Connect with us

Politik

DPR Meminta Dukungan Pemerintah untuk Pelaksanaan PTM

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memberikan perhatian khusus dan dukungan penuh lintas kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Menurut Saleh, pelaksanaan PTM sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan. Apalagi sekartang sudah ada Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka.

“Dalam surat edaran tersebut ditekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan ini yang perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya,” ujar Saleh, Selasa (12/10).

Baca juga: Pakar: Literasi Kesehatan Mental di Kalangan Tenaga Kesehatan dan Pendidik Rendah 

Karena pelaksanaan PTM tidak mudah maka sudah semestinya dipastikan bahwa mereka yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya, ujarnya.

“Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi ditest minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik,” katanya.

Selain itu, sambung Saleh, peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas. Tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan, ujar Saleh.

“Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksin. Mereka harus menjadi target utama pelaksanàan vaksinasi nasional,” katanya.

Dalam konteks ini, kementerian kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerjasama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kerjasama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi. Kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini.

“Setahu saya, Kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stock antigen yang dimiliki kemenkes lebih dari cukup. Sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi,” katanya.

“Dengan begitu, orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan testing reguler,”pungkas Saleh.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tim Seleksi Ajak Masyarakat Daftarkan Diri Jadi Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2022-2027 Juri Ardiantoro, mengajak masyarakat yang telah memenuhi syarat agar segera mendaftarkan diri. Hal ini mengingat pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu bakal dibuka pada 18 Oktober 2021 dan berakhir pada 15 November 2021 mendatang.

“Sekali lagi, kami mengundang kepada khalayak, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022- 2027,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Sekretariat Tim Seleksi, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (15/10).

Imbauan itu muncul, karena menurut Juri, KPU dan Bawaslu merupakan institusi penting yang diharapkan diisi oleh sosok yang mampu menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara berkualitas. Selain itu, kedua institusi tersebut juga menjadi penguat dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

Juri menjelaskan, Tim Seleksi bakal bekerja secara objektif untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Jumlah tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Juri Ardiantoro: Tiga Bulan ke Depan Kami Mulai Bekerja

“Jadi 3 bulan ke depan kami akan bekerja untuk menghasilkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu,” terangnya.

Pendaftaran tersebut bakal dilakukan dengan tiga jalur. Pertama, para pendaftar bisa datang langsung ke Sekretariat Tim Seleksi di Kantor Kemendagri. Kedua, bagi masyarakat yang berminat mendaftar juga dapat mengirimkan berkas pendaftarannya melalui layanan Pos. Ketiga, Tim Seleksi juga membuka jalur pendaftaran secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan melalui https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

Sementara untuk formulir kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran, bisa didapatkan di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu atau dapat diunduh melalui https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

Adapun sejumlah persyaratan yang perlu dimiliki para pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu itu di antaranya:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian untuk calon anggota KPU;
6. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu untuk calon anggota Bawaslu;
7. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S1);
8. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
9. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
10. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
12. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU atau Bawaslu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

IG

Continue Reading

Hot Topic

Juri Ardiantoro: Tiga Bulan ke Depan Kami Mulai Bekerja

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan tim panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal itu tertuang dalam Kepres RI Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU masa jabatan 2022 – 2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027. Kepres itu ditetapkan pada 8 Oktober 2021.

Juri Ardiantoro, Ketua Tim Pansel KPU dan Bawaslu mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan kerja-kerjanya dalam waktu dekat.

“Tiga bulan ke depan kami akan mulai bekerja. Dimulai dengan pembukaan pendaftaran bakal calon pada 18 Oktober – 15 November,” kata Juri dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (15/10).

Baca juga: Sufmi Dasco: Juri Ardiantoro Sosok Berpengalaman di KPU

Dalam melaksanakan tugas, kata Juri, tim Pansel menerapkan dua prinsip dasar. Pertama, keterbukaan terhadap publik. Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pansel akan selalu terbuka terhadap publik. Sehingga publik mampu menilai nantinya proses yang berjalan. Selain prinsip keterbukaan, Juri mengatakan, prinsip yang kedua adalah partisipatif.

“Tim Pansel calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu akan menerima kiritik dan masukan, atau temuan yang diperoleh publik,” ujarnya.

Juri melanjutkan, penerapan prinsip-prinsip itu guna mendukung independensi dan profesionalitas timsel.

Juri Ardiantoro pun turut mengajak khalayak umum untuk segera mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Saat ini, tim Pansel menyediakan tiga jalur pendaftaran. Yaitu, dengan jalur datang langsung ke kantor, melalui layanan pos, atau melalui layanan di www.seleksikpubawaslu.kemendagri.id.
Sementara itu, Juri Ardiantoro dan tim bertekad akan selalu hati-hati dan mengjaga diri dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

“Saat ini, kami dalam proses membuat pakta integritas, agar mampu bekerja sesuai harapan publik,” pungkas Juri.

IG

Continue Reading

Politik

Gulirkan Poros Ketiga, Achmad Baidowi: Misalkan PPP, Nasdem dan PAN

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memprediksi, bakal ada tiga poros di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Partainya pun tertarik membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP itu sudah 21 persen, itu memang memungkinkan,” ujar Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/10).

Untuk mencalonkan presiden di 2024, partai harus memenuhi ambang batas sebesar 20 persen. PPP memiliki 4,52 persen kursi di parlemen, sedangkan Partai Nasdem sebesar 9,05 persen dan PAN sebesar 6,84 persen.

“Tetapi kita tak membicarakan jauh ke sana. Sekarang terkait dengan manuver partai lainnya, itu sah-sah kalau mau bermanuver, karena partai politik memiliki strategi masing-masing termasuk dari PPP,” ujar Baidowi.

Baca juga: Kandidat Kuat Capres Pilihan Milenial, PPP: Pak Anies Kan Ahlinya Tata Kata

PPP, kata Baidowi, merupakan partai religius yang membutuhkan peran partai nasionalis untuk saling menyempurnakan di Pemilu 2024. Untuk itu, partai berlambang Ka’bah itu terbuka dengan partai manapun untuk berkomunikasi, di samping kursi PPP di parlemen hanya 4,52 persen.

“Di samping syarat koalisinya kurang, tetapi membutuhan untuk melapisi dari sisi religiusnya. Bahkan kehadiran PPP sebagai salah satu partai, identitas yang berasas agama Islam bahkan dibutuhkan kehadirannya di situ,” ujar Baidowi.

Selain itu, ia mengakui partainya tak bisa mencalonkan presiden. Karena itu, partai berlambang Ka’bah itu tak bisa membentuk poros untuk Pilpres 2024.

“Kalau partai kami, Ketua Umum PPP (Suharso Monoarfa) mendeklarasikan sebagai capres, kenapa tidak ngukur baju. Kalau kemudian Ketum PPP mendeklarasikan sebagai cawapres saya kira bajunya pas,” ujar Baidowi.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC