Channel9.id – Jakarta. Polri menghormati hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa aparat semakin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.
Kendati demikian, Polri membantah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Polri pun mempertanyakan tindakan apa yang dimaksud.
“Selama ini Polri sudah menjalankan hukum sesuai prosedur yang ada,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin (26/10).
Awi menyampaikan, jika ada masyarakat tidak setuju atas penangkapannya, maka Polri mempersilahkan masyarakat mengajukan praperadilan (sesuai legal standing tersangka/pengacaranya).
“Nanti ada tim dari Polri yang akan hadapi, biar kan hakim yang akan menilai bukan sekedar opini,” katanya.
Sebelumnya, hasil Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa sebesar 57,7 persen menganggap aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang tak sejalan pandangan politiknya dengan pemerintah.
“Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemarin.
Survei tersebut dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan menggunakan panggilan telepon karena pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak berdasarkan data survei tatap muka langsung sebelumnya pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Adapun margin of error sekitar 12.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.
(HY)
