Connect with us

Hot Topic

IDI: Harus Lockdown, PPKM Mikro Tidak Ampuh

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menilai kurang ampuh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro untuk menekan laju Covid-19. Dia menyarankan agar pemerintah berani mencoba menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown selama dua pekan.

Usulan itu ia sampaikan mengingat sebaran kasus dalam sepekan terakhir. Pada Minggu, 20 Juni 2021 kemarin, kasus konfirmasi covid-19 tembus 13.737 orang, tertinggi sejak 30 Januari 2021.

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu,” kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Senin, 21 Juni 2021.

Zubairi melanjutkan, usulan lockdown itu juga dinilai mampu menekan transmisi virus corona di masyarakat sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) juga dapat diminimalisasi. Sebab apabila BOR RS penuh, hal itu mengindikasikan pasien Covid-19 mengalami perburukan gejala. Jika tidak mendapat perawatan maksimal, maka berpotensi meninggal dunia.

“Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas adalah menahan situasi pandemi jadi ekstrem, yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zubairi juga mengungkapkan usul lockdown itu juga berkaca pada kemunculan varian mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah teridentifikasi di sejumlah provinsi.

Baca juga: IDI: Sinovac Belum Tentu Ampuh Lawan Varian Baru Covid-19

Terlebih menurutnya saat ini kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terus merosot.

Data Kementerian Kesehatan per 13 Juni 2021 mencatat, sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong `Variant of Concern (VoC)`, yang berhasil teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequence (WGS) secara berkala.

Rinciannya, 36 kasus B117 Alfa, 5 kasus B1351 Beta, dan 104 kasus B1617.2 Delta.

Berdasarkan sejumlah studi, Zubairi menyebut varian delta B1617 memiliki pengaruh yang cukup mengkhawatirkan bagi kondisi pandemi covid-19 di sejumlah negara. Ia menyebut varian delta memiliki kemampuan lebih cepat menular dan menimbulkan gejala yang lebih berat.

“Terhadap orang yang sudah divaksinasi satu kali itu, virus ini bisa menghindar. Jadi yang terproteksi hanya sekitar 30 persenan lebih sedikit. Kalau sudah dua kali dosis, bervariasi 60-80 persen,” ujar Zubairi.

Desakan lockdown diketahui mulai diutarakan berbagai pihak selama sepekan terakhir, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra misalnya. Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown regional. Dari kedua opsi itu, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.

Desakan juga datang dari ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya ikut meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina wilayah atau lockdown.

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Ancaman PHK Massal, Said Iqbal: Kendalikan Dulu Covid-19, Baru Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbagai level hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan itu diambil demi menekan angka penularan virus Corona yang masih tinggi dan belum juga dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Aturan ini menimbulkan dampak luas, khususnya di sektor ekonomi. Pengusaha pun menjerit lantaran usaha mereka mandek selama PPKM berlaku. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun di depan mata.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni kesehatan dan ekonomi. Menurut Iqbal, seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu kesehatan dengan mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Mau kesehatan dulu atau ekonomi, Presiden kan mengatakan dua-duanya. Seharusnya kendalikan dulu Covid, baru perusahaan (ekonomi) bisa jalan,”ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar yang digelar FEM Station IPB University dengan tajuk Ancaman PHK Massal Membayangi PPKM, Kamis (05/08) malam.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Pekerja TerkenaPHK 

Iqbal menjelaskan, aturan bekerja dari rumah atau WFH tidak bisa diaplikasikan di labour intensive yang mengandalkan ribuan tenaga kerja.

“Gak ada itu hanya 50 persen karyawan yang diperbolehkan masuk kerja, orang mereka masuk semua kok.  Bayangkan ribuan orang karyawan pabrik,”ungkapnya.

Mirisnya, lanjut Iqbal, di labour intensive tidak ada test antigen bagi pegawai. Berbeda dengan capital intensive dimana test dan tracing bisa dilakukan.

“Akibatnya, angka penularan menjadi tinggi. Perusahaan cuma kasih pilihan, isoman tapi benar-benar mandiri karena minta buruh supaya tidak berobat ke puskesmas. Karena apa, nanti pabrik didatangi satgas, pabrik ditutup, tambah susah,”katanya.

Iqbal pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membuat regulasi agar buruh terlindungi dan pengusaha pun tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah jangan gampangin masalah. Gak bisa lah ancam 5 persen harus WFH. Bisa bisa kena pinalti kalo produksi ekspor. Tapi yang bisa kapasitas produksi yang diatur,”imbuhnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar buruh yang melakukan isoman diberikan obat-obatan dan vitamin gratis. “Nanti kan buruh bisa cepat sembuh, bisa kerja lagi, roda ekonomi berjalan,”tegasnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar vaksinasi di daerah pabrik diperkuat untuk mencapai herd immunity. Ia pun menyentil peran dari Kementerian Tenaga Kerja yang dinilainya lamban. “Saya mengapresiasi Polri dan TNI yang cepat tanggap soal vaksin. Terima kasih,”ucapnya.

Pada kesempatan sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajeman IPB University Dr. Iman Sugema mengatakan, kebijakan PPKM berbagai level itu dibedakan perlakuannya. Menurutnya,  disinilah pentingnya komunikasi antara Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Karena yang lebih tahu Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Supaya proses lebih smooth dan hak karyawan dapat terpenuhi,”katanya.

Iman berujar, tujuan utama dari berbagai macam penyelamatan krisis yakni mempertahanakan keberlangsungan usaha. Ia menilai, pemerintah sudah antisipatif dengan kondisi pandemi.

“Ada berbagai macam relaksasi khususnya perusahaan, misalnya restrukturisasi utang diperlunak. Sehingga memungkinkan para pengusaha bernafas selama pandemi,”ucapnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Masih Tinggi, Positif Covid-19 Bertambah 35.764

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan 35.764 kasus baru Covid-19 pada hari ini, Kamis, 5 Agustus 2021. Angka ini turun dibanding kemarin, Rabu (04/08) yang mencatat penambahan sebanyak 35.867 orang. Dengan penambahan itu, total kasus Covid-19 yang ada di Tanah Air  mencapai 3.568.331.

Tak hanya kasus harian, angka kematian akibat terpapar virus corona pun masih fluktuatif. Tercatat sebanyak 1.739 orang pasien meninggal karena Covid-19. Sehingga totalnya menjadi 102.375.  Angka kematian ini naik dibanding kemarin yakni 1.747 orang.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Tembus 3.5 Juta, 100 Ribu Lebih Meninggal 

Kabar baik, pasien sembuh dari virus corona mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Tercatat sebanyak 39.726 pasien yang dinyatakan bebas dari Covid-19. Angka ini naik dari kemarin yang mencatat 34.251 pasien sembuh. Total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 2.947.646 orang.

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Ungkap Hasil Tes Urine Dinar Candy

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Dinar Candy yang melakukan aksi bikini di pinggir jalan kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, sebelum dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan sudah menjalani tes swab antigen dan tes urine. Hasilnya negatif.

“Sedang kita lakukan pemeriksaan. Masuk ke sini kita lakukan protokol kesehatan, kita swab antigen yang bersangkutan negatif. Juga kami tes urine terhadap yang bersangkutan, hasilnya negatif,” ujar Yusri, Kamis 5 Agustus 2021.

Yusri menambahkan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami apa motif Dinar melakukan aksi itu. Dinar diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Selatan.

“Nanti akan kita sampaikan karena yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan. Apa motifnya dan seperti apa nanti akan kita sampaikan kalau sudah selesai pemeriksaan. Termasuk, motifnya seperti apa sampai berani melakukan seperti itu,” ujarnya.

Usai memeriksa Dinar, saksi-saksi dan mengumpulkan bukti, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak.

“Sekali lagi saya tekankan, yang bersangkutan sedang dalam penyelidikan, mudah-mudahan sore ini kita gelarkan setelah kita periksa saksi lain, termasuk saksi ahli untuk penentuan persangkaan pasalnya. Kalau memang memenuhi dua alat bukti yang cukup yang bisa memenuhi unsur persangkaannnya kami akan naikkan jadi penyidikan,” katanya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC