Hot Topic

Polemik Vaksin Nusantara Berpotensi Buat Gaduh, IPW Minta Jenderal Andika Ambil Sikap

Channel9.id – Jakarta. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta. Sikap itu diperlukan supaya tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat.

“Dengan adanya sikap tegas Kasad nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu-ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis 15 April 2021.

Sikap tegas Kasad ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.

Diketahui, Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan Dr. Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya. Tidak pelak kegaduhan pun muncul.

Neta menyampaikan, supaya kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.

“DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD,” kata Neta.

Sikap terbuka perlu juga disampaikan Kasad mengingat RSPAD di bawah kendali Kasad dan adanya surat dari Kepala RSPAD.

Berdasarkan temuan IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin. Yakni;

1. Sehubungan dengan info-info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb:

a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

b. Mempedomani juk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada *kriteria inklusi & eksklusi* penelitian demi validitas penelitian.

2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bhw vaksin tsb bagus (padahal masih dlm proses penelitian).

3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yg akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tsb baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yg diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dlm sampel penelitian.

4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.

“Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, Kasad perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid,” pungkas Neta.

HY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3  +  2  =