Channel9.id-Jakarta. Di saat banyak negara yang mulai melirik metaverse, Indonesia juga tak mau kalah. Pemerintah telah membuat berbagai terobosan untuk menunjang dunia tersebut, misalnya dengan meresmikan Gerakan Akselerasi Generasi Digital baru-baru ini.
Meski begitu, Pakar keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha mengingatkan bahwa metaverse akan menjadi tantangan untuk Indonesia.
“Ini menjadi tantangan serius, apakah negara punya cukup regulasi untuk mengatur metaverse nantinya. Karena ini kan seperti tanah wilayah tapi di wilayah siber. Bagaimana regulasinya, apakah kita siap atau tidak, masih ada waktu 1-2 tahun untuk negara siap menghadapi ini,” pungkas dia, beberapa waktu lalu.
Metaverse sendiri, lanjut Pratama, datang bersamaan dengan 5G yang kian masif. “Jelas, metaverse butuh lebih banyak data dan kecepatan dari 5G akan sangat menunjang,” imbuhnya.
Adapun kehadirannya akan membawa banyak hal baru yang mesti bisa diantisipasi. Misalnya, kata dia, bagaimana teknis transaksi di metaverse dan bagaimana skema pajaknya. “Jangan sampai kita kesulitan seperti saat ini menarik pajak dari Google dan FB,” tandas Pratama.
Diketahui, sejumlah otoritas pemerintahan seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jadi punya pekerjaan rumah untuk menangani tantangan tersebut.
“Kemenkeu, BI dan OJK harus mulai melihat ini sebagai ancaman dan peluang bagi sektor keuangan,” ujar Pratama. Demikian pula bagi sejumlah lembaga pertahanan dan keamanan seperti BSSN, BIN, TNI dan Polri.
“Kalau negara tidak siap, masyarakat akan secara otodidak dan otomatis masuk tanpa bekal apapun. Ini berbahaya karena bisa menyedot potensi ekonomi kita, transaksi terjadi di metaverse misalnya tanpa melewati negara,” jelas Pratama.
(LH)
