Connect with us

Hot Topic

FSGI Kritisi Pelaksanaan AN di Tengah Ketimpangan Infrastruktur

Published

on

Siap-siap, DKI Buka Sekolah 30 Agustus

Channel.id-Jakarta. Sekolah Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang sebentar lagi akan dimulai sekitar akhir September 2021, baik siswa di tingkat jenjang SMK, SMA, SMP, dan SD.

Koordinator FSGI Heru Purnomo mengatakan permasalahan klasik muncul ketika pelaksanaan AN ini diseragamkan dengan Moda Full Online dan Semi Online serta Berbasis Komputer. Menurutnya, permasalahan infrastruktur dan jaringan serta kesiapan peserta didik dalam mengelola komputer menjadi kendala pelaksanaan ANBK bagi sekolah di daerah.

“Masih ditambah lagi situasi pandemi COVID-19 yang meniadakan pembelajaran tatap muka (PTM) patut dipertanyakan. Apalagi untuk di tingkat pendidikan dasar dan/atau sekolah yang berada di wilayah terpencil atau blankspot, maka ANBK sulit dilaksanakan,” ujar dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (12/9).

Baca juga: Pengganti UN Dilaksanakan di Pertengahan Jenjang Sekolah

Heru khawatir, apabila ANBK dipaksakan, data untuk menentukan level mutu pendidikan di Indonesia tidak valid. Terlebih, kata Heru, ANKB dijadikan sebagai dasar penilaian pendidikan Indonesia.

“Apabila ANBK dipaksakan saat ini, FSGI khawatir data yang akan diperoleh tidak cukup valid untuk memvonis level mutu pendidikan Indonesia. Apalagi pelaksanaan ANBK saat ini akan dijadikan baseline pendidikan Indonesia. Apakah jika data yang diperoleh hasilnya sangat rendah kemudian Kemendikbud merasa mudah untuk meningkatkan di tahun berikutnya?” ucapnya.

Selain itu, menurut Heru masih banyak yang merasa bahwa ANBK sama seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Publik masih bingung antara UNBK dengan ANBK. Ingatan publik lebih pada ANBK sama dengan UNBK. Jadi ada kekhawatiran akan menjadi beban peserta didik, padahal tidak demikian,” kata Heru.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan masih ada permasalahan lain terkait pelaksanaan ANBK. Permasalahan itu adalah sekolah harus melaksanakan PTM dan melewati seleksi prokes ketat untuk bisa melaksanakan ANBK.

“Polemik muncul ketika keharusan sudah melaksanakan PTM sebagai syarat ANBK ini diterapkan di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah di Jakarta harus menghadapi seleksi prokes dengan keharusan mengikuti pelatihan blended learning sebagai indikator kesiapan PTM,” ujarnya.

Menurut Heru, seleksi kesiapan prokes COVID-19 penting dan perlu. Tetapi, kalau hanya dilakukan melalui formulir yang diisi daring tanpa melakukan pengecekan di lapangan atau tanpa dilakukan cek faktual, tentu saja tidak akan valid. Yang membuat Heru heran adalah ketika hasil seleksi prokes sekolah harus digabungkan dengan hasil pelatihan guru-guru tentang kesiapan PTM yang dilakukan melalui daring berbasis modul.

“Dalam hal ini, FSGI berpendapat Dinas Pendidikan DKI terkesan mengada-ada dalam melakukan persiapan PTM terbatas untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Dituding Endapkan Dana di Bank, Ini Respon Ganjar Pranowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menepis tudingan terkait banyaknya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ia mengatakan, tudingan tersebut menggelikan.

“Sebenarnya cerita seperti ini menggelikan buat saya, menakutkan si tidak, tapi menggelikan,” kata Ganjar dalam acara diskusi virtual bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” yang disiarkan Youtube Kemendagri, Kamis (16/9).

Ganjar menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Tengah memiliki saldo kas per Agustus 2021 sebesar Rp 2,39 triliun. Pihaknya, kata dia, tidak ada upaya kesengajaan untuk mengendapkan dananya di bank.

Ganjar menjelaskan dana yang mengendap di bank adalah proses yang normal dan selalu terjadi di setiap daerah. Pasalnya, seluruh dana yang masuk dan keluar harus lewat rekening daerah yang ada di perbankan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau memang serapan mau cepat, boleh tidak gaji PNS dibayar pada Januari untuk satu tahun? Boleh tidak ya kami paksakan lelang-lelang itu kami langsung bayar, tidak perlu terminasi? Tapi kan faktanya tidak demikian,” ungkap Ganjar dalam Talkshow `Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan`, Kamis (16/9).

Baca juga: Dukung PPKM, Ganjar Pranowo: Prioritaskan Kesehatan Dulu 

Sementara, Ganjar menyebut seluruh pendapatan asli daerah (PAD) akan masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD). Dengan begitu, saldo di RKUD akan bertambah setiap hari.

“Pajak masuk maka RKUD akan naik turun. Penggunaannya akan mengikuti kapan belanja harus dikeluarkan,” terang Ganjar.

Ganjar juga membantah bahwa pemprov atau pihaknya sengaja menyimpan dana di bank dalam waktu lama demi imbal hasil atau bunga. Menurutnya, bunga dari dana yang disimpan di perbankan bukan target pemprov.

“Apalagi bunga diambil kepala daerah, itu berlebihan deh,” imbuh Ganjar.
Selain itu, beberapa hal lain yang membuat ada dana yang disimpan lama di bank lantaran ada aturan tertentu kapan pemda bisa mengeluarkan uang tersebut. Sebagai contoh, pemda bisa membayar barang yang dibeli setelah barang itu diterima.

“Sesuai aturan pembayaran APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, kadang kan ada yang terlambat juga (barang atau jasanya),” kata Ganjar.

Selain itu, dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di daerah tak bisa dicairkan cepat karena kontraktor terkadang tak ingin terima uang muka.

“Banyak kontraktor tidak mau ambil uang muka karena modal kerja mereka kuat. Otomatis uang daerah yang belum digunakan akan mengendap di bank,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan total simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan sebesar Rp178,95 triliun per akhir Agustus 2021. Angkanya naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp173,73 triliun.

Ia menjelaskan simpanan ini terdiri dari pemerintah provinsi yang sebesar Rp56,42 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp122,53 triliun.

Lebih rinci, mayoritas simpanan itu disimpan dalam bentuk giro, yakni Rp122,42 triliun. Sisanya, sebesar Rp51,86 triliun dalam bentuk deposito dan tabungan Rp4,67 triliun.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kejagung Tetapkan Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin sebagai tersangka. Ia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

Baca juga: KPK Lakukan OTT di Kalsel, Siapa Saja yang Diamankan 

“Tersangka AN (Alex Noerdin) menyetujui dilakukannya kerja sama PDPDE Sumatra Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (16/9).

Tak hanya Alex, Kejagung menjerat Direktur PT DKLN Muddai Madang yang merangkap sebagai komisaris utama PDPDE Gas sekaligus direktur utama (dirut) PT PDPDE Gas. Ia diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.

Namun, Leonard enggan menyebut besaran aliran dana yang diterima Alex maupun Muddai dalam kasus tersebut. Ia beralasan, informasi tersebut sudah masuk pokok perkara.

Keduanya kini ditahan selama 20 hari, mulai hari ini. Alex dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muddai di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Alex dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Continue Reading

Hot Topic

2 Nakes yang Hilang Usai Penyerangan KKB Ditemukan, 1 Masih Hidup dan 1 Lagi Meninggal

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tim gabungan TNI-Polri berhasil menemukan dua tenaga medis yang hilang di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pascapenyerangan dan pembakaran fasilitas umum oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dua tenaga medis itu yakni Kristina Sampe yang ditemukan dalam keadaan hidup, sementara Gabriela Meilan meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, tim personil gabungan TNI-Polri menerima informasi bahwa masyarakat telah menemukan dua orang tenaga medis yang hilang pasca penyerangan oleh KKB di dasar jurang.

“Rabu 15 September 2021 pukul 15.30 WIT mendapat laporan tersebut, personil gabungan TNI-Polri bergerak menuju lokasi tempat terlemparnya kedua korban,” kata Kamal dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Kemudian, pada pukul 16.30 WIT personel gabungan tiba di lokasi terlemparnya kedua korban. Tim lantas menemukan korban Kristina Sampe dalam keadaan hidup, sementara untuk korban Gabriela Meilan dalam keadaan meninggal dunia.

Baca juga: KKB Lamek Tablo Bakar Fasilitas Umum di Kiwirok, Papua

“Pukul 16.32 WIT personel Gabungan melakukan evakuasi korban Kristina Sampe dari jurang dan selanjutnya korban dibawa ke Pos Pamtas 403/WP guna mendapatkan perawatan medis,” ucap Kamal.

Selanjutnya, sekitar pukul 19.35 WIT pada saat akan dilakukan evakuasi terhadap korban Gabriela Meilan cuaca memburuk dan medan yang sangat terjal, sehingga tim menunda evakuasi pengangkatan jenazah.

Untuk diketahui, hlangnya dua tenaga medis tersebut terjadi pada Senin 13 September 2021 pasca penyerangan fasilitas umum oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC