Connect with us

Ekbis

IHSG Menguat 0,53%, Sektor Perkebunan Penopang Terbesar

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan tren positif setelah ditutup menguat 0,53% atau 32,44 poin ke 6.137,34 pada akhir perdagangan Selasa (05/01). Saham di sektor perkebunan memimpin penguatan pasar bursa kali ini.

Sebanyak tujuh sektor saham menguat, sementara tiga sektor saham lainnya amblas di zona merah.

Baca juga: Awali Perdagangan di 2021, IHSG Ditutup Menguat 2,10%

Adapun sektor-sektor saham yang mengalami kenaikan yakni sektor perkebunan yang naik 2,79%, sektor keuangan naik 1,14% dan sektor pertambangan naik 1,08%.

Sedangkan tiga sektor saham yang turun adalah sektor infrastruktur yang turun 0,65%, sektor aneka industri turun 0,33% dan sektor perdagangan turun 0,06%.

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menjadi salah satu emiten dengan kenaikan tertinggi yakni 5,41%. Disusul PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang naik 4,55% dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan kenaikan 3,90%.

Di sisi lain, PT Tower Bersama Infrastukture Tbk (TBIG) turun lumayan dalam yaitu 2,62%. Kemudian PT Adaro Energy Tbk (ADRO) amblas 2,06% dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) yang turun 1,51%.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Jokowi Lantik Anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Rabu (27/01).

Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021.

“Tadi baru saja kita melantik Dewan Pengawas LPI (Lembaga Pengelola Investasi) yang kita namakan Indonesia Investment Authority (INA). Ini adalah lembaga yang kita harapkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi pembangunan negara kita,” ujar Jokowi usai acara pelantikan.

Baca juga: Pemda Diminta Lakukan Percepatan APBD dan Kemudahan Investasi 

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

Adapun para anggota Dewan Pengawas LPI yang dilantik sebagai berikut:

  1. Menteri Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai anggota;
  3. Haryanto Sahari, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2024;
  4. Yosua Makes, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025; dan
  5. Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

“Saya yakin dengan rekam jejak para profesional ini yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik kita harapkan INA ini mendapatkan kepercayaan baik dari dalam negeri maupun internasional sehingga alternatif pembiayaan yang kita harapkan untuk pembangunan betul-betul bisa kita raih dalam jumlah yang besar,” kata Jokowi.

Setelah pelantikan ini, Dewan Pengawas LPI akan memilih dewan direksi yang berjumlah lima orang. Direksi LPI tersebut nantinya juga akan diisi oleh kalangan profesional. Presiden Joko Widodo meminta agar proses tersebut dapat segera dilakukan.

“Saya minta agar paling lambat minggu depan sudah juga terbentuk (dewan direksi) dan setelah itu langsung bekerja, tancap gas, sesuai dengan yang kita rencanakan,” tutup Jokowi.

Sebagai informasi, Lembaga Pengelola Investasi merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Continue Reading

Ekbis

Salah Kaprah Istilah Sovereign Wealth Funds

Published

on

By

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Tim ekonomi pemerintah nampak gagal paham dengan istilah Sovereign Wealth Funds (SWFs). Dalam salah satu media online (25/1) diberitakan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan pembentukan SWFs ini memiliki tujuan, sumber dana, entitas, serta karakteristik investor yang berbeda. Salah satu SWFs yang dinilai memiliki kemiripan dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk Indonesia adalah National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) India.

Dikatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mirip dengan National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) di India. Tapi pertanyaannya, apakah benar NIIF adalah suatu SWFs?

Baca juga: Salah Peramalan Makroekonomi dan Solusinya

Berdasarkan laman resmi NIIF (https://niifindia.in/) , disebutkan bahwa “National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) is a collaborative investment platform for international and Indian investors, anchored by the Government of India.

Tidak ada kata-kata Sovereign Wealth Funds (SWFs). Yang ada disebutkan NIIF adalah suatu platform investasi kolaboratif.

Baik, coba kita periksa lagi sumber yang lain. Sekarang ke Lembaga yang memang khusus melakukan databasing seluruh SWFs di Dunia, yaitu SWF Institute (https://www.swfinstitute.org). Bila ditelusuri ke laman organisasi tersebut untuk profil wilayah Asia, terdapat 24 SWFs di wilayah Asia, tapi tidak dicantumkan nama NIIF. Padahal NIIF sudah berdiri sejak tahun 2015.

Dan memang diakui sendiri oleh media ekonomi di India (https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-is-national-investment-and-infrastructure-fund-niif/), bahwa “These funds are known as SWFs and invests in assets as stocks, bonds, real estate, commodities etc. The NIIF is not such an entity and hence can’t be called as an SWFs in the pure sense.” Ya, artinya NIIF tidak bisa disebut sebagai SWF.

Sehingga kurang tepat bila dikatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) -yang mirip NIIF ini- adalah sebuah SWFs.

Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan SWFs? bagaimana sejarahnya? Dan mengapa NIIF yang mirip LPI tidak masuk ke dalam kategori SWFs? Mari kita ulas.

Definisi SWFs

Sejak tahun 2008, anggota-anggota International Working Group (IWG) dari SWFs telah bersepakat dalam Generally Accepted Principles and Practices (GAPP) tentang definisi dari SWFs:

Sovereign wealth funds (SWFs) adalah suatu dana investasi tujuan-khusus yang dimiliki oleh pemerintah. Dibuat oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan makroekonomi, SWFs menyimpan, mengatur, atau mengadministrasikan asset-aset untuk mencapai tujuan-tujuan finansial, dan menerapkan suatu himpunan strategi investasi termasuk investasi dalam aset-aset keuangan di luar negeri. (IWG 2008, p. 3)

Sejarah SWFs

SWF pertama yang dibuat pasca Perang Dunia ke-II adalah Kuwait Investment Authority (KIA), didirikan oleh pemerintah Kuwait pada tahun 1953, delapan tahun sebelum negeri Teluk ini merdeka (1961). Semenjak saat itu telah terbentuk 127 SWFs di Dunia.

Kebanyakan SWFs awal dibentuk oleh negara-negara eksportir komoditi minyak bumi dengan menyisihkan pendapatan minyak mereka. Tujuannya adalah untuk menghindarkan negara-negara tersebut dari apa yang disebut sebagai “Dutch Disease”.

“Dutch Disease” adalah suatu fenomena ekonomi yang menimpa negara-negara pengekspor sumber daya alam (minyak bumi), yang malah mengalami penurunan ekonomi akibat kemunduran sektor manufaktur di negaranya. Yang terjadi dalam fenomena ekonomi ini adalah : naiknya ekspor minyak bumi di negara tersebut akan meningkatkan devisa- meningkatnya cadangan devisa akan memperkuat mata uang negara tersebut – menguatnya mata uang akan membuat biaya impor menjadi mahal – mahalnya biaya impor akan menekan sektor manufaktur negara tersebut yang  tergantung pada bahan baku impor – mundurnya sector manufaktur akan menekan pertumbuhan ekonomi.

Maka jalan keluarnya bagi negara-negara korban “Dutch Disease” adalah dengan mengelola kelebihan pendapatan devisa hasil eskpor minyak buminya. Devisa negara-negara diinvestasikan kembali ke luar negeri membeli saham perusahaan-perusahaan keuangan, otomotif, perhotelan, telekomunikasi, pertambangan, transportasi, atau juga dengan membeli surat-surat utang di negara maju demi mengejar imbal hasil yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam kondisi krisis akibat jatuhnya harga minyak bumi atau krisis keuangan, dana yang terdapat di SWFs juga dapat ditarik untuk menyelamatkan ekonomi negara. Inilah sebenarnya fungsi dari SWFs.

Negara-negara non eksportir minyak, seperti contohnya China, Singapura, Australia, Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan ikut membangun SWFs karena mengalami kelebihan pendapatan dari devisa hasil ekspor negara mereka, naiknya pendapatan dari booming sektor properti, dan juga akibat besarnya pendapatan pajak sehingga mengalami budget surplus. Dalam kasus China, banjirnya devisa membuat mata uang Yuan mengalami apresiasi sehingga tidak menguntungkan bagi aktivitas ekspor impor mereka.

Empat SWFs dengan pengelolaan asset yang terbesar adalah: 1) Norway Government Pension Fund Global, Norwegia (US$ 1,1 triliun); 2) China Investment Corporation, China (US$ 1 triliun); 3) Abu Dhabi Investment Authority, UAE (US$ 579 miliar); dan 4) Hongkong Monetary Authority Investment Portfolio, Hongkong (US$ 576 miliar).

Kalau sudah seperti ini, maka ada dua hal  yang dapat disimpulkan:

1. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia bila benar mengacu pada NIIF di India, tidak dapat dikategorikan sebagai SWFs karena tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Lebih tepat bila LPI dikategorikan sebagai “fund manager” yang diinisiasi pemerintah berkolaborasi dengan pihak asing. Selain itu bila benar sebagai SWFs, mereka seharusnya juga tidak menerbitkan bond (surat utang) untuk ekuity, karena justru aktivitas SWFs adalah memborong surat-surat utang di negara maju (rating AAA) dan mengurangi beban utang domestik (contoh Australia).

2. SWFs yang sukses itu didirikan oleh negara-negara tersebut tepat pada masa mereka mengalami berbagai booming komoditi minyak, booming sector properti, devisa ekspor berlimpah, budget surplus, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Bukan justru dibangun pada saat resesi dan defisit budget sangat besar seperti di Indonesia seperti sekarang. Ingat India pun mendirikan NIIF pada tahun 2015, saat pertumbuhan ekonomi mereka sangat tinggi di 7,9%- bagaimanapun rekam jejak pertumbuhan tinggi inilah yang membuat NIIF menarik di mata investor setelahnya.

*Analis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat

Continue Reading

Ekbis

Turun Tipis, Emas Antam Dijual Rp956.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijual Rp956.000 per gram atau turun tipis Rp.2.000, pada perdagangan Rabu, 27 Januari 2021.

Sebelumnya, emas Antam dijual Rp958.000 per gram pada Selasa (26/01). Sementara itu, harga buy back atau beli kembali juga turun sebesar Rp2.000 menjadi Rp837.000 per gram.

Baca juga: Naik Tipis, Emas Antam Dibanderol Rp958.000

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu, 27 Januari 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp956.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.852.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.753
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.555.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp9.055.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp22.512.000
  7. Emas batangan 50 gram 945.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp89.812.000
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC