Gus Yahya megegaskan bahwa tugas warga nahdliyyin saat ini yang penting adalah mengembalikan marwah NU dengan cita-cita peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia.
“Salah satu cara memperjuangkan adalah kemaslahatan Indonesia,” ucapnya.
Namun Gus Yahya tidak menyangkal jika ada kelompok-kelompok yang senantiasa memanfaatkan PBNU menjadi kendaraan politik demi meraih kepentingan sendiri. Ia pun mengajak nahdliyyin kembali ke pemikiran Gus Dur.
“Mari kita gunakan cara berpikir Gus Dur dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Beliau tidak pernah peduli dengan kepentingan sendiri atau kelompok,” katanya.
Namun, ia menegaskan tidak berprasangka negatif terhadap berbagai macam kepentingan itu, karena bagi dia hal itu wajar saja terjadi.
“Setiap orang punya kepentingan, tetapi bagaimana saya ajak untuk mengejar kepentingan masing-masing melalui cara untuk membawa maslahat untuk semua orang,” terang Gus Yahya.
Menurut dia, yang perlu dilakukan PBNU saat ini adalah mencari cara agar berbagai macam kepentingan itu dapat terlayani. Sementara di sisi lain, kemuliaan yang dicita-citakan juga tercapai dan terlayani dengan baik.
Gus Yahya menyebut dirinya ingin kembali menghidupkan idealisme, visi, dan cita-cita KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dengan alasan itu pula dia mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU di Muktamar Lampung.
“Ini merupakan momentum sangat tepat untuk menghadirkan kembali Gus Dur,” ungkapnya.
Menurutnya, idealisme, visi dan cita-cita Gus Dur masih relevan sampai sekarang. Secara sosiologis, Gus Yahya melihat hal itu masih akan relevan hingga puluhan tahun.
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 dijadwalkan pada 22-23 Desember 2021 di Lampung. Dua kandidat akan saling bersaing memperebutkab kursi Ketum PBNU, yakni Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PBNU saat ini KH Said Aqil Siroj.
Muktamar NU diperkirakan diikuti sebanyak 2.295 peserta berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), 14 badan otonom (42 orang), dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat.