Connect with us

Hot Topic

Hasil Survei Aparat Semakin Bertindak Semena-Mena, Polri: Kami Hormati Tapi Tindakan Apa Yang Dimaksud

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri menghormati hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa aparat semakin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

Kendati demikian, Polri membantah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Polri pun mempertanyakan tindakan apa yang dimaksud.

“Selama ini Polri sudah menjalankan hukum sesuai prosedur yang ada,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin (26/10).

Awi menyampaikan, jika ada masyarakat tidak setuju atas penangkapannya, maka Polri mempersilahkan masyarakat mengajukan praperadilan (sesuai legal standing tersangka/pengacaranya).

“Nanti ada tim dari Polri yang akan hadapi, biar kan hakim yang akan menilai bukan sekedar opini,” katanya.

Sebelumnya, hasil Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa sebesar 57,7 persen menganggap aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang tak sejalan pandangan politiknya dengan pemerintah.

“Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemarin.

Survei tersebut dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan menggunakan panggilan telepon karena pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak berdasarkan data survei tatap muka langsung sebelumnya pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Adapun margin of error sekitar 12.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri menindak tegas siapa pun yang membuat kerumunan maupun acara yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Menurutnya, saat ini masih ada aparat yang tidak menindak tegas dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan tersebut.

“Saya minta kepada Kepolisian untuk tidak tebang pilih, tidak boleh lalai dalam menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan. Siapapun yang melanggar protokol Kesehatan baik itu ormas, parpol, ataupun kepala daerah harus ditindak tegas dan diberikan sanksi yang berat,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Dia menilai, sebenarnya kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai terkendali. Namun, karena kelalaian aparat setempat dalam menghindari kerumunan sehingga kasus kembali bertambah di berbagai daerah.

“Awalnya kasus Covid-19 di Indonesia ini sudah mulai terkendali, namun karena aparat setempat lalai dan tidak tegas dalam menindak warga yang melanggar protokol kesehatan maupun yang mengadakan acara dan kerumunan menyebabkan terciptanya kluster baru Covid-19,” ujarnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Gus Jazil Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada Serentak 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil meminta masyarakat ikut mengawal suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Lantaran, Pilkada 2020 penting untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan daerah.

“Pilkada Serentak harus terselenggara. Saya minta kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah,” kata Gus Jazil ini dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Meski kasus positif Covid-19 sempat tinggi, dia memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap berlangsung. Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada 2020 mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Di dalam salah satu pasal disebutkan jika pada bulan Desember, pandemi Covid-19 semakin besar, maka pelaksanaan Pilkada serentak bisa ditunda kembali.

“Pada hari ini, kasus positif Covid-19 masih tinggi. Namun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk menunda Pilkada Serentak. Maka dapat dipastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 2020,” katanya.

Gus Jazil pun berharap, para pemimpin yang nanti terpilih memiliki kualitas yang baik. Pemimpin itu bisa mengatasi dampak Covid-19, memperbaiki daerah, dan mengangkat pertumbuhan ekonominya.

“Pilkada Serentak yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dan ketika menghadapi resesi ini mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang bisa mengatasi dampak Covid-19, memperbaiki daerahnya dan mengangkat pertumbuhan ekonominya,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Gubernur Anies: Kenaikan Kasus Covid-19 Dampak Dari Libur Panjang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jika kenaikan kasus positif Covid-19 di ibu kota merupakan dampak dari pelaksanaan libur panjang beberapa hari yang lalu. Anies mengklaim, kasus harian Covid-19 di Jakarta sejatinya sempat menurun.

“Tapi ketika kita sudah mulai turun nih, tiba-tiba ada long weekend, kita tetap laksanakan. Konsekuensinya kita sekarang mulai menyaksikan kenaikan lagi peak-nya,” ujarnya dalam video YouTube Layanan Jakarta, Selasa (24/11).

Baca juga: Meski Terapkan PSBB, Kasus Corona DKI Melonjak Pesat

Menurut Anies. terjadi penurunan kasus Covid-19 di Jakarta saat Pemprov DKI menarik rem darurat pada pertengahan Oktober 2020.

Adapun ketersediaan tempat tidur pasien ICU di 98 rumah sakit rujukan, dijelaskan Anies saat ini 69 persen telah terisi.

“Kamar isolasi di rumah sakit terpakai sekitar 75 persen, dan tempat isolasi mandiri terpakai 53 persen,”imbuhnya.

Sebelumnya, pada Senin (23/11) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan, terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini.

Kenaikan kasus tersebut disebabkan masa libur panjang dan pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa, terutama di daerah Bandara Soekarno Hatta, Petamburan, Slipi, Tebet Timur, serta Megamendung, Kabupaten Bogor.

“Bahkan di ibu kota negara mencapai kasus yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dua hari lalu mencapai 1.579 dan kemarin 1.300-an,” kata Doni.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC