Connect with us

Nasional

Gubernur Jatim Kucurkan Dana Untuk Pemulihan Ekonomi

Published

on

Channel9.id-Surabaya. Langkah Pemprov Jatim guna mempercepat pemulihan ekonomi, di tengah pandemi covid-19, berupa pemberian bantuan modal usaha melalui program Jatim PUSPA (Pemberdayaan Usaha perempuan) dan bantuan keuangan khusus BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Bojonegoro menyerahkan bantuan modal usaha tersebut. Bantuan melalui program JATIM PUSPA diberikan kepada 8 desa di Bojonegoro dengan sasaran 536 KPM, dengan total anggaran Rp 1,524 miliar untuk tahun 2020. Lalu BKK BUMDES untuk 6 desa. Masing-masing 50 juta sehingga totalnya Rp 300 juta.

Rinciannya, Jatim PUSPA untuk Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Rp 232.750.000, Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Rp 266.875.000, Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Rp 177.750.000, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Rp 245.875.000, Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Rp 109.750.000, Desa Maling Mati Kecamatan Tambakrejo Rp 133.250.000, Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo Rp 133.250.000 dan Desa Sekar Kecamatan Sekar Rp 225.000.000.

Sedangkan BKK BUMDES diberikan ke BUMDES Pilang Gede Gemilang Desa Pilang Gede Kecamatan Balen, BUMDES Karya Mulya Desa Rendeng Kecamatan Malo, BUMDES Makmur Desa Bendo Kecamatan Kapas, BUMDES Tirta Abadi Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu dan BUMDES Arum Sejahtera Desa Sumber Arum kecamatan Dander. Semuanya di Kabupaten Bojonegoro.

Satu hari sebelumnya, Gubernur Khofifah juga telah menyerahkan bantuan yang sama kepada 8 desa di Malang, dengan jumlah sasaran 532 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total anggaran Rp 1,52 miliar untuk tahun 2020.

Dengan Rincian, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Rp 175.125.000, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Rp 235.375.000, Desa Girimulyo Kecamatan Gedangan Rp 177.750.000, Desa Pandesari Kecamatan Pujon Rp 217.125.000, Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Rp 130.625.000, Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Rp 198.750.000, Desa Madiredo Kecamatan Pujon Rp 204.000.000, dan Desa Pait Kecamatan Kasembon Rp 190.875.000.

“Sore ini saya menyerahkan hibah usaha bagi KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang siap mandiri. Masing-masing Rp 2,5 juta. Semoga membantu kemandirian para KPM dan lepas dari PKH,” ujar Khofifah usai menyerahkan bantuan, Minggu (20/9/20).

Baca juga : Serapan Rendah, Realisasi Anggaran PEN Baru 36,6 Persen

Khofifah menjelaskan, keberadaan ‘JATIM PUSPA’ ini diharapkan mampu menciptakan perempuan yang bisa berusaha, untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian, perempuan ikut andil dalam pemulihan ekonomi di masa Pandemi COVID-19.

“JATIM PUSPA ini bertujuan untuk mempercepat penurunan kemiskinan perdesaan, dan meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi rumah tangga miskin berbasis perempuan, agar dapat keluar dari kemiskinan,” urai mantan Mensos RI ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, program JATIM PUSPA diprioritaskan pada 15 Kabupaten Kantong Kemiskinan sebagaimana rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program JATIM PUSPA memberikan stimulan modal usaha produktif senilai Rp 2,5 juta setiap KPM. Tahun 2020 ini menjangkau 7.981 KPM di 117 desa pada 15 kabupaten dengan total anggaran Rp 23,726 miliar.

Sementara itu, sasaran JATIM PUSPA merupakan kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang sudah Graduasi Mandiri Sejahtera, rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 8-12 persen terendah, yang memiliki anggota rumah tangga perempuan usia produktif dan memiliki anak masih sekolah, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Klarifikasi Sepeda Pemberian Daniel Mananta, Moeldoko: Bukan untuk Jokowi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meluruskan kabar terkait pemberian belasan sepeda lipat dari presenter Daniel Mananta. Moeldoko menyebut pemberian sepeda lipat itu bukan untuk Presiden Joko Widodo melainkan untuk Kantor Staf Presiden (KSP).

“Sepeda sebanyak 15 unit itu kepada KSP, tidak ada sama sekali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kaget soal urusan ini. Sepeda ini untuk KSP bukan Pak Jokowi,” ucap Moeldoko dalam konferensi pers secara daring, Rabu (28/10) malam.

Baca juga: KSP Luncurkan Laporan Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Mantan Panglima TNI ini menyebut, ada kesalahan pemahaman terkait informasi sebelumnya yang menyebut sepeda tersebut untuk Presiden Jokowi. “Itu kesalahan pemahaman, jadi saya meluruskan sekarang,” imbuhnya.

Moeldoko juga menegaskan pemberian sepeda itu bukan untuk dirinya sebagai pribadi namun ditujukan kepada KSP. Ia pun mengatakan sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan pemberian sepeda itu bukan tergolong gratifikasi lantaran bukan ditujukan kepada perorangan.

“Saya sudah konsultasi ke Direktur Gratifikasi di KPK. Petunjuk beliau, (pemberian) untuk lembaga bukan gratifikasi. Tapi kalau ditujukan ke Moeldoko atau nama (perorangan) harus segera dilaporkan gratifikasi. Kami juga tidak mau berbuat salah, semua yang kita lakukan transparan dan nanti tetap saja akan kami laporkan ke KPK kami terima sepeda,” jelasnya.

Sementara itu, Daniel Mananta yang juga ikut bergabung dalam konferensi pers virtual itu juga mengklarifikasi terkait hibah sepeda lipat tersebut. Ia menegaskan, sepeda itu bukan untuk Jokowi sebagai personal, namun untuk diberikan kepada KSP sebagai lembaga.

“Sepeda itu untuk KSP, bukan untuk Pak Moeldoko. Beritanya sangat simpang siur. Sekali lagi saya tegaskan, 15 sepeda ini bukan untuk bapak Presiden Jokowi yang terhormat,”ucap Daniel.

Sebelumnya, CEO Damn! I Love Indonesia Daniel Mananta dan CEO PT Roda Maju Bahagia Hendra menyerahkan 15 sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda di kantor KSP yang diterima oleh Moeldoko, Senin (26/10).

Adapun 15 sepeda pemberian tersebut, kata Moeldoko, tidak akan digunakan KSP. Rencananya, KSP akan membagikan sepeda itu ke anak-anak di daerah-daerah.

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Tembus 400.483

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melaporkan kasus Covid-19 masih terus bertambah. Hingga hari ini, Rabu (28/10) pukul 12.00 WIB tercatat 4.029 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menembus angka 400.483 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Informasi ini berdasarkan data Kemkes.go.id pada Rabu sore. Penambahan 4.029 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 40.572 spesimen dalam sehari.

Baca juga: Persentase Pasien Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah Dari Dunia

Dari penambahan kasus baru Covid-19 yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat. Bahkan, kasus baru telah bertambah sebanyak 100 ribu orang dalam kurun waktu kurang dari satu bulan atau tepatnya 24 hari.

Meski demikian, pasien Covid-19 yang sembuh pun terus meningkat. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 3.545 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 325.793 orang sejak awal pandemi.

Di sisi lain, pasien Covid-19 yang meninggal dunia pun bertambah. Pada periode 27-28 Oktober 2020, ada 100 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 13.612 orang.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri: Hoaks Covid-19 Bisa Dijadikan Alat Turunkan Partisipasi Pemilih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hoaks atau berita bohong terkait penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada harus diwaspadai. Pasalnya, hal ini berpotensi digunakan sebagai cara menurunkan partisipasi pemilih untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanan pemungutan suara di wilayah ataupun Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi perebutan pengaruh para pasangan calon.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

“Harus diwaspadai hoax terkait Covid-19 digunakan dalam upaya black campaign untuk saling menjatuhkan antar lawan politik di kontestasi Pilkada. Penyebaran hoax dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilik merosot” katanya.

Menurutnya, Mendagri Tito Karnavian sangat memikirkan kemungkinan tersebut. Dia mengatakan bahwa Mendagri telah meminta kepala daerah bersinergi dengan para pemangku kepentingan, khususnya Forkompimda dan media lokal dalam upaya sosialisai pilkada dengan penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

“Setiap minggu kita memonitor pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye. Hasilnya sangat kondusif. Dari 9500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5%. Artinya, Pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren yang menggembirakan” ujar Kastorius.

Kondisi ini pun membuatnya optimis bahwa partisipasi pemilih akan stabil tinggi seperti pilkada serentak sebelumnya. “Perlu digalakkan kampanye gerakan antihoax di wilayah-wilayah yang akan pilkada secara masif sehingg masyarakat ikut aktif melawan hoax,” tuturnya.

Dia mengungkapkan adanya beberapa kemungkinan modus penyebaran hoaks menjelang pilkada. Misalnya, saja hoaks berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu.

“Sehingga menurunkan animo pemilih yang akan hadir dengan tujuan menguntungkan salah satu paslon,” ujarnya.

Kastorius mengatakan, kemungkinan ini berkaca pada kasus UU Cipta Kerja banyak hoaks dan disinformasi yang beredar. Salah hoaks dihembuskan bahwa UU Cipta Kerja akan menyengsarakan nasib kaum buruh dan pekerja telah memicu tindakan anarkis.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC