Connect with us

Hot Topic

Hari Ini Sidang Gugatan UU Ciptaker Dimulai

Published

on

 Channel9.id-Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana gugatan uji materil (judicial review) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu, 4 November 2020.

Sidang tersebut digelar atas gugatan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum.

“Ada (sidang UU Cipta Kerja),” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Rabu, (04/11).

Permohonan ini teregister dengan nomor perkara 87/PUU-XVIII/2020. MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 4 November 2020.

Dilansir Kontan.co.id, pemohon mempermasalahkan sejumlah pasal di UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Di antaranya, pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, PKS Nilai Legislative Review Sulit Berhasil

Dalam petitum, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa di antaranya memohon agar pasal 81 angka 15, 19 dan 29 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa memohon agar frasa “atau” pada pasal 88D ayat (2) dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945.

Diketahui ada empat pihak yang mengajukan gugatan terkait UU Cipta Kerja, salah satu dari empat penggugat itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akhirnya meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja setelah disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR sejak 5 Oktober 2020.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo dituntut 2,5 tahun penjara. Jaksa menyakini, jenderal bintang satu itu bersalah dalam surat jalan dan dokumen palsu untuk Djoko Tjandra.

“Jaksa penuntut umum menutut supaya majelis hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Prasetijo Utomo telah terbukti melanggar tindak pidana menyuruh melalukan, pemalsuan secara berlanjut,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di PN Jaktim, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (04/12).

Baca juga: Mantan Sespri Napoleon Beberkan Pertemuan Prasetijo dan Tommy Sumardi

Selain itu, Jaksa juga menilai hal-hal yang memberatkan, Prasetijo disebut berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan serta menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan. “Hal yang meringankan terdakwa karena belum pernah dihukum,” katanya.

Prasetijo dinilai melanggar tiga pasal sekaligus yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Atas tuntutan Jaksa, Prasetijo akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Pembacaan Pledoi direncanakan digelar pada Jumat, 11 Desember 2020. “Siap. Saya mengajukan pledoi,” ujar Prasetio.

Continue Reading

Hot Topic

Aktris Iyut Bing Slamet Kembali Tersandung Narkoba

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Aktris dan penyanyi lawas Iyut Bing Slamet kembali tersandung masalah hukum. Ia diamankan pihak kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, adik kandung Adi Bing Slamet  ini juga pernah tersandung kasus narkoba pada 2011 lalu. Kini Iyut kembali terjerat kasus yang sama dan diamankan pihak berwajib.

Baca juga: Reza Artamevia Ajukan Rehabilitasi, Polisi Proses Kasus Tetap Berlanjut

Iyut Bing Slamet diamankan di rumahnya, di kawasan Kramat Sentiong, Johar, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020) malam. Dalam penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa paperclip diduga berupa sabu dan alat pakainya.

Rencananya, polisi akan menjelaskan secara detail mengenai penangkapan tersebut pada Sabtu, 5 Desember 2020 pada pukul 10.30 WIB.

“Polres Metro Jaksel akan melaksanakan Konfrensii Pers Pengungkapan Kasus Narkoba yang akan dipimpin oleh Kapolres Metro Jaksel,” tulis Humas Polres Metro Jaksel, Jumat (4/12/2020).

Sebelumnya, diberitakan artis berinisial IBS ditangkap karena narkoba. Ketika polisi melakukan pemeriksaan urin, didapatkan hasil positif mengonsumsi obat terlarang.

Namun untuk keterangan lebih jelasnya, polisi baru akan membukanya besok.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ahmad Yani Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani hadir memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri pada hari ini, 4 Desember 2020. Politikus PBB itu sedianya diagendakan untuk menjalani pemeriksaan pada 3 November lalu. Namun ia tak hadir.

Ahmad Yani akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anton Permana terkait kasus dugaan penghasutan kericuhan selama aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang berlangsung pada Oktober 2020 lalu.

“Tentu saya mendapat panggilan yang kedua dari penyidik dari peristiwa yang dahulu,” ujar Ahmad Yani, Jumat (4/12).

Baca juga: Polri Kirim Surat Panggilan Ketiga untuk Ahmad Yani

Nama Ahmad Yani ramai dibicarakan usai empat rekannya di KAMI Jakarta ditangkap. Selang beberapa hari, ia mendapat adanya upaya penangkapan terhadap dirinya oleh penyidik Bareskrim Polri. Yani mengaku didatangi oleh sekelompok penyidik saat berada di kantornya di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.

Ketika itu, pentolan KAMI tersebut menolak upaya penangkapan tersebut meskipun petugas datang membawa surat penangkapan. Hal tersebut karena penyidik tidak bisa menjelaskan pasal-pasal yang dituduhkan kepadanya.

Nama Ahmad Yani mulai dikenal luas publik saat menjadi anggota DPR RI Periode 2009-2014. Kala itu, Ahmad Yani menjadi anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI.

Ahmad Yani makin dikenal publik saat menjadi salah satu anggota Tim Pengawas Century. Diketahui, Timwas Century ini dibentuk berdasarkan hasil Pansus Skandal Kasus Century untuk mengawasi kinerja KPK dalam memproses skandal pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century.

Kiprah Ahmad Yani di Senayan tak berlanjut lantaran dia tidak terpilih dalam Pemilu 2014. Saat PPP dilanda perpecahan, Ahmad Yani mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP dalam Muktamar PPP Versi Suryadharma Ali, November 2014. Sebelumnya, pemerintah mengesahkan PPP kubu M Romahurmuziy. Kubu ini menggelar muktamar di Surabaya.

Namun, dalam Muktamar PPP kubu Suryadharma Ali yang digelar di Jakarta, Ahmad Yani gagal. Dalam muktamar tersebut, Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC