Connect with us

Hot Topic

Mendikbud Ungkap Enam Capaian Kebijakan Selama 2020

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan enam capaian kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud selama tahun 2020.

Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus kebijakan ujian nasional dan diganti dengan Asesmen Nasional. Menurut Nadiem, penghapusan itu bertujuan meningkatkan otonomi sekolah sesuai dengan Undang-Undang.

“Sudah sepatutnya, penilaian yang dilakukan berubah menjadi suatu evaluasi terhadap sekolahnya, terhadap sistem pendidikan. Jadi bukan hanya kognitif, numerasi, dan literasi, tapi juga survei karakter jadi nilai-nilai profil Pelajar Pancasila serta survei lingkungan belajar sekolah,” kata Nadiem pada ‘Taklimat Awal Tahun 2021’, Selasa 5 Januari 2021.

Masih dalam kebijakan ini, Nadiem menambahkan, guru juga dipermudah dengan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Harapannya supaya bisa meringankan beban guru.

Kebijakan kedua adalah program Kampus Merdeka. Dengan Kampus Merdeka, Kemendikbud mempermudah pembukaan program studi baru untuk tiap perguruan tinggi.

“Pun memastikan pembukaan program studi baru bermitra dengan industri atau dengan organisasi nonprofit yang berstandar internasional, atau dengan universitas internasional,” kata Nadiem.

Kebijakan Kampus Merdeka juga mempermudah pengajuan sebuah Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dengan kemudahan ini, diharapkan universitas bisa lebih merdeka, lebih otonom, bisa mengelola keuangan sendiri, dan menjadi lebih fleksibel dalam melakukan kemitraan.

“Belum lagi, pada program ini, semua mahasiswa diberikan hak belajar sampai dengan 3 semester di luar program studi mahasiswa, dimerdekakan untuk bisa sekolah, kuliah, terjun langsung ke dalam industri, ke dalam kampus-kampus lain, dan organisasi-organisasi sosial untuk bisa menilai kompetensi dan kemampuan dirinya untuk berkarya,” kata Nadiem.

Pada kebijakan ketiga, Kemendikbud melakukan penyesuaian dana BOS yakni penyalurannya langsung ke rekening sekolah. Dengan kebijakan ini, kepala sekolah dan orang tua tidak perlu khawatir sekolahnya tidak punya biaya operasional.

“Kami juga memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah untuk lebih fleksibel untuk penggunaan dana BOS-nya karena kita tahu bahwa hanya sekolah yang mengerti apa kebutuhan yang terpenting untuk murid-muridnya. Nilai satuan Bos pun meningkat dan pelaporan standar transparansi dan akuntabilitas dana BOS dijaga,” katanya.

Di kebijakan keempat, Kemendikbud meresmikan Organisasi Penggerak dengan tujuan memberikan kesempatan bagi organisasi-organisasi pendidikan mentransformasi sekolah.

Baca juga: Nilai Merah, Kemendikbud Didesak Batalkan Asesmen Nasional Maret 2021 

Pada kebijakan kelima, Kemendikbud meluncurkan Guru Penggerak untuk mentransformasi kepemimpinan sekolah. Dalam kebijakan ini, guru-guru penggerak ini akan dilatih, diidentifikasi, dan akan menjadi calon calon kepala sekolah, pengawas, dan pengajar guru di masa depan Indonesia.

Pada kebijakan keenam, ada transformasi dana pemerintahan untuk pendidikan tinggi. Dalam hal ini, Kemendikbud mengeluarkan 8 Indikator Kerja Utama (IKU) untuk mempermudah para rektor, dekan, dan dosen untuk mengerti arah perubahan yang harus dihadapi.

“Delapan IKU tersebut mendorong universitas untuk mencari mitra, mendorong universitas untuk mengundang praktisi untuk mengajar, mendorong mahasiswa keluar dari kampus, mendorong dosen keluar dari kampus, dan mendorong riset yang bisa diterapkan dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Tembus 900 Ribu, Kasus Baru Corona Bertambah 11.287

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di tanah air masih terus tinggi. Pada akhir pekan ini, jumlah kasus Covid-19 bertambah 11.287, Minggu (17/01). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 menjadi 907.929.

Tercatat penambahan 220 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona. Dengan penambahan tersebut, pasien meninggal akibat corona total menjadi 25.987 orang.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 9.102 orang, sehingga jumlah penderita yang sembuh mencapai 736.460 orang. Mereka dinyatakan sembuh setelah mendapatkan hasil dua kali negatif dalam pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Dekati 900 Ribu, Kasus Baru Covid-19 Tambah 14.224 

Sementara itu, jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini tercatat 145.482 orang  setelah bertambah 1.965.

Penambahan jumlah 11.287 kasus baru Covid-19 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 46.138 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 34.270 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 8.315.839 spesimen terhadap 5.555.328 orang yang diambil sampelnya.

Continue Reading

Hot Topic

Komnas HAM: Sebelum Tewas, Laskar FPI Tertawa Karena Mengakali Polisi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menceritakan tragedi berdarah di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam laskar FPI pengawal khusus Rizieq Shihab.

Ahmad mengatakan, enam laskar FPI yang tewas sempat tertawa karena berhasil mengelabui aparat polisi yang melakukan penguntitan di jalan tol.

Menurutnya, fakta itu terungkap dari hasil rekaman suara atau voice note percakapan enam laskar khusus pengawal Habib Rizieq.

“Mereka tertawa-tawa bahwa mereka sudah bisa mengakali polisi,” kata Damanik dalam diskusi bertajuk ‘Di Balik Serangan Balik Laskar FPI dan Blokir Rekening’, pada Minggu (17/1/2021).

Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penambakan itu terjadi karena enam laskar FPI memprovokasi anggota polisi.

Dari rekaman suara itu diketahui pula enam laskar pengawal Habib Rizieq mencoba melakukan provokasi yakni berupaya menabrak kendaraan milik anggota polisi.

“Setelah itu baru ada tembakan-tembakan itu yang menyebabkan dua orang tewas,” ujar Damanik.

Damanik juga menyebut kasus kematian dua laskar pengawal Habib Rizieq ini Komnas HAM tidak mengategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Sebab, kematian itu dipicu adanya tembak menembak antara kedua belah pihak.

Baca juga: Polisi Usut Senpi Laskar Pengawal Rizieq Shihab

“Polisi tentu punya diskresi untuk melakukan tindakan seperti itu karena ada pihak lain yang melakukan provokasi dan tembakan,” jelasnya.

Sementara, kematian empat laskar pengawal Habib Rizieq lainnya Komnas HAM mengategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pasalnya, keempat laskar tersebut tewas tertembak tatkala sudah berada di tangan anggota polisi.

“Argumen dari polisi adalah melakukan perlawanan, (laskar) mencekik (anggota polisi), kemudian ada satu yang mencoba merebut senjata. Disitulah akhirnya menembak orang-orang itu di daerah-daerah tertentu, kami menyimpulkan ini mengindikasikan unlawful killing. Karena itu kita mendorong ada proses peradilan pidana,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC