Channel9.id – Jakarta. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mendukung agar Ponpres Al-Zaytun tidak dibubarkan tetapi dilakukan pembinaan. Ace mengatakan aset pendidikan di ponpes ini sangat besar.
Ace mengungkapkan bahwa saat ini persoalan Al-Zaytun sedang ditangani secara hukum. Politisi Golkar itu berharap kasus Ponpes Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan dan Panji Gumilang sebagai pimpinan pesantren dibedakan.
“Kita seharusnya tidak mendahului proses hukum yang saat ini sedang berlangsung terkait dengan kasus Pesantren Al-Zaytun. Kita juga harus membedakan kasus Al-Zaytun ini, apakah terkait dengan kelembagaan Pesantren Al-Zaytun atau terkait dengan Panji Gumilang,” kata Ace kepada awak media, Rabu (12/7/2023).
Ace mengatakan, pencabutan izin pesantren harus memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat. Saat ini, dia mengaku belum mendapatkan laporan terkait ajaran Ponpes Al-Zaytun bertentangan dengan kurikulum Kementerian Agama atau tidak.
“Pembubaran atau pencabutan izin suatu lembaga pendidikan seperti Pesantren tentu juga harus memiliki bukti dan dasar Hukum yang kuat. Sejauh ini, kami juga belum mendapatkan laporan terkait dengan kurikulum pendidikan yang diajarkan di Pesantren Al Zaytun ini bertentangan dengan kurikulum yang berlaku dalam lingkup Kementerian Agama atau tidak,” terang Ace.
Politisi Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu setuju jika terhadap Ponpres Al-Zaytun dilakukan pembinaan. Mengingat kata Ace, aset pendidikan di ponpes ini sangat besar.
“Jadi, tentu sebaiknya Pesantren Al-Zaytun ini lebih baik dibina saja. Apalagi Pesantren Al-Zaytun memiliki asset pendidikan yang besar, baik santri, tenaga kependidikan maupun sarana prasarananya,” katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan Pondok Pesantren Al-Zaytun tidak akan dibubarkan oleh pemerintah. Mahfud mengatakan persoalan Al-Zaytun tidak boleh berlarut-larut dan harus segera diselesaikan.
“Jadi Al-Zaytun itu nggak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang karena tahun 2022 udah muncul setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi, sekarang selesaikan dengan catatan Al-Zaytun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Selasa (11/7/2023).
Mahfud mengatakan pemerintah mengakui para santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Zaytun baik. Dia menyebut Ponpes Al-Zaytun akan dibina oleh Kementerian Agama.
“Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya ya. Sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan dibersihkan jika ada kotorannya, tetapi Al-Zaytun dan seluruhnya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan dibina oleh pemerintah, Kemenag (Kementerian Agama),” ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Setuju Wapres: Ponpes Al-Zaytun Dibina
