Connect with us

Nasional

Pakar: Literasi Kesehatan Mental di Kalangan Tenaga Kesehatan dan Pendidik Rendah

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pakar Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental dari Universitas Airlangga, Margaretha mengatakan pemahaman kesehatan mental belum setinggi pemahaman kesehatan fisik. Bahkan, di kalangan tenaga kesehatan dan pendidik pun belum cukup merata. Akibatnya, banyak orang-orang yang mengalami kesehatan mental tidak tertangani dengan baik.

“Bukan hanya orang-orang atau orang tua kita, bahkan di guru, bahkan di tenaga kesehatan sendiri belum cukup tinggi tingkat pemahamannya. Padahal mereka garda terdepan untuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan bantuan masalah mental,” ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk “Sudah Sehatkah Jiwa Anda?”, Senin (11/10/2021).

“Kalau mereka tidak peka terhadap gejala kebutuhan kesehatan mental, akhirnya abai. Pada akhirnya orang-orang yang harusnya mengakses layanan karena keburu takut distigma dan mereka akhirnya tersisihkan,” sambungnya.

Baca juga: Polri Berikan Pendampingan Psikologi Kepada Keluarga Korban Pesawat Sriwijaya Air 

Dikatakannya, semua pihak harus mulai meningkatkan pemahamannya terkait literasi kesehatan mental. Terlebih seperti tenaga kesehatan di puskesmas, perawat, dokter dan guru juga di sekolah.

“Guru-guru kita di sekolah perlu didampingi dalam pemahaman literasi mental. Jadi gimana sih orang sehat mental itu, kalau sudah punya persoalan depresi itu harus apa sih. Kenapa kita enggak perlu melabeli orang, menstigma orang. Makanya cara menyebut orang yang mengalami persoalan psikologi apa sih, supaya orang tidak malu, takut untuk mencari bantuan,” jelasnya.

Menurut Margaretha, berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS), 4 persen usia 15-24 tahun dari 11 ribu sampel di Indonesia pernah melalukan upaya bunuh diri.

“Itu bukan jumlah kecil. Itu yang melakukan. Yang punya ide itu 6 persen yang terlaporkan. Di luar itu tentu kita gak tahu,” ucapnya.

Dia menuturkan, bunuh diri adalah persoalan jiwa yang cukup berat, namun hal ini bisa dicegah. Seandainya literasi kesehatan mental pada tenaga publik memadai.

“Andai orang-orang yang mengenali gejala-gejala ketika dia mulai merasa hidupnya tak berdaya, tidak ada artinya. Andai ada telinga yang mendengarkan, andai ada tangan yang mencoba menopang. Its ok kamu gak sendirian. Itu tak perlu sampai ke bunuh diri,” pungkas Margaretha.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mendagri Lantik Sejumlah Pejabat di Kemendagri dan BNPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan dilakukan di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Rabu (27/10/2021).

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan mutasi perpindahan jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, termasuk di Kemendagri dan BNPP. Tujuannya adalah untuk penyegaran, regenerasi, mengisi kekosongan, dan lain-lain.

“Diharapkan dengan adanya pergantian jabatan akan dapat lebih memicu dan memacu kinerja organisasi kita, baik Kemendagri maupun BNPP,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkades Serentak di 6 Kabupaten 

Tito mengungkapkan, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan amanahnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jalankan amanah ini secara maksimal dengan hati yang tulus. Dan yang belum berkesempatan terpilih saya minta tetap saja bekerja, ada waktunya dan ada masanya, sambil tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,”ucapnya.

Lebih lanjut Tito meminta para pejabat yang sudah dilantik untuk menjaga hubungan komunikasi baik dari jajaran atas hingga bawah. Menurutnya, Mendagri, hubungan personal menjadi sangat penting, karena dapat menembus batas-batas formal. Untuk itu, upaya membangun hubungan baik dengan semua pihak di internal Kemendagri, BNPP maupun eksternal menjadi kewajiban.

“Sekali lagi selamat bertugas bagi rekan-rekan yang terpilih dan saya selaku pimpinan Kemendagri dan BNPP menunggu hasil kinerja yang terbaik dari rekan-rekan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp100 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Pos Polisi di Aceh Barat Ditembak OTK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pos polisi Panton Reu yang terletak di kawasan Gampong Manggi, Panton Reu Kabupaten Aceh Barat ditembak oleh orang tak dikenal pada, Kamis 28 Oktober 2021 sekitar pukul 03.13 WIB dini hari.

Kabid Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Kombes Winardy menyatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

“Tak ada korban jiwa dan luka dalam insiden penembakan itu,” kata Winardy.

Saat insiden penembakan itu terjadi, tak banyak anggota yang tengah bertugas di pos tersebut.

“Ada dua personel kami yang jaga (Pospol). Namun berhasil menghindar dengan tiarap,” ujar Winardy.

Polisi kemudian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Ditemukan sejumlah selongsong senjata laras panjang di sekitar lokasi.

Proyektil peluru yang ditemukan oleh pihak kepolisian menempel di sekitar dinding pos polisi itu. Proyektil peluru itu pun menancap pada satu unit mobil milik masyarakat sekitar.

Polisi belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi kejadian ataupun pihak yang diduga terlibat dalam insiden penembakan tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman di TKP.

“Saat ini kita masih melakukan olah TKP mengumpulkan barang bukti,” kata Winardy.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC