Connect with us

Nasional

Tingkatkan kesejahteraan, Khofifah Minta Tenaga Kerja Pembangunan Smelter PT Freeport dari Jatim

Published

on

Tingkatkan kesejahteraan, Khofifah Minta Tenaga Kerja Pembangunan Smelter PT Freeport dari Jatim

Channel9.id-Gresik. Diklaim akan menjadi yang terbesar di dunia, PT Freeport Indonesia siap dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Pembangunan smelter ini membutuhkan 40 ribu tenaga kerja.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menyampaikan titipan pesan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah berpesan agar 40 ribu tenaga kerja ini bisa diambil dari Jawa Timur. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

Baca juga: Pembangunan Smelter, Jokowi: Perkuat Hilirisasi Industri

Pesan tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat berpidato di acara Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia, di Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/21).

“Rencana nanti selama kontruksi ini akan menyerap tenaga kerja 40 ribu dan tadi di Ibu Gubernur Jawa Timur menitipkan kalau bisa mayoritas pekerjanya dari Jawa Timur sehingga kepastian pembukaan lapangan kerja juga terjadi,” kata Erick.

Seperti yang diketahui pada hari ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Sesuai agenda Jokowi akan melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik. Jokowi mengatakan pihaknya sudah lama ingin membangun smelter di dalam negeri.

“Pemerintah ini ada kebijakan strategis terkait industri tambang, setelah kita menguasai 51% saham Freeport dan saat itu juga kita mendorong agar freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi, kita ingin nilai tambah itu ada di sini,” kata Jokowi.

Smelter ini bisa memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sedangkan kapasitas pabrik pemurnian lumpur anoda untuk menjadi emas, mencapai 6.000 ton per tahun.

Tak hanya itu, Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik ini dibangun di lahan seluas 103 hektar dengan nilai investasi 3 miliar dollar Amerika atau Rp 42 triliun. Nantinya, pembangunan akan membutuhkan 40 ribu pekerja.

“Tadi disampaikan pak menteri bahwa ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40 ribu tenaga kerja yang bisa bekerja, artinya yang terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum Nanti kalau sudah beroperasi,” tambahnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tiba di Tana Tidung, Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat tiba di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa, 19 Oktober 2021.

Ketua Adat Tidung, Armansyah Ali, bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan selawat.

Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikkan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama sesingal tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan timug bensaluy.

“Timug itu air, bensaluy itu pendingin. Beras kuning ini satu keagungan kami di Kalimantan sebagai ucapan syukur kepada pendatang,” ujar Armansyah Ali.

Baca juga: Jokowi Kunker ke Kalimantan Utara, Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi 

Diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan penanaman mangrove. Ia datang ke Desa Bebatu untuk melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat dan para penggiat lingkungan. Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat tampak turut serta menanam mangrove.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.

Continue Reading

Hot Topic

Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyatakan, telegram kapolri tentang pencegahan kekerasan berlebihan merupakan upaya memperkuat pengawasan polisi saat bertugas di lapangan.

“Lemkapi menyambut baik Telegram Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan seluruh Kapolda melakukan pembinaan seluruh jajarannya agar tidak bersikap arogan dan tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat saat bertugas,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 19 Oktober 2021.

Edi berharap semua jajaran Polri mematuhi seluruh isi telegram Kapolri itu agar kinerja Polri semakin dipercaya masyarakat.

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, telegram Kapolri itu untuk mengingatkan jajaran Polri agar taat aturan dan mengikuti prosedur penugasan sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram: Tindak Tegas Anggota Lakukan Kekerasan Berlebih

“Jika ada anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai prosedur atau SOP, Kapolda jangan ragu untuk memberikan saksi tegas,” kata pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Edi menilai telegram ini sangat istimewa dibanding dengan telegram yang pernah diterbitkan sebelumnya karena di dalamnya berisi perintah kepada seluruh direktur, kapolres, kepala satuan dan kapolsek untuk memperkuat pengawasan.

“Kami melihat telegram ini untuk meningkatkan profesionalisme Polri,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

Nasional

Mendagri Terbitkan Inmendagri 53/2021, Berikut Daftar Wilayah PPKM Level 3

Published

on

By

Mendagri Minta Sosialisasi Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan PPKM Darurat

Channel.id-Jakarta. Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan dua Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang PPKM.

Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyebutkan, dua Inmendagri itu yakni, Inmendagri 53/2021 dan Inmendagri 54/2021.

Baca juga: Tito Keluarkan Inmendagri, Berikut Wilayah PPKM Level 1 dan 2 Terbaru 

Inmendagri 53/2021 tentang PPKM level 3, 2 dan 1 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri ini mulai berlaku sejak 19 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2 dan 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen,” tulis Inmendagri 53/2021, dikutip Selasa (19/10).

PPKM Level 3
Berikut daerah yang menerapkan PPKM level 3:
1. Banten: Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang.

2. Jawa Barat: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut.

3. Jawa Tengah: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora dan Kabupaten Batang.

4. Jawa Timur: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Bangkalan.

5. Aceh: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

6. Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Tanjung Balai.

7. Sumatera Barat: Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat,dan Kota Solok.

8. Riau: Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

9. Sumatera Selatan: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

10. Bengkulu: Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang.

12. Lampung: Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.

13. Bangka Belitung: Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.

14. NTB: Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu

15. NTT: Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka.

16. Kalimanatan Barat: Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kubu Raya

17. Kalimantan Tengah: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur.

18. Kalimantan Selatan: Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.

19. Kalimantan Timur: Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang.

20. Kalimantan Utara: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

21. Sulawesi Utara: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

22. Sulawesi Tengah: Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara.

23. Sulawesi Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Utara.

24. Sulawesi Tenggara: Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kota Baubau.

25. Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah.

26. Maluku: Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara

27. Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

28. Papua: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Paniai, Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Kabupaten Waropen, Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, Kabupaten Puncak, Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Deiyai.

29. Papua Barat: Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC