Connect with us

Ekbis

Finish di Zona Hijau, IHSG Menguat 0,41%

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,41% atau 26,57 poin ke level 6.486,27 pada akhir perdagangan Selasa, 12 Oktober 2021.

Total transaksi tercatat mencapai Rp19,04 triliun, dengan nilai jual bersih atau net sell investor asing sebesar Rp427,90 miliar. Sebanyak 233 saham naik, 279 saham turun dan 151 saham stagnan.

Sebanyak 233 saham naik, 279 saham turun dan 151 saham stagnan.

Sebanyak sembilan indeks sektoral menjadi pendorong penguatan indeks.  Sektor kesehatan mengalami kenaikan paling tinggi yakni 1,41%. Disusul sektor properti menguat 1,15% dan sektor transportasi yang naik 0,91%.

Hanya satu indeks sektoral yang terjerembab ke zona merah yakni sektor barang baku dengan melemah sebesar 0,34%.

Saham perbankan menjadi primadona setelah investor asing melakukan aksi beli atau net buy PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebanyak Rp470,8 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang masing-masing sebesar Rp329,6 miliar, dan Rp133,2 miliar.

Di sisi lain, investor asing melego PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) sebesar Rp77,5 miliar, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) sebesar Rp49 miliar, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) Rp23,4 miliar, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) Rp7,9 miliar dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) Rp3,9 miliar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Banyak Tindak Pidana, Pemerintah Akan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut. Perputaran dana atau omzet dari pinjol juga telah mencapai Rp260 triliun.

Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol, maka Presiden memberikan arahan yang sangat tegas dalam rapat yang membahas hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Oktober 2021.

“Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jhonny G. Plate dalam keterangannya usai rapat bersama Presiden.

Baca juga: Terima Pengaduan Masyarakat, Polda Jatim Bentuk Satgas Penindakan Pinjol Ilegal

Menurut Jhonny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Untuk tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” imbuhnya.

Jhonny melanjutkan, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Hal itu karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM.

“Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” tegas Jhonny.

Di samping itu, Kominfo sendiri telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital, termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal.

“Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat, di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” tandas Jhonny.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Pihaknya juga telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

“Kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK, Kapolri, dan juga Pak Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal,” ujar Wimboh.

 

Continue Reading

Ekbis

SWI Minta Polri Juga Tindak Pinjol Legal yang Melawan Hukum

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta Polri agar tidak hanya menindak penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal tetapi juga pinjol legal yang terbukti melawan hukum.

Ketua SWI Tongam Lumban Tobing mengakui saat ini tidak sedikit pinjol legal yang diam-diam tengah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat perusahaan pinjol ilegal yang kini meresahkan masyarakat.

Tongam mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh penyelenggara pinjol legal yang terbukti membuat pinjol ilegal tersebut.

“Jadi kami dari Satgas Waspada Investasi minta pihak Kepolisian tidak hanya menindak pinjol ilegal saja, tetapi juga pinjol legal yang terbukti melawan hukum,” tuturnya, Jumat (15/10) dikutip Antara.

Baca juga: Polda Jabar Tegaskan Berantas Pinjol Ilegal

Tongam menjelaskan semua penyelenggara pinjol sama di hadapan hukum, tidak ada yang boleh diistimewakan oleh pihak Kepolisian. Menurutnya, pinjol legal yang memiliki anak usaha pinjol ilegal juga bisa ditindak oleh aparat penegak hukum.

“Jadi tidak ada tuh, karena pinjol ini legal, maka merasa terlindungi,” katanya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Polri: Kerugian Korban Penipuan PT Jouska Capai Rp6 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri mengungkapkan kerugian yang dialami oleh korban dalam kasus dugaan kejahatan pasar modal serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT Jouska Finansial Indonesia mencapai Rp6 miliar.

Diketaui, CEO PT Jouska Finansial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kerugiannya Rp6 miliar. Saat ini telah ditetapkan 2 tersangka atas nama AAF dan TNP,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Kamis 14 Oktober 2021.

Ramadhan menyampaikan, penyidik menyelidiki perkara tersebut usai menerima 4 Laporan Polisi. Kemudian, dilakukan pendalaman dan terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga perkara dapat ditindaklanjuti menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.

Baca juga: Bareskrim Polri Tetapkan CEO PT Jouska Aakar Abyasa Tersangka TPPU

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan PT Jouska Finansial

Adapun gelar perkara penetapan tersangka itu telah dilakukan pada 7 September 2021 lalu. Bareskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap Aakar dan satu tersangka lain pada Rabu 13 Oktober kemarin.

“Setelah dilakukan pendalaman akan dilakukan pemberkasan dan segera penyerahan tahap 1,” katanya.

Ramadhan menyampaikan, penyidikan saat ini masih berlangsung. Karena itu, dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang didalami dalam perkara tersebut. Termasuk, aset-aset yang memungkinkan untuk disita oleh penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus itu.

“Kita tunggu hasil dari penyidik,” tandasnya.

Dalam kasus ini, pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pasar modal dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 1 juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 103 ayat 1 jo. Pasal 34 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 90 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 91 UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain itu, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC