Nasional
Dr. Uswadin: Pendidikan Pancasila Tetap Diajarkan di Sekolah Hingga Perguruan Tinggi
Channel9.id – Jakarta. Praktisi Pendidikan dari Labschool UNJ Dr. Uswadin menyampaikan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan memang tidak secara eksplisit menuliskan Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib.
“Namun, menurut hemat saya, Pancasila tetap diajarkan di sekolah dan Perguruan Tinggi,” kata Dr. Uswadin dalam keterangannya, Kamis 15 April 2021.
Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 40 ayat 1 menyebutkan, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pasal 40 ayat 2 menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan matematika.
Dr Uswadin menjelaskan, Pendidikan Kewarganegaraan pasti memuat materi Pancasila. Sebab, mustahil untuk bisa menjadi Warga Negara yang baik kalau tidak mengetahui Pancasila.
“Selanjutnya di struktur tertulis Pendidikan Kewarganegaraan atau Citizenship atau Civic yang mana di pelajaran tersebut pasti memuat materi Pancasila. Karena mustahil untuk bisa menjadi WN yang baik kalau tidak tahu Pancasila,” kata Uswadin.
Kewajiban mengajarkan Pendidikan Pancasila juga dapat dilihat pada pasal 6 ayat 1. Pasal itu menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.
Dr. Uswadin menyatakan, PP ini selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang akan dibuat paling lama 2 tahun setelah PP ini terbit.
“Sehingga bisa jadi dalam Permendikbud yang akan datang Pendidikan Pancasila akan disebut secara implisit atau eksplisit mengikuti PP tersebut,” ungkap Dr. Uswadin.
Karena itu, Uswadin menilai, Pendidikan Pancasila masih tetap menjadi pelajaran atau mata kuliah di jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
“Hal ini juga karena payung hukum PP tersebut masih menggunakan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU tentang PT yang menjelaskan pentingnya Pancasila dalam pelaksanaan Pendidikan di Indonesia,” pungkas Uswadin.
Sebelumnya, Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.
Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.
Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.
Hal itu guna merespon disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo.
Plt. Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Hendarman menyatakan, PP Nomor 57 tahun 2021 merupakan mandat dan turunan dari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi pada PP SNP mengikuti UU Sisdiknas,” ucap dia melansir laman Kemendikbud, Rabu 14 April 2021.
Hendarman juga menjelaskan, di sisi lain secara hukum, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Sisdiknas maupun PP SNP.
“Sehingga kembali kami tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi,” jelas dia.
HY
Channel9.id – Jakarta. Kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.
“Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran. Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.
Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Skema Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.
Menurut Airlangga, penanganan para PMI yang pulang harus dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi.
“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana rumah sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.
Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.
“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.
Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.
“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.
Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.
“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.
Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.
“Pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,13 persen. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. Dari tingkat kematian, per 9 Mei 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujar Airlangga.
Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di 30 provinsi, Airlangga menyebut bahwa 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam.
“Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” imbuhnya.
Tak hanya itu, peningkatan kasus harian juga telah menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di tujuh provinsi berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.
“Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini terendah sepanjang periode PPKM mikro,” jelasnya.
“Kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut tren mobilitas penduduk nasional mengalami kenaikan pada tujuh hari terakhir. Tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yaitu Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sementara tiga provinsi dengan mobilitas terendah adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.
“Kita lihat dalam bulan Ramadan ini sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ungkapnya.
Pemerintah pun akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei dengan cakupan tetap di 30 provinsi.
“Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan 3T nanti akan disampaikan Menteri Perhubungan,” tandasnya.
Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk
Pemerintah Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
OTT Bupati Nganjuk, Jabatan Bisa Buat Idealisme Hilang
Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta
Polri Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme Jelang Lebaran
APBN Tekor, Tetapi Dana Berlebih
Kredit Usaha Mikro di Bank Umum Turun Signifikan
UGM Minta Pemerintah Batalkan PP No. 57/2021 yang Menghapus Pendidikan Pancasila
Pancasila HiIang di PP 57/2021
Reshuffle Kabinet, Soliditas Transisi dan Sayonara Generasi X
Menkes: Percepat Kembali Laju Vaksinasi Massal Covid-19
Nekat Mudik, Polri: Sebanyak 104.370 Kendaraan Pemudik Diputarbalikkan
KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021
Polda Metro Jaya Prediksi Puncak Arus Mudik H-2 dan H-1 Lebaran
Survei IPS: 76.5% Publik Puas Kinerja Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo
Syamsuddin Haris: TWK KPK Bermasalah
