Connect with us

Hot Topic

Eks Kapolres Metro Jakpus Beri Kesaksian di Sidang Kerumunan Rizieq Shihab

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto berikan kesaksian dalam sidang lanjutan terdakwa Rizieq Shihab terkait perkara kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4).

Dalam kesaksiannya, Heru mengungkap siapa oknum yang melakukan penutupan Jalan KS Tubun Raya jelang acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq.

Awalnya jaksa menanyakan Heru apakah dirinya mengetahui adanya penutupan Jalan KS Tubun pada saat acara maulid dan pernikahan putri Rizieq tanggal 14 November 2020. Heru pun menjawab.

“Betul (jalan ditutup), pada awalnya pagi tenda itu sudah terpasang, tetapi jalan masih terbuka. Tetapi pada saat sore menjelang jam 4 jam 5 massa sudah banyak. Tiba-tiba jalan ditutup dari ujung ke ujung untuk aktivitas kegiatannya rencana maulid dan rencana pernikahannya anak terdakwa,” kata Heru dalam persidangan.

Jaksa kemudian bertanya, siapa yang menutup jalan KS Tubun Raya tersebut. Heru kemudian mengatakan, penutupan jalan tersebut dilakukan pihak massa Rizieq.

“Siapa yang lakukan penutupan jalan itu?” tanya jaksa.

“Eee dari pihak mereka sendiri mereka memasang kursi dan memasang mobil di ujung ke ujung sehingga akses tidak bisa dilewati,” jawab Heru.

Kendati begitu, Heru mengaku tak bisa memastikan oknum yang melakukan penutupan jalan terutama Jalan KS Tubun Raya saat acara maulid nabi dan pernikahan putri Rizieq merupakan bagian dari FPI atau bukan.

Ia hanya menyebutkan oknum tersebut berseragam serba putih.

“Kami dapat anggota di lapangan ya menutup menggunakan baju putih-putih kita tidak bisa memastikan apakah itu dari ormas FPI atau tidak tapi yang jelas mereka menggunakan baju putih-putih menutup dari ujung dekat sebelum pemakaman itu dinas pemakaman sampai di ujung di U Turn setelah rumah sakit,” tuturnya.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan, adanya penutupan jalan tersebut berdampak kepada aktivitas masyarakat umum.

“Saya kira berdampak. Karena masyarakat kita yang tadinya bisa melalui akses itu memutar lewat belakang di pinggir sungai sehingga menyulitkan dan mengganggu aktivitas Petamburan 1,2, 3 sampai 6,” tuturnya.

Awalnya Heru menjelaskan, dirinya bersama Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat melakukan pertemuan dengan Panglima Laskar FPI Maman Suryadi yang merupakan salah satu panitia di sebuah hotel. Pertemuan tersebut menjelang acara dimulai.

“Pertemuan Tanggal 14 November, menjelang Magrib pelaksanaan. Di hotel Santika. Perkiraan sekitar 16.30 WIB,” kata Heru dalam persidangan.

Kemudian jaksa bertanya kepada Heru mengapa yang ditemuinya Maman Suryadi bukan justru Rizieq sebagai terdakwa.

Heru mengatakan, ia bertemu dengan Maman lantaran Maman bertugas sebagai panitia yang berwenang atas keamanan dalam acara.

“Kami memang tidak ketemu dengan terdakwa, karena terdakwa ada di dalam. Dan itu sudah cukup ramai. Dan kami sengaja bertemu dengan Ustaz Maman karena dia selaku ketua pengamanan di acara tersebut. Di situlah kami mencoba berkomunikasi dengan Ustaz Maman untuk menghadapi sebelum kejadian di kam 18.30 sebelum magrib,” tuturnya.

Heru mengungkapkan, dalam pembicaraannya dengan Maman tersebut, dirinya sempat meminta Maman untuk membatalkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq, Najwa Shihab di Petamburan.

Maman kala itu mengaku kesulitan dan hanya berjanji untuk meminimalisir untuk massa yang datang.

“Saya meminta kepada Ustaz Maman, kalau bisa acara tersebut dibatalkan mengingat pada saat itu kita masih PSBB. Sedangkan Ustaz Naman sendiri merasa kesulitan, tetapi berusaha untuk meminimalisir jumlah yang datang,” tutur Heru.

“Saudara Maman mengatakan seperti itu, tetapi dalam praktiknya bagaimana?,” tanya Jaksa.

“Ya dalam praktiknya tetap massa yang datang banyak, diperkirakan 5 ribu sampai 7 ribu, kami tidak bisa memastikan. Tapi pada saat itu cukup ramai,” jawab Heru lagi.

Selain Heru, saksi yang dihadirkan jaksa dalam sidang Rizieq kali ini adalah Oka Setiawan (Senior Manager Of Aviation Security bandara Soetta), Ferikson Tampubolon (Kasat Intelkam Polres Jakpus), hingga Rustian (perwakilan BNPB).

Rizieq dalam kasus tersebut didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan maulid nabi Muhammad SAW.

IG

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. KPK dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus ini. Mulanya, KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Informasi itu diterima pada akhir Maret 2021.

“Ternyata Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan yang sama. Akhirnya dilakukan koordinasi bersama Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat ini,” kata Lili, Senin 10 Mei 2021.

KPK dan Bareskrim Polri kemudian sepakat untuk bekerja sama menindaklanjuti laporan tersebut. Kerja sama itu dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan dan kegiatan penyidikan.

“Dilakukan koordinasi antara KPK dan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud, terkait pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan penyelidikan,” kata Lili.

Kemudian, dari data yang dikumpulkan, KPK dan Bareskrim Polri saling membagi tugas. Penyelidikan kasus ini akhirnya dimulai pada April 2021.

Baca juga: Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

“Pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama dengan tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri. Ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi oleh Bareskrim Polri. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan Bareskrim Polri dilakukan sejak April 2021,” kata Lili.

Kemudian tim melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk pada 9 Mei 2021. OTT dilakukan setelah informasi adanya penyerahan uang dari camat melalui ajudan Novi.

“Hal ini dapat kami sampaikan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 penggabungan KPK dan Bareskrim Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah kabupaten Nganjuk Jawa Timur,” kata Lili.

Selain mengamankan Novi, Lili menyatakan, ada empat orang camat yang diamankan. Keempatnya diamankan beserta barang bukti uang.

“Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan mengamankan empat orang camat pada wilayah kabupaten Nganjuk beserta barang bukti uang. Setelah dilakukan permintaan keterangan diperoleh fakta dugaan penerimaan sejumlah uang dikumpulkan atas arahan bupati Nganjuk,” kata Lili.

“Tim gabungan menemukan fakta ada beberapa dugaan Para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Selanjutnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri mengamankan Bupati untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap praktek jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

“Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp10 sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta,” kata Agus, Senin 10 Mei 2021.

Agus menyampaikan, pihaknya akan mendalami harga praktik jual beli jabatan tersebut melalui proses penyidikan.

“Mudah-mudahan dari hasil penyidikan, kami akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap selama ini praktik jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk itu seperti apa,” kata Agus.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Baca juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC