Connect with us

Politik

Ahmad Sahroni Ajak Masyarakat Akhiri Polemik Pembubaran FPI

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengajak semua pihak mengakhiri polemik terkait legal atau tidaknya pembubaran dan dilarangnya seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, pemerintah tentu sudah melewati berbagai pertimbangan untuk memutuskannya.

“Jadi marilah kita akhiri perdebatan tentang dasar hukum, aturan, metode dan lain-lain, karena langkah pemerintah membubarkan dan melarang FPI itu udah dipertimbangkan dengan matang,” kata Sahroni, Selasa 5 Januari 2021.

Baca juga: Polri Tegaskan Bukan Ranah Penyidik Blokir Rekening FPI

Belum lagi, kata Sahroni, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, wajar jika FPI dibubarkan. Sebab, banyak kegiatan FPI yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari segi legalitas, FPI juga sudah tidak memiliki dasar hukum karena sudah tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 2019.

“FPI ini dari sisi keamanan dan ketertiban juga jelas mereka memiliki track record main hakim sendiri, nggak tertib, suka men-sweeping, padahal itu bukan tugas mereka. Secara legalitas juga mereka nggak ada dasar hukumnya,” ujarnya.

Selain itu, FPI terindikasi mendukung gerakan ISIS yang merupakan kelompok teroris dan dikecam oleh seluruh dunia.

“Jadi, ini bukan hanya masalah izin, sweeping, tapi juga keamanan negara dipertaruhkan. Karenanya, alasan pembubaran FPI sudah komprehensif, mulai dari ketertiban sampai keamanan negara dari potensi aksi teroris,” pungkas Sahroni.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

AHY Tunjuk Ossy Dermawan Jadi Wasekjen DPP Partai Demokrat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Ossy Dermawan untuk mengisi jabatan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat.

“Perlu saya sampaikan bahwa pada Rabu (13/1/2021), Ketua Umum Partai Demokrat AHY telah memberi amanah kepada saya tugas baru, yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat,” ujar Ossy di Jakarta, Sabtu (16/1).

Ossy sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat. Posisi Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat terhitung mulai 13 Januari 2021 telah dipercayakan kepada Herzaky Mahendra Putra yang sebelumnya merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat.

Baca juga: AHY Resmi Jadi Ketum Partai Demokrat

Herzaky saat dihubungi juga mengonfirmasi kabar tersebut. Ia mengatakan jabatan Ossy di kepengurusan pusat memang sengaja dinaikkan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena ada tugas khusus yang harus dilaksanakan.

“Iya, Pak (naik jabatan). Ada tugas-tugas khusus yang mesti diemban beliau di Kesekjenan selaku Wasekjen,” kata Herzaky.

Herzaky kemudian memberitahu bahwa kini posisi Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat telah dipercayakan kepada Tomi Satryatomo. “Sebelumnya Tomi merupakan salah satu Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan, naik menggantikan saya selaku Ka Balitbang yang baru,” kata Herzaky.

IG

Continue Reading

Politik

DPR: Belum Ada Keputusan Soal Keserentakan Pemilu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini belum ada keputusan terkait keserentakan pemilu, apakah pilkada serentak dilaksanakan bersamaan dengan pemilu, baik pileg maupun pilpres pada 2024.

Menurut dia, RUU Pemilu, di antaranya mengatur tentang pemilu presiden (pileg), pemilu legislatif (pileg) meliputi DPD, DPR, DPRD kabupaten/kota, provinsi, serta pilkada. Dia menyebut, RUU itu masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi.

“Kami belum membahaspelaksanaan apakah pilkada pada 2024, belum kami bicarakan apalagi diputuskan,” kata Guspardi di Jakarta, Jumat (15/1).

Baca juga: Muncul Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020, Begini Respon DPR

Dia menjelaskan, terkait keserentakan pemilu, Komisi II DPR tetap mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menegaskan, pilpres, pileg untuk DPR dan  DPD secara serentak tidak bisa dipisahkan. Hal itu menyatakan, keserentakan tersebut adalah pilpres dan pileg diadakan pada 2024.

“Yang jelas bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan pilpres, DPR, DPD namanya adalah pemilu nasional, lalu ada pemilu lokal, pilihannya bisa pilkada saja atau pilkada bareng dengan DPRD kabupaten/ kota dan provinsi. Pilihan itu belum kami bicarakan serius tapi itu bagian dari wacana,” ujar politikus PAN itu.

Menurut Guspardi, pilihan pilkada serentak bervariasi. Pilkada nasional paling mungkin dilaksanakan pada 2026 atau 2027, karena kepala daerah terpilih dalam pilkada 2020 baru berakhir masa jabatannya pada 2026. Guspardi menjelaskan, kepala daerah dari hasil pemilihan pilkada 2017 (termasuk Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan) juga berakhir pada 2022 atau 2023.

“Karena itu diperkirakan pelaksanaan pilkada tetap dilakukan pada 2022 atau 2023, tujuannya serentak bersama pemilu nasional nanti diperkirakan titik temunya terjadi antara 2026 atau 2027. Jadi artinya risikonya itu yang paling kecil bukan pada 2024 namun pada 2026 atau 2027,” kata Guspardi.

Dia mengatakan, Komisi II DPR juga mempertimbangkan permasalahan kekosongan jabatan atau adanya Plt, faktor kelelahan petugas KPPS akibat beban kerja yang tinggi apabila pilkada serentak berbarengan dengan pemilu nasional. Menurut dia, yang terpenting adalah semua pihak harus menghindari jatuhnya korban jiwa petugas pemilihan seperti yang terjadi saat pemilu serentak 2019.

IG

Continue Reading

Politik

Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin, NasDem: Tidak Etis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning soal penolakannya disuntik vaksin Covid-19. Menurut NasDem, sikap Ribka Tjiptaning itu dinilai memprovokasi masyarakat karena disampaikan terbuka.

“Ini tidak bijaksana, tidak etis, dan saya sayangkan,” kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali.

Menurutnya, Ribka Tjiptaning boleh saja memiliki hak pribadi untuk tidak ikut divaksinasi Namun, seharusnya penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka.

“Itu hak pribadi dia untuk mau dan tidak mau divaksin. Namun, secara etika, harusnya ketika kemudian Anda tidak setuju, sebagai orang yang berkomitmen dengan pemerintah mestinya tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk juga seperti itu,” tegas Ali.

“Tidak setuju kan bisa, bisa, tidak setuju kan tidak harus disampaikan secara terbuka karena di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi terhadap rakyat,” lanjutnya.

Baca juga: Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin Pelanggaran HAM 

Bahkan, kata Ali, sikap penolakan Ribka yang dilakukan secara terbuka itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Akan ada pertanyaan masyarakat, ‘lo itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja enggak mau’, ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu,” jelasnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan pemerintah. Ribka mengaku menolak untuk divaksin. Ia pun menilai pemaksaan vaksin merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ia mencurigai ujung dari pengadaan vaksin tersebut adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

Sementara itu, PDIP sudah mengklarifikasi pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak pemberian vaksin covid-19 merek Sinovac. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ribka harus dilihat secara keseluruhan untuk menghindari perbedaan persepsi.

“Yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat,” ujar Hasto.

Hasto mejelaskan, Ribka yang juga anggota Komisi IX DPR ini ingin menyampaikan bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat terkait dengan vaksin ada perbedaan seperti yang terlihat dalam pelayanan PCR sebelumnya. “Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka. Itu karena pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” tandas Hasto.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC