Connect with us

Nasional

GUSDURian: Aisha Wedding Dilatari Pemahaman Agama yang Sempit

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Aisha Weddings tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sebab, jasa pernikahan itu mempromosikan kawin siri, menikah pada usia muda, dan poligami. Ironisnya, mereka menawarkan promosi itu dengan mengatasnamakan ajaran agama.

Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Wahid menilai, peristiwa itu merupakan puncak gunung es yang di belakangnya telah dilatari oleh semakin menguatnya pemahaman keagamaan yang sempit sekaligus dibiarkannya praktik-praktik ultra konservatif dalam beragama yang justru merugikan dan jauh dari tujuan-tujuan agama.

“Hal itu ditambah dengan budaya patriarki yang masih sangat kuat, rendahnya pendidikan, kemudahan mekanisme nikah tak tercatat, dan tingginya tingkat kemiskinan,” kata Alissa berdasarkan rilis, Yogyakarta, Jumat 12 Februari 2021.

Alisa menegaskan, kampanye pernikahan dini bertentangan dengan undang-undang karena Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 Tahun 2014) dan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019).

Kampanye pernikahan dini tersebut juga bertentangan serta mengingkari tujuan agama yakni terciptanya kemaslahatan bersama, termasuk kemaslahatan keluarga dan anak.

Alissa menegaskan, salah satu prinsip gagasan Pribumisasi Islam yang diusung oleh Gus Dur bahwa muara dari praktik keagamaan adalah kemaslahatan.

“Tujuan kemaslahatan ini berpijak pada lima prinsip (ad-dhoruriyatul khamsah): hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-dien (menjaga agama), hifdz al-‘aql (menjaga akal), hifdz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifdz al- maal (menjaga harta),” katanya.

Alissa menyampaikan, menurut Gus Dur, prinsip menjaga keturunan (hifz nasl) tersebut artinya adalah bahwa kita harus menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan anak, termasuk dalam hal ini adalah menentukan usia nikah yang tepat, menjaga jarak kelahiran, serta memperhatikan kesejahteraan anak seperti pemenuhan gizi, tumbuh kembang yang baik,  pendidikan, dan lain sebagainya.

“Perkawinan anak juga telah melanggar prinsip hifdz al-‘aql (menjaga akal) yakni hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hifd nafs (menjaga jiwa) terkait tingginya angka kematian ibu yang diakibatkan oleh terlalu dininya seorang perempuan menikah,” kata Alissa.

Di samping itu, perkawinan anak berisiko menimbulkan persoalan di tingkat keluarga seperti kemiskinan, konflik, kekerasan dalam keluarga dan, kehancuran keluarga sehingga tidak akan terwujud kemaslahatan sakinah mawaddah rahmah bagi setiap orang dalam keluarga.

“Pada akhirnya hal itu akan berujung pada timbulnya berbagai persoalan di tingkat negara dan bangsa seperti Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, kualitas warga yang rendah, problem kesehatan masyarakat, angka kematian Ibu dan Bayi, stunting, tingkat pendidikan terutama perempuan, kemiskinan,” kata Alissa.

Karena itu, GUSDURian nendukung sepenuhnya langkah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk melakukan tindakan tegas kepada semua pihak yang mengampanyekan atau menganjurkan pernikahan anak.

“Mendukung Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menegakkan UU Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 Tahun 2014) dan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019,” ujarnya.

Serta mendorong Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk terus melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di seluruh tanah air.

“Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan perlindungan anak demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sebanyak 1.172 Personel TNI-Polri Dilatih Jadi Petugas Vaksinasi Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 1.172 anggota TNI-Polri di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dilatih untuk menjadi petugas vaksinasi covid-19.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan, peserta pelatihan meliputi 955 anggota Polri yang terdiri atas 255 tenaga kesehatan dan 700 tenaga non-kesehatan. Kemudian, ada 217 anggota TNI yang terdiri atas 10 tenaga kesehatan dan 207 tenaga non-kesehatan.

Iqbal menyatakan, anggota TNI dan Polri yang dilatih menjadi petugas vaksinasi akan menjadi bagian dari batalion khusus.

“Batalion ini nantinya bagaikan pasukan khusus yang akan memerangi penyebaran virus corona secara masif,” kata Iqbal Pada pembukaan pelatihan Batalion Vaksinator Covid-19 TNI-Polri di Markas Polda NTB di Mataram, Selasa 2 Maret 2021.

Batalion vaksinator Covid-19 TNI-Polri yang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan akan disebar ke kabupaten dan kota untuk membantu pelaksanaan vaksinasi.

“TNI-Polri akan membantu pemerintah dalam menggencarkan vaksinasi. Melalui batalion vaksinator di NTB yang hari ini dilatih dan diberi pembekalan, kami yakin, giat vaksinasi yang akan terlaksana secara masif, akan berjalan sesuai target,” kata Iqbal.

HY

Continue Reading

Nasional

Aksi Teror Ferry Ellas, Danton OPM yang Tewas Ditembak Satgas Nemangkawi

Published

on

By

Aksi Teror Ferry Ellas, Danton OPM yang Tewas Ditembak Satgas Nemangkawi

Channel9.id-Papua. Kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terjadi di Mile 53 PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, 28 Februari 2021. Usai kontak tembak, ditemukan satu jenazah yang diidentifikasi bernama Ferry Ellas.

“Memastikan bahwa KKB yang tewas adalah Ferry Ellas. Danton KKB Tembaga pura,” kata Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Maret 2021.

Berdasarkan database Satgas Gakkum TNI-Polri, Ferry Allas (35) merupakan penembak KKB yang memiliki jabatan Danton TPN OPM kodap III kalikopi Timika Pimpinan Joni Botak.

Ferry Ellas pernah ikut beberapa kegiatan dan aksi keriminal. Pada 2019, Ferry ikut deklarasi penggabungan KKB sepegunungan tengah pada 1 Agustus 2019 di Ilaga. Ferry juga pernah terlibat perampasan HP terhadap Masyarakat Sipil (Swasta) Di kab. Puncak Ilaga pada bulan Agustus 2019.

Pada 2020, Ferry ikut bergabung dengan dengan KKB gabungan melaksanakan gangguan keamanan di Tembagapura.

Pada tahun itu, Ferry terlibat dalam kasus penyanderaan guru dan melakukan tindak pidana pencurian HP korban (guru) pada 22 Februari 2020 di kampung jagamin. Dia juga terlibat dalam penembakan terhadap Pos Pam TNI/Polri di Opitawak pada bulan Maret 2020.

Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu aparat keamanan gabungan sedang patroli, lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah anggota KKB kelompok Joni Botak.

Continue Reading

Nasional

Sasmito Pimpin AJI Indonesia Bersama Ika Ningtyas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kongres XI AJI 2021 memilih pasangan Sasmito– Ika Ningtyas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI Indonesia periode 2021-2024. Keduanya terpilih dalam kongres virtual pertama dalam sejarah AJI, 27 Februari – 3 Maret 2021. Sasmito-Ika akan menggantikan Abdul Manan-Revolusi Riza yang memimpin AJI Indonesia periode 2017-2021.

Pemilihan ini diselenggarakan secara online, yang diikuti sekitar 400 peserta, yang terdiri dari peserta delegasi dan non-delegasi. Total anggota AJI secara keseluruhan 1800, yang tersebar di 40 AJI kota di seluruh Indonesia. Dalam pemilihan ini, Sasmito-Ika mendapat dukungan suara 119 dari total 228 suara sah, sedangkan pasangan Revolusi Riza-Dandy Koswara meraih 109 suara.

“Tantangan ke depan cukup besar. Mulai dari rezim yang otoriter, regulasi yang mengancam dan banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari segi ekonomi juga kita banyak tantangan. Selain pademi, juga ada disrupsi digital,” kata Sasmito, yang juga jurnalis Voice of America ini, saat memberikan sambutan usai disahkan menjadi Ketua Umum AJI, Selasa 2 Maret 2021 dini hari.

Pandangan senada disampaikan Ika Ningtyas. “Ini amanat yang tidak mudah di tengah tantangan luar biasa ini, mulai dari multi krisis dan belum lagi dari disrupsi digital,” kata jurnalis Tempo ini.

Ika dan Sasmito menegaskan bahwa semua tantangan itu tidak akan bisa dihadapi tanpa bantuan dan kerjasama dari seluruh anggota AJI.

Tantangan yang dihadapi oleh AJI tercermin dari resolusi yang dihasilkan dalam Kongres XI AJI, dalam soal kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan.

Dari aspek kebebasan pers, resolusi kongres menggarisbawahi sejumlah kebijakan yang mengancam kebebasan pers dari regulasi seperti KUHP dan Undang Undang Informasi Elektronik. Dalam soal kesejahteraan, salah satu tantangannya adalah bagaimana pemerintah memperkuat implementasi regulasi dan memonitoring kepatuhannya di perusahaan media.

Dalam Kongres XI ini, ada sejumlah perubahan kebijakan yang dihasilkan. Salah satunya adalah dimasukkannya klausul kasus kekerasan seksual sebagai kategori pelanggaran berat. Pasal soal kekerasan seksual juga dimasukkan dalam Kode Perilaku Anggota AJI. Berbeda dengan ketentuan di Anggaran Rumah Tangga AJI, kasusnya diperiksa dengan Kode Perilaku jika ada unsur pengaruh profesinya sebagai jurnalis dari kekerasan tersebut.

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI menjadi anggota sejumlah organisasi di tingkat global: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC