Connect with us

Nasional

Dukcapil Ganti 20 Ribu Dokumen Kependudukan Korban Banjir

Published

on

Dukcapil Ganti 20 Ribu Dokumen Kependudukan Korban Banjir

Channel9.id-Jakarta. Tim kolaborasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), dan Dinas Dukcapil di beberapa daerah tempat terjadinya bencana alam banjir dan longsor sukses mengganti 20 ribu lebih dokumen kependudukan yang hilang atau rusak.

Dilaporkan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, tim tanggap darurat telah bergerak sejak hari Jumat kemarin (19/02/2021) di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Demak serta sekaligus berkoordinasi dengan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Batang.

Baca juga : Zudan Arif Instruksikan Disdukcapil Jateng Ganti Dokumen Kependudukan Korban Banjir

Per hari ini, Senin (22/02/2021), jumlah dokumen kependudukan yang diganti adalah sebanyak 23.064 dokumen kependudukan yang terdiri dari 18.370 Kartu Keluarga (KK), 3.497 KTP-el, dan 1.197 Akta Kelahiran.

“Selain itu, kami juga mencetakkan 150 lembar Akta Kematian bagi korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor setelah ada laporan dari RT/RW atau keluarga yang bersangkutan dengan prosedur yang tidak rumit, tuturnya, Senin (22/02/2021).

Total dokumen kependudukan berupa KTP-el, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang telah diterbitkan, seluruhnya sudah diterima oleh masyarakat.

Adapun untuk KK, Zudan juga menginformasikan bahwa 13.585 dari total KK yang diterbitkan sudah didistribusikan ke masing-masing desa/kelurahan untuk diterima oleh masyarakat.

“Dari jumlah yang didistribusikan ke desa/kelurahan, 5.805 KK diantaranya alhamdulillah sudah diterima oleh warga yang bersangkutan,” jelasnya.

Kerja Tim Dukcapil Tanggap Darurat tersebut juga mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pekalongan, Suciono, turut berterima kasih atas asistensi dan bantuan fasilitasi dari pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Menurutnya, pihaknya bersama 5 Dinas Dukcapil di daerah terdampak bencana lainnya akan terus berupaya melakukan pelayanan penggantian dokumen kependudukan.

“Pelayanan yang kami lakukan ini gratis, tanpa biaya. Berapa pun dokumen kependudukan yang dicetakkan kembali semuanya gratis,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

HUT Satpol PP dan Satlinmas, Momentum Perbaikan Kualitas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-71 dan Satlinmas ke-59 Tahun 2021 mesti menjadi momentum perbaikan kualitas. Hal itu menjadi amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada saat memberikan sambutan dalam rangka syukuran HUT Satpol PP ke -71 dan Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/3/21).

“Saya tekankan betul, titip kepada rekan-rekan masalah kualitas ini, jangan berhenti untuk berlatih, baik berlatih tentang hal-hal attitude yang dasar seperti masalah sikap, penampilan yang bagus dan rapi, memiliki kemampuan profesional yang baik, tidak kasar seperti yang viral-viral itu,” kata Mendagri.

Membangun kualitas organisasi dan SDM sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari publik. Untuk itu, pengembangan diri perlu dilakukan melalui berbagai cara, misalnya saja dengan melakukan studi kasus.

“Latihan-latihan yang di luar, outdoor, lakukan juga yang indoor dalam bentuk case study, studi kasus dalam bentuk kelompok, itu harus rajin dilakukan, mungkin mingguan, itu akan membangun kualitas yang lebih baik, profesionalisme,” ujarnya.

Di samping itu, para pimpinan organisasi juga dipandang perlu untuk membangun kapasitas SDM. Pasalnya, kualitas SDM menjadi kunci dalam memperkuat organisasi.

“Para pimpinan harus punya konsep untuk memperkuat organisasi, memperkuat sarana prasarana, memperkuat kemampuan perorangan baik kuantitatif jumlah yang kurang, kemudian kualitatif, kualitas. Buat konsep untuk membesarkan organisasi baik lembaganya, sarana prasarana, kemampuan apa yang diperlukan,” beber Mendagri.

Satpol PP dan Satlinmas, selain menjadi mitra aparat keamanan, dan mengemban fungsi pelaksanaaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) juga memiliki peranan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karenanya, Mendagri juga menekankan agar pengetahuan dan kemampuan khusus perlu dikembangkan untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas dan dipercayai publik.

 

Continue Reading

Nasional

Setahun Pandemi,  Perkembangan Grafik Menjadi Refleksi Kualitas Penanganan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah berlangsung genap setahun, sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Masa awal pandemi, grafik perkembangan kasus aktif dan kematian di Indonesia menunjukkan peningkatan tajam.

Upaya percepatan penanganan oleh pemerintah, berupaya melandaikan grafiknya, hingga kini berangsur menurun. Sebaliknya, pada sisi kesembuhan grafiknya perlahan terus mengalami peningkatan. Dan dibandingkan dunia, rata-rata perkembangan Covid-19 di Indonesia lebih baik.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan perbandingan dengan melihat secara angka persentase. Metode persentase kasus untuk melihat perbandingan antara satu lingkup dengan lingkup lainnya, dalam hal ini Indonesia dengan tingkat dunia. Penggunaan persentase ini lebih baik, dikarenakan jika menggunakan angka absolut, tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan, mengingat ruang lingkupnya pun berbeda.

“Sebagai contoh, jumlah kasus di dunia tentunya akan selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena kasus dunia terdiri dari berbagai kasus di seluruh negara-negara yang terdampak Covid-19, sedangkan kasus di Indonesia terdiri dari satu negara saja,” ia memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Secara rincian pada perkembangan kasus aktif di Indonesia, awalnya meningkat tajam, namun terus menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan cukup drastis hingga Oktober 2020. Dan sejak November 2020 hingga saat ini, trennya terlihat fluktuatif dan cenderung melandai, serta tidak setajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Dibandingkan kasus aktif dunia, pada Maret 2020 naik tajam, kemudian trennya melandai hingga awal Oktober 2020. Tren ini menunjukkan peningkatan selama Oktober dan cenderung kembali melandai hingga saat ini.

“Data per 1 Maret 2021, perbandingan kasus aktif di Indonesia sebesar 11,41% dan dunia 19,05%,” imbuhnya.

Sedikit berbeda dengan kasus aktif, kasus kematian di Indonesia cenderung fluktuatif meningkat sejak awal April 2020. Bulan-bulan selanjutnya, persentase kematian cenderung melandai. Pada kasus kematian dunia, juga meningkat tajam pada Maret – April 2020. Kemudian sejalan dengan Indonesia, trennya melandai hingga saat ini. Dan per 1 Maret 2021, persentase Indonesia sebesar 2,71%, dan dunia 2,22% dengan selisih 0,5%.

Lalu, pada kesembuhan di Indonesia, persentasenya menunjukkan kenaikan yang tajam hingga Agustus 2020, kemudian cenderung melandai meskipun terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Sedangkan kesembuhan dunia sempat mengalami penurunan drastis selama Maret 2020, dan kemudian terus meningkat hingga saat ini. Per 1 Maret 2021, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 85,88%. Sedangkan di dunia sebesar 78,74%.

Melihat perkembangan ini menunjukkan, bahwa Indonesia memiliki persentase kasus aktif yang lebih rendah dari dunia, dan persentase kesembuhan yang lebih tinggi dari dunia.

“Ini adalah hal yang perlu terus dipertahankan, dan tentunya tidak hanya berpatokan pada persentase saja, namun bagaimana memastikan bahwa kasus aktif dapat ditekan hingga 0 kasus, dan tidak ada sama sekali,” lanjutnya.

Selain itu angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari dunia, juga menjadi hal yang harus segera diperbaiki. Tidak hanya persentasenya saja, namun jumlah kematian di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 36 ribu orang, adalah hal yang tidak bisa ditoleransi.

Karena angka tersebut melambangkan nyawa yang penambahannya harus ditekan semaksimal mungkin hingga tidak ada kematian sama sekali. Untuk itu, kualitas penanganan adalah kunci menekan kasus aktif dan kematian, serta meningkatkan kesembuhan.

“Untuk itu, saya mohon kepada seluruh kepala daerah, mulai desa dan kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi untuk melakukan refleksi dari grafik ini dan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat agar tercapai kualitas penananganan Covid-19 yang sebaik mungkin untuk menekan penularan,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading

Nasional

IPW Minta Jokowi Tegur Kapolri Izinkan Piala Menpora Digelar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Menpora dan Kapolri bersiap-siap bertanggungjawab, jika di even Piala Menpora muncul klaster baru Covid-19 yang menyebabkan korban menderita sakit dan meninggal dunia.

“Tanggungjawabnya, jika korban meninggal dunia, istri dan anak korban menjadi tanggungjawab Menpora dan Kapolri, termasuk pendidikannya. Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan officialnya selama even, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membayar gaji mereka,” ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Channel9.id, Rabu 3 Maret 2021.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru Covid 19.

Untuk itu, IPW mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi izin Piala Menpora. Selain itu Pemda yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora harus menolak pertandingan Piala Menpora digelar karena dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid 19.

“Sebab itu Presiden Jokowi harus menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian izin Piala Menpora yang akan digelar 20 Maret sampai 25 April 2021 di empat kota, Malang, Solo, Bandung dan Sleman,” ujarnya.

Bagaimana pun even ini jelas-jelas akan menciptakan kerumunan kendati pertandingannya sendiri tidak ada penonton.

“Padahal, Presiden Jokowi secara tegas di akun twitternya tertanggal 16 Nopember 2020 menyebutkan aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar. Karena, keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum yang tertinggi,” tandas Neta.

Menurut Neta, jika Kapolri benar-benar memberikan izin terhadap penyelenggaraan Piala Menpora, maka itu merupakan pembangkangan secara nyata terhadap Presiden Jokowi yang nyata-nyata berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam setahun untuk mengendalikan pandemi Covid 19 ini sia-sia. Mencegah kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru Covid-19, harus menjadi perhatian Kapolri, yang menjadi ujung tombak pemberian izin keramaian,” katanya.

Sebab setiap tim sepakbola di Piala Menpora minimal membawa 30 orang untuk menetap di kota penyelenggara dan akan bersinggungan dengan masyarakat setempat seperti karyawan hotel, panitia lokal dan juga pendukung klub. Sehingga, ada sekurang-kurangnya 50 orang yang saling bersinggungan.

“Padahal, kerumunan pada masa pandemi sangat beresiko untuk menularkan Covid-19. Sebab itu jika Piala Menpora tetap digelar, jika terjadi klaster baru Covid 19, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membiayai hidup keluarga korban yang tewas dan harus mundur dari jabatannya,” pungkas Neta.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC