Connect with us

Nasional

Indonesia Optimis Sukses Gelar Pilkada 2020

Published

on

Hasin Abdullah UIN

Oleh: Hasin Abdullah*

Channel9.id-Jakarta. Indonesia adalah negara dengan predikat paling demokratis ketiga di dunia. Dalam sistem ini dikenal slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Arti slogan ini, bahwa rakyatlah yang memiiki wewenang untuk menakhodai ke mana arah laju pemerintahan akan berlabuh.

Mekanisme demokratis, salah satu modelnya adalah pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Secara historis, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 1955, satu dekade pasca Indonesia merdeka.

Pemilihan ini merupakan pemilihan umum pertama kalinya yang diikuti oleh sekitar 118 peserta. Terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan serta 48 perorangan.

Seiring berjalannya waktu, mekanisme dalam berdemokrasi dimodifikasi sesuai keadaan zaman dan stabilitas politik yang ada.

Pilkada 2020 ini, agenda serentak dan momen serius pemerintah dalam menjamin hak politik segenap lapisan masyarakat.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Di sana dipaparkan bahwa negara harus menjamin hak politik setiap rakyat, untuk memilih dan dipilih. Ketentuan mengenai hak politik tersebut tertera di dalam Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 28. Pasal 28D (3) dan Pasal 28E (3).

Amanat UUD ini kemudian direalisasikan dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai perubahan perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Beberapa perubahan ini mengindikasikan bahwa pemerintah benar-benar serius untuk menjamin hak politik segenap masyarakat.

Implementasi dari regulasi tersebut adalah diselengarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada 2020 ini. Total daerah yang bakal melangsungkan pesta demokrasi (Pilkada serentak) ini sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Kondisi Pandemi yang tak menentu ini tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyelenggarakan amanat Undang-undang Dasar.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, komisioner KPU, mengatakan pada awak media (21/6/2020), bahwa ada 4 alasan mengapa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada 9 Desember.

Pertama, bahwa KPU melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak ada pihak yang dapat memastikan atau menjamin kapan Pandemi akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstituonal memilih dan dipilih yang harus dilakukan lima tahun sekali. Keempat, mengenai tata kelola anggaran jika pemilihan kepala daerah dilakukan di tahun yang akan datang.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama Indonesia mengadakan pesta demokrasi di tengah keterbatasan. Pada pemilu pertama tahun 1955, di tengah keterbatasan yang sama, justru pemilu tersebut dikatakan sebagai pemilu paling sukses dan demokratis sepanjang sejarah Indonesia.

Keterbatasan itu salah satunya ialah mengenai hari pemungutan suara yang susah untuk dilakukan serentak di seluruh Indonesia, masalah distribusi, komunikasi hingga keamanan. Di tengah beberapa keterbatasan tersebut, ternyata Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan damai.

Saat ini, pesta demokrasi Indonesia kembali diuji. Kali ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Pandemi ini tak hanya melanda Indonesia, namun seluruh dunia. Tercatat hingga 7 September 2020, ada 194 ribu pasien positif di Indonesia dengan angka kematian mencapai 8025 kasus.

Hal ini menjadikan pemilihan umum kepala daerah yang awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September 2020, akhirnya harus diundur pada 9 Desember 2020. Penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak ini tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Meski demikian, pemerintah sudah mempertimbangkan matang-matang terkait penundaan ini. Pemerintah sudah menambahkan biaya sebanyak 4-5 Triliun setelah sebelumnya menyiapkan dana awal sebanyak 9,9 Triliun.

Pemerintah juga secara intens kembali melakukan perubahan kalkulasi data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari yang awalnya berjumlah sebanyak 105.396.460 jiwa, akibat dimundurkan ya jadwal pemilihan umum kepala daerah, kemudian Kemendagri menambahkan sebanyak 456.256 DP4.

Keseriusan pemerintah ini juga dapat dilihat dari bagaimana aparat kemanan sudah menyiapkan segalanya untuk keaman dan ketertiban demi menjaga jalannya pemilihan umum kepala daerah yang tertib dan damai di masing-masing wilayah.

Kepala biro penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa Polri siap mengerahakn personalnya untuk mengamankan proses pilkada serentak 2020.

Kekuatan yang akan dilibatkan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Pada saat pemungutan suara, setidaknya Polri akan mengerahkan minimal 2/3 kekuatan yang dimilikinya di masing-masing daerah.

Kesiapan ini sebagaimana dalam telegram bernomor STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020 mengenai digelarnya pengamanan pilkada yang bersandi operasi Mantap Praja 2020.

Meski demikian, sebagaimana diakui oleh ketua Bawaslu, Abhan, bahwa pemilihan umum kepala daerah saat ini memang bukan merupakan hal yang mudah, namun penyelenggara akan tetap optimis berdasar beberapa hal, yakni: pertama, kerangka hukum yang kuat. Kedua, kesiapan teknis muali dari KPU hingga Bawaslu dan jajaran ke bawahnya.

Ketiga, dukungan anggaran baik dari pusat ataupun daerah. Hal ini menjadi krusial menurut Abhan karena jug akan digunakan untuk membeli alat-alat perlindungan Pandemi. Keempat, menekankan kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan.

Dalam masalah protokol kesehatan, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sebenarnya sudah menyiapkan aturan dan regulasinya.

Hal ini tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 mengenai sanksi ketidakpatuhan terhadap protokal kesehatan.

Dalam aturan tersebut, KPU secara jelas menekankan terhadap setiap pihak, baik penyelenggara, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh pihak yang terlibat agar menerapkan protokol kesehatan.

Bagi yang tidak menerapkannya, akan diberikan teguran, lalu sanksi tegas apabila masih melanggar.

Kesiapan masing-masing lembaga dan instansi negara yang telibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini akan berjalan lancar dan damai.

Meski demikian, peran serta masyarakat juga akan sangat menentukan suksesi Pilkada 2020 yang juga akan menentukan bagaimana perkembangan masing-masing daerah 5 tahun ke depan.

Yang jelas, kita harus memahami kehendak Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu untuk menjadikan Pilkada 2020 sebagai momentum sosialisasi edukasi penanganan COVID-19. Karena semua bergerak bersama, saling mengingatkan pentingnya menjalani protokol kesehatan.

Selain itu, dalam pembahasan kampanye, debat kandidat semua stakeholders terkait saling adu gagasan bagaimana menangani COVID-19.

Semoga kita semua bisa berkontribusi mensukseskan Pilkada 2020. Segala upaya penolakan hanya akan membuat kemunduran dari proses demokratisasi dan upaya mendorong Pilkada sebagai medium perlawanan COVID-19.

*Peneliti Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kang Emil Minta Hotel Bintang 3 Siap Jadi Ruang Isolasi Mandiri

Published

on

By

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendata hotel-hotel yang siap dijadikan tempat isolasi mandiri. Menurut pria yang disapa Kang Emil itu, sejumlah hotel berbintang tiga di Jawa Barat akan disulap menjadi ruang isolasi bagi pasien Covid-19, khususnya orang tanpa gejala (OTG) maupun ringan, serta menampung tenaga kesehatan.

“Saya telepon ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk membuat daftarnya. Kita lihat di kota mana, nanti kita kontrak dan dibayar oleh pemerintah,” katanya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (18/09) petang.

Baca juga: Mulai Hari Ini, 5 Ruas Jalan di Bandung Ditutup Sementara 

Kang Emil mengaku penggunaan hotel untuk isolasi mandiri sesuai dengan arahan Satuan Tugas (Satgas) pusat. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan insentif kepada hotel kelas bintang tiga yang dapat dimanfaatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) dan pasien Covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan.

Selain itu, kebijakan ini mengikuti pola penanganan pasien OTG di DKI Jakarta, yang merekomendasikan pasien OTG diurus negara di ruang-ruang isolasi yang bisa melayani secara profesional.

“Saya selalu sampaikan bahwa kebijakan khususnya Bodebek itu harus satu frekuensi dengan Jakarta. Hasil kesepakatan dipimpin oleh Pak Luhut, memang menyepakati kalau pola Bodebek harus sama dengan Jakarta, salah satunya soal penanganan OTG,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Kang Emil, Gugus Tugas Jabar membagi manajemen penanganan Covid-19 ke dalam tiga bagian wilayah. Sebaran hotel-hotel tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan ruang isolasi.

“Paling banyak Bodebek 60 persen, 20 persen Bandung raya, sisanya lain-lain. Konsep ini mayoritas di Bodebek dan Bandung raya,” ungkapnya.

Kang Emil pun meminta agar pihak hotel dan muspika setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan hotel untuk isolasi Cobid-19. Sehingga tidak terjadi penolakan oleh warga.

“Dulu kan pernah ada wacana hotel Kagum Group itu. Namun ditolak warga, jadi itu jadi pengalaman. Sebelum mengajukan itu hotel harus mengumumkan dan melakukan sosialisasi pada masyarakat,” tutupnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kantor Kementerian Jadi Klaster Baru Covid, Ini Daftarnya

Published

on

By

Kementerian Kesehatan

Channel9.id-Jakarta. Kantor pemerintahan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per tanggal 18 September 2020, tercatat ada 27 kantor kementerian/lembaga yang menjadi titik klaster baru corona.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kantor pemerintah yang paling banyak terjadi penularan Covid-19 dengan jumlah 252 kasus.

Baca juga: Positif Covid, Arief Budiman: Saya Tetap WFH

Mengutip laman corona.jakarta.go.id, berikut daftarnya:

Kantor Kementerian/Lembaga Jumlah Kasus
Kemenkes 252
Kementerian Perhubungan 175
Kantor PPLP Tanjung Priok 88
Kemkominfo 65
Kementerian Pertahanan 64
Kementerian Keuangan 57
Badan Litbangkes Kemenkes 50
Kemenpora 41
Kementerian ESDM 36
Kemenkumham RI 35
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33
Litbang Kemendagri 33
KKP Pratama Palmerah 32
KKP Tanjung Priok 31
Kemendikbud 25
Kemenakertrans 24
Kemendagri 24
Dirjen Imigrasi 21
Dukcapil Kemendagri 21
Kementerian Pertanian 18
Kantor Pajak Pratama Jakarta 15
Kementerian PPAPP 15
Kemenko PMK 12
Kementerian Bappenas 10
Kemenpan RB 8
Kemenlu 7
Kementerian Kelautan 6
Batlibang Kemenhub 5
Kantor Pajak Cengkareng 5
Kemenag 5
Kemendag 5
KKP Pratama Grogol Petamburan 5
Kemenhub Kelautan 3
Kementerian LH 3
Istana Wapres 2
Kemenkop KUKM 2
Kemenkumham Pejaten Barat 2
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2
Kementerian UMKM 2
Kementerian Perhubungan Perkeretaapian 1
Biro OSDM Kemenaker 1
Dirjen Polpum Kemendagri 1
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakbar 1
Kemenko Parvest 1
Kemenristekbrin 1
Kemensos 1
KPPN Otista 1
KUA Kecamatan Pasar Minggu 1

Hingga Jumat (18/09), jumlah kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.403. sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota sejak Maret adalah 60.875 orang. Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.105 orang, bertambah 353 orang dibanding Kamis kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020. Anies menyebut, pemberlakuan PSBB ini karena peningkatan kasus yang masif pada September dan ancaman keterbatasan layanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya

Published

on

By

Mendagri Tito Karnavian

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, jangan ada lagi pengumpulan massa di tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya. Terlebih, sebentar lagi akan masuk tahapan penetapan pasangan calon yang disusul dengan tahapan kampanye.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rakorsus Tingkat Menteri membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19 yang digelar di Kemenko Polhukam, di Jakarta, Jumat (18/09).

“Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE Pembentukan Satgas Covid-19 Daerah, Berikut Arahannya 

Menurutnya, pengumpulan massa itu terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid-19 serta kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait lainnya.

“Ada  tiga poin penting, yang pertama adalah mensosialisasikan tahapan Pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan Pilkada dan kerawanan-kerawanannya. Yang kedua mensosialisasikan aturan-aturan  termasuk PKPU, bagaimana pelaksanaan tiap-tiap tahapan. Ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol  kesehatan Covid-19,” jelas Tito.

Tito menuturkan, Protokol kesehatan di masa pandemi pada prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak.

“Dari tahapan-tahapan ini kita akan menghadapi tahapan penting, yaitu ini sudah hari Jumat, tanggal 23 September penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah. Di sini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan Paslon mana yang lolos pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU setelah mereka mendaftar kemarin,” katanya.

Pasangan calon yang lolos, lanjut Tito mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi, bahkan dengan arak-arakan. Bagi yang tidak lolos, pendukungnya bisa melakukan aksi anarkis.

“Kemudian tanggal 24 September 2020 itu akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Ini juga sama ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU, waktu pengundian jumlahnya sedikit di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran,” beber Tito.

Tito meminta agar saat dua tahapan itu dipastikan tidak boleh lagi terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Ia menyebut, instrumen hukum dapat digunakan apapun untuk mencegah hal itu terjadi.

“Yang intinya mohon kepada para stakeholder di daerah dalam Rakor menyampaikan para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada tanggal 23 dan 24 September 2020 nanti,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC