Connect with us

Techno

YouTube Izinkan Kreator Kecil Gunakan Fitur Community

Published

on

YouTube Izinkan Kreator Kecil Gunakan Fitur Community

Channel9.id-Jakarta. YouTube baru-baru ini mengubah salah satu kebijakannya untuk konten kreator. Perusahaan menetapkan bahwa ke depannya, konten kreator hanya membutuhkan minimal 500 subscriber untuk mengunggah di Community. Ini berlaku mulai 12 Oktober mendatang.

Sebelumnya, konten kreator harus memiliki minimal 1.000 subscriber untuk mengunggah di Community. Namun, YouTube mengatakan pihaknya ingin membuka fitur Community itu untuk lebih banyak saluran, dilansir dari The Verga (12/9).

Baca juga: Banyak Ditonton, TikTok Mulai Salip YouTube

Untuk diketahui, fitur Community seperti berita di Facebook atau status dari konten kreator yang bisa ditemukan di tab Community khusus—yang ada di profil mereka. Terkadang, pengguna juga bisa melihatnya di tab Home atau Subscriptions. Fitur ini dirancang untuk menggantikan tab Dicussion, yang secara resmi akan dihapus dari semua saluran pada 12 Oktober.

YouTube mengingatkan, untuk konten kreator yang sudah melewati 500 subscriber, mungkin perlu waktu hingga satu minggu untuk bisa mengunggah di Community. Sementara, untuk konten kreator yang memiliki kurang dari 500 subscriber, perusahaan mengatakan akan menghadirkan fitur tersebut di masa mendatang.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Google Akan Hadirkan Informasi Tentang Riwayat Pengiklan

Published

on

By

Google Akan Hadirkan Informasi Tentang Riwayat Pengiklan

Channel9.id-Jakarta. Kamu mungkin pernah melihat iklan gadget atau merek pakaian yang tak dikenal, dan Kamu bertanya-tanya tentang produk tersebut. Merespons situasi ini, Google akan menghadirkan “about this ad” atau “tentang iklan ini” di halaman pengiklan.

“About this ad” tak hanya memberi detail lebih lanjut tentang pemasar terverifikasi, tetapi juga menampilkan riwayat iklan yang dijalankan perusahaan dalam 30 hari terakhir. Jika iklan tampak mencurigakan, Kamu jadi lebih mudah untuk melaporkan iklan.

Baca juga: Google Meet Otomatis Atur Kecerahan Kamera

Dikutip dari Engadget (24/9), fitur itu akan hadir di Amerika Serika dalam beberapa bulan mendatang. Selanjutnya, akan hadir di negara lain secara bertahap sepanjang tahun 2022.

Sementara, Google juga mengatakan akan terus mengeksplorasi cara untuk membagikan lebih banyak data.

Hadirnya “about this ad” bisa membantu Kamu dalam mengambil keputusan selama berbelanja online, entah dalam membangun kepercayaan pada merek baru atau menghindari merek tak jelas. Fitur ini memang memberi banyak informasi soal merek, namun tak akan membantu jika Kamu perlu riset mendalam sebelum membuat pilihan yang bijaksana. Sebab fitur ini hanya membantu di situasi saat Kamu hanya perlu sedikit klarifikasi sebelum mengklik tautan.

(LH)

Continue Reading

Techno

Facebook Dituduh Bayar Lebih ke FTC Supaya Zuckerberg Tak Dituntut

Published

on

By

Facebook Dituduh Bayar Lebih ke FTC Supaya Zuckerberg Tak Dituntut

Channel9.id-Jakarta. Para pemegang saham Facebook mengajukan gugatan yang menuduh bahwa anggota dewan Facebook membayar lebih denda—lebih dari $5 miliar—kepada Federal Trade Comission (FTC), untuk melindungi CEO Mark Zuckerberg dari gugatan individu. Demikian laporan dari Politico baru-baru ini.

“Zuckerberg, Sandberg, dan direktur Facebook lainnya setuju untuk menyelesaikan masalah dengan membayar miliaran kepada FTC sebagai quid pro quo, untuk melindungi Zuckerberg agar tak disebutkan namanya dalam tuntutan FTC, tanggung jawab pribadi, atau bahkan untuk duduk di pengadilan,” demikian salah satu dari dua gugatan yang diajukan.

Baca juga: Facebook Kacaukan Data Peneliti Platformnya

Dua tuntutan itu diajukan ke pengadilan Delaware pada bulan lalu.

Menurut para pemegang saham, pada Februari 2019, FTC menyebut Facebook dan Zuckerberg secara personal menjadi terdakwa dalam pengaduan yang dikirim ke pengacara perusahaan. Padahal, kata mereka, FTC tak berencana demikian. Sementara itu, dua anggota Demokrat menentang penyelesaian itu dan mengatakan bahwa Zuckerberg yang seharusnya bertanggung jawab secara pribadi.

“FTC tak pernah mengungkapkan bahwa mereka berencana menyebut Zuckerberg secara pribadi dalam gugatan, dan dua anggota Demokrat pada saat itu memilih menentang penyelesaian tersebut karena CEO Facebook kurang tanggung jawab,” tuduh salah satu kelompok pemegang saham.

Untuk diketahui, Facebook dikenakan denda $5 miliar setelah digugat FTC atas skandal Cambridge Analytica Facebook. Masalah ini mengharuskan Facebook untuk meningkatkan privasi dan masalah lainnya. Adapun sejak masalah ini muncul, privasi terus menjadi masalah di Facebook dan berbagai platform lainnya, beriringan dengan masalah misinformasi, pelecehan, dan standar ganda untuk pengguna elit, menurut seri WSJ baru-baru ini.

“Dewan tak pernah melakukan pemeriksaan serius pada otoritas Zuckerberg yang tak terbatas,” kata salah satu pemegang saham, dikutip dari Engadget (24/9). “Sebaliknya, mereka malah membela dia hingga membayar miliaran dolar dari kas perusahaan Facebook untuk membuat masalahnya hilang.”

(LH)

Continue Reading

Techno

Kominfo Klarifikasi Soal Tudingan Kebocoran Data di PeduliLindungi

Published

on

By

Kominfo Klarifikasi Soal Tudingan Kebocoran Data di PeduliLindungi

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan tak ada kebocoran data aplikasi PeduliLindungi. Sebab data para penggunanya disimpan di cloud.

“Tak terjadi kebocoran data di PeduliLindungi, karena data-datanya berada di cloud di dalam negeri, baik di cloud Kominfo maupun di cloud mitra Kementerian Kesehatan yang menangani PeduliLindingi”, pungkas Menkominfo Johnny G Plate, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (21/9).

Baca juga: DPR Desak Kominfo Serius Lindungi Data Strategis Milik Negara

Johnny mengklarifikasi tuduhan kebocoran data sejumlah tokoh nasional di PeduliLindungi. Menurutnya, data itu bukan diambil paksa dari platform tersebut, melainkan data tersebut sudah jadi public domain secara tanpa hak.

Untuk itu, ia menegaskan perlunya penyelesaian secara hukum karena aksi tersebut dinilainya ilegal. “Ini masalahnya adalah tindakan-tindakan kriminal atau tindakan yang tidak sesuai aturan, ilegal terhadap data pribadi masyarakat oleh oknum-oknum yang perlu mendapat penegakan hukum di ruang fisik,” tutur dia.

“Kalau dibiarkan, maka semua pejabat publik yang diamanatkan oleh undang-undang agar data pribadinya dengan konsennya masing-masing dipublish kepada publik akan mengalami masalah yang sama,” sambungnya.

Sebagai antisipasi, kata Johnny, pemerintah telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumber daya teknologi, serta melindungi dan menjamin keamanan data pribadi.

Ia juga menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) mengamanatkan negara harus hadir menjamin pelindungan terhadap masyarakat, baik terhadap hal-hal yang bersifat fisik maupun pribadi.

“Dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, penugasan-penugasan diberikan, termasuk kepada PSE untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” tandas Johnny.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC