Channel9.id-Balikpapan. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperkuat persatuan bangsa dan memastikan peta Indonesia tetap ada di masa depan.
Hal ini ditegaskan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri, Bahtiar dalam sambutan pembukaan mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di acara Rakornas Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Politik dan Pemerintahan Umum 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (20/2/2023).
Baca juga: Sri Mulyani Perkirakan Harga Tanah di Ibu Kota Negara Bakal Naik
Lebih lanjut, dalam acara yang dihadiri 1.000 lebih pejabat Sekretaris Daerah dan Bidang Kesatuan Bangsa di provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, Bahtiar juga menyebut IKN sebagai implementasi cita-cita reformasi.
“Saya kuliah di Jakarta 1998 tepat periode reformasi. Ada dua tuntutan rakyat Indonesia Indonesia saat itu, terkait evaluasi sistem pemerintahan, evaluasi sistem bernegara, evaluasi sistem pelayanan pemerintahan,” katanya.
Bahtiar menjelaskan, pertama sistem pengelolaan negara terkait distribusi kekuasaan. Jangan hanya dikuasai sekelompok orang dari ras tertentu dan dari profesi tertentu saja, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Kedua adalah pembagian kue ekonomi. Masih ada rekamannya bagaimana daerah meminta merdeka dari Riau, Maluku, Papua dan sebagian Sulawesi. Mereka meminta merdeka 1998, itu terjadi karena ketidakadilan dalam tata kelola negara dan pembangunan.
“Karena itulah IKN itu bukan sekedar memindahkan kantor presiden atau kantor kementerian. Benar seperti disampaikan Gubernur (Isran Noor, red), kita perlu menata ulang tata kelola negara,” kata mantan Kapuspen Kemendagri ini.
Baca juga: 500 Ribu PNS Hingga Polri Pindah ke IKN Mulai 2022
Bahtiar menjelaskan Pulau Jawa sudah mau “tenggelam” karena padat penduduknya 150 juta dari dari 275 juta penduduk Indonesia. Pulau kalimantan yang 3 kali luas pulau Jawa penduduknya hanya 7 persen dari seluruh Indonesia.
“Jadi keberadaan IKN adalah cara memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa dan dengan IKN akan menjamin peta Indonesia masih akan di terus ada di masa mendatang,” tegasnya.
Lebih jauh Bahtiar menjelaskan dari perpindahan itu. Dirinya termasuk kloter pertama dari Kementerian Dalam Negeri yang akan pindah ke IKN. Ada tiga Direktorat Jenderal, pertama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Administrasi Kewilayahan.
“Di Direktorat kami ada kuota 83 orang tetapi yang sudah bersedia pindah sudah mencapai 100 orang. Jadi kalau ada Dirjen yang lain ada yang belum mau, kami pastikan unsur Kesbangpol siap ke Kalimantan Timur. Bahkan saya mendapat pesan whatsapp dari temen-temen Kesbang Pol provinsi dan kabupaten kota menyatakan bersedia pindah ke sini,”jelasnya.
“Jadi, kalau ada yang mengatakan animo ASN yang akan pindah ke sini rendah tidak benar,” pungkas Bahtiar.
