Connect with us

Politik

Hari Pencoblosan Belum Final, Biar KPU Periode Baru yang Putuskan

Published

on

Channel8.id – Jakarta. Penetapan hari pencoblosan Pemilu 2024 sampai saat ini belum satu suara. Setidaknya ada dua pandangan yang membuat penentuan hari pencoblosan itu belum menemukan titik temu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan jadwal pencoblosan pada 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah menginginkan 15 Mei 2024.

Hal itu memunculkan usulan supaya Presiden Joko Widodo turun tangan. Jokowi diminta segera memanggil para ketua partai politik dan membahas permasalahan ini.

Menanggapi hal itu, Peneliti Kepemiluan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai, Presiden tidak perlu turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Sebab, sudah dibentuk Tim kerja sama bersama yang terdiri dari Kemendagri, Komisi II DPR, dan KPU. Secara teknis, hasil kesepakatan tim tersebut sudah bisa menghasilkan sebuah konsensus setingkat Undang-Undang (UU).

Baca juga: Perludem: KPU yang Berwenang Dalam Jadwal Pemilu, Tidak Perlu Presiden Turun Tangan

Baca juga: Gerindra Dukung Jadwal Pemungutan Suara 15 Mei 2024

“Tim kerja bersama itu terdiri dari, Pertama, perwakilan DPR yang direpresentasikan oleh Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan. Kedua, Perwakilan Pemerintah yang direpresentasikan oleh Kemendagri, dan Penyelenggara pemilu. Secara teknis, apa yang mereka hasilkan bisa dibilang konsensus nasional setingkat UU,” kata Erik, Selasa 12 Oktober 2021.

“Jadi, buat apa Presiden turun tangan, tinggal perintahkan Kemendagri sebagai utusan, dan meminta dukungan partai koalisi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024,” lanjutnya.

Erik menyampaikan, KPU dan Pemerintah memiliki perspektif berbeda dalam melihat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena itu, penentuan jadwal hari pencoblosan tidak bisa dilihat dalam satu perspektif.

Menurut Erick, pandangan KPU lebih logis jika dilihat dari sisi teknis. KPU akan lebih mampu mengelola pelaksanaan pemilu sebab ada jeda waktu yang cukup panjang antara pemilu nasional pada 21 Februari dan Pilkada pada 27 November.

“Akan tetapi, hal ini secara psikologis dapat mengganggu efektifitas pemerintahan pada masa transisi nanti karena setidaknya terdapat waktu hampir delapan bulan masa transisi (Maret-pengumuman hasil Pemilu hingga 20 Oktober-pelantikan Presiden terpilih),” kata Erik.

Sedangkan, simulasi yang dilakukan oleh pemerintah juga bukan berarti tidak bisa dijalankan. Jika Pemilihan Nasional 15 Mei, maka sekalipun pilpres dua putaran, Presiden terpilih sudah bisa ditetapkan pada minggu pertama Oktober 2024 meski ada gugatan Hasil PHPU di MK.

“Memang jika Pemilu 15 Mei dan Pilkada 27 November, maka ada irisan tahapan Pemilu dan Pilkada yang menyebabkan beban kerja penyelenggara cukup berat,” ujar dia.

Erik berharap perdebatan mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024 dapat diselesaikan pada sidang DPR selanjutnya. Sebab, lambatnya penentuan hari pencoblosan dapat merugikan publik.

“Tapi yang jelas, agak merugikan publik, karena jadi bingung kapan pemilu digelar. Padahal secara konstitusional kita udah tahu bahwa pemilu Wajib digelar setiap lima tahun,” ujar Erik.

Menurut Erik, jika penetapan hari pencoblosan juga belum menemukan titik temu, maka lebih baik perdebatan hari pemungutan suara ditanggalkan lebih dahulu. Namun, tim kerja sama bersama harus menegaskan beberapa hal.

“Pertama, lama tahapan pemilu 2024, 20 atau 25 bulan. Kedua, kesiapan dukungan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketiga, mitigasi pesoalan, mana yang harus diselesaikan oleh peraturan setingkat UU sehingga perlu Perpu dan mana yang bisa diselesaikan melalui peraturan teknis atau Peraturan KP,” kata Erick.

Nantinya, biarkan KPU periode selanjutnya (2022-2027) untuk menentukan hari pencoblosan dan menyusun tahapan pemilu. Mengingat, masa jabatan Komisioner KPU periode 2017-2022 akan berakhir.

“Biar lah KPU periode selanjutnya yang menyusun tahapan Pemilu. masih ada Waktu (April -setelah penetapan KPU baru- sampai Juni 2022 untuk mendesain tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024,” ucap Erik.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Sambangi Dapil, Khilmi Salurkan Bantuan dan Serap Aspirasi

Published

on

By

Channel9.id – Lamongan. Anggota DPR RI  dari  Fraksi Gerindra, Khilmi  melakukan kunjungan kerja reses, menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yakni wilayah Gresik-Lamongan.

Dalam kesempatan tersebut, Khilmi yang bertugas di komisi VI DPR RI berdialog, menampung berbagai masalah di wilayah Lamongan, khususnya kecamatan Kedungpring dan Kecamatan Babat. Ia menyambangi masyarakat,membagikan obat vitamin untuk kesehatan, membagikan bantuan sosial dan menyalurkan CSR dari BUMN.

Sebagai putra asli daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI, ia menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat  yang memberikan amanah kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di DPR.

“ Saya mengucapkan terima kasih, kepada masyarakat yang telah memilih, mohon maaf selama pandemi kemarin tidak bisa turun ke lapangan, baru kali ini saya bisa bertemu dengan bapak/ibu semua,” jelasnya.

Selama masa pandemi, Khilmi mengaku tetap memperjuangkan daerah Gresik dan Lamongan, agar tetap mendapatkan perhatian  dari pemerintahan.  “Sebagai bentuk rasa terima kasih, saya juga sudah menyalurkan berbagai macam program dari mulai bedah rumah, CSR untuk jalan dan fasilitas masyarakat  dan sebagainya,” jelasnya.

Termasuk mengatasi dampak pandemi, dengan membagikan bansos, mengadakan pelatihan bagi UMKM sekaligus  menyelenggarakan vaksinasi. Ia berprinsip bahwa akan bekerja selama lima tahun, memperjuangkan masyarakat Gresik dan Lamongan.

Khilmi menyadari bahwa semua upaya yang ia lakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari posisinya sebagai wakil masyarakat. Sebagai anggota dewan ia memiliki tugas untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. “ Silahkan saja kalau ada permasalahan disampaikan kepada kami, nanti akan kami teruskan dan carikan solusi,” jelasnya di hadapan warga.

Kesempatan tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh masyarakat. Mereka menyampaikan permasalahan terkait soal kelangkaan pupuk, kekurangan air di musim kemarau, bantuan pendidikan anak tidak mampu, bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU),  Perbaikan Jalan Tani, bantuan untuk renovasi masjid dan mushola.

Khilmi berjanji untuk mencarikan solusi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, setiap usulan akan diverifikasi dan dipelajari. “ Saya akan berkoordinasi dengan tim tenaga ahli, untuk mencari solusi, kalau yang terkait langsung dengan komisi yang saya bidangi akan lebih mudah, namun jika terkait dengan bidang komisi lain, kita akan koordinasi,” ujarnya.

 

 

Continue Reading

Politik

Survei SMRC: Publik Cukup Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) melakukan survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode kedua ini. Publik menilai penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi memburuk.

Meski begitu, mereka puas dengan kinerjanya. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa sebanyak 68,5 persen responden sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas 29,5 persen dan 2 persen yang menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

“Approval rating atau tingkat kepuasan publik ini relatif stabil sejak 2019. Pada survei April 2019, tercatat ada 71,4 persen warga yang menyatakan puas atas kinerja presiden. Angka ini menjadi 68,8 persen pada survei Oktober 2020 dan sekarang 68,5 persen,” katanya melalui konferensi pers virtual, Selasa (19/10).

Baca juga: SMRC Tanpa PDIP, Ganjar Tetap Unggul Karena Efek Jokowi 

Sirojudin menjelaskan bahwa kepuasan ini terjaga terutama karena mayoritas publik menilai positif kinerja pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Ini terlihat dari hasil survei 64,6 persen warga merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19. Sementara itu, responden yang menjawab kurang atau tidak puas sebanyak 32 persen.

Dan masih ada yang menjawab tidak tahu sebesar 3,4 persen. Penilaian positif ini cenderung menguat dalam satu tahun terakhir. Pada survei Oktober 2020, ada 60,7 persen yang menyatakan puas atau sangat puas pada kinerja pemerintah menangani Covid-19. Angka ini naik menjadi 64,6 persen pada survei September 2021.

“Dari yang merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19, ada 48 persen yang beralasan bahwa walaupun Covid-19 masih mengancam, pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan wabah ini. Selanjutnya ada 32,3 persen yang menilai bahwa sejauh ini Covid-19 cukup terkendali meskipun masih banyak,” jelasnya.

Meski kinerja Jokowi baik, penanganan hukum dan pemberantasan korupsi dianggap memburuk. Responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8 persen. Mereka yang menganggap buruk atau sangat buruk 24,8 persen.

Lalu, 27,2 persen menilai sedang saja dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen. Walaupun persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari sebaliknya, persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan catatannya, kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.

Kondisi lain yang dianggap memburuk adalah pemberantasan korupsi. Sirojudin mencatat publik yang menilai baik atau sangat baik sekitar 24,9 persen. Angka ini lebih rendah dibanding yang menilai buruk atau sangat buruk, yakni sebesar 48,2 persen. Sementara yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang saja sebanyak 23,2 persen.
Masih ada 3,8 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu. Dalam 2 tahun terakhir persepsi atas korupsi cenderung memburuk.

“Dari April 2019 ke September 2021, yang menilai korupsi di negara kita semakin banyak jumlahnya naik dari 47,6 persen menjadi 49,1 persen, sebaliknya yang menilai korupsi semakin sedikit menurun dari 24,5 persen menjadi 17,1 persen,” ucapnya.

Survei opini publik SMRC digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Published

on

By

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telegram yang menindak tegas anggota saat melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat, harus dijalankan jajaran kepolisian hingga tingkat bawah.

“Kita patut apresiasi langkah Kapolri, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat,” kata Andi dalam keterangan resmi, Selasa 19 Oktober 2021.

Langkah Kapolri tersebut merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Andi Rio berharap instruksi Kapolri tersebut dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah, jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan para personel Polri.

Baca juga: Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

“Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di Polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio juga mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat terus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota Polri secara berkala.

Hal itu menurut dia untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin secara kode etik maupun pidana oleh anggota Polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.

“Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC