Connect with us

Nasional

Indonesia Optimis Sukses Gelar Pilkada 2020

Published

on

Hasin Abdullah UIN

Oleh: Hasin Abdullah*

Channel9.id-Jakarta. Indonesia adalah negara dengan predikat paling demokratis ketiga di dunia. Dalam sistem ini dikenal slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Arti slogan ini, bahwa rakyatlah yang memiiki wewenang untuk menakhodai ke mana arah laju pemerintahan akan berlabuh.

Mekanisme demokratis, salah satu modelnya adalah pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Secara historis, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 1955, satu dekade pasca Indonesia merdeka.

Pemilihan ini merupakan pemilihan umum pertama kalinya yang diikuti oleh sekitar 118 peserta. Terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan serta 48 perorangan.

Seiring berjalannya waktu, mekanisme dalam berdemokrasi dimodifikasi sesuai keadaan zaman dan stabilitas politik yang ada.

Pilkada 2020 ini, agenda serentak dan momen serius pemerintah dalam menjamin hak politik segenap lapisan masyarakat.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Di sana dipaparkan bahwa negara harus menjamin hak politik setiap rakyat, untuk memilih dan dipilih. Ketentuan mengenai hak politik tersebut tertera di dalam Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 28. Pasal 28D (3) dan Pasal 28E (3).

Amanat UUD ini kemudian direalisasikan dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai perubahan perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Beberapa perubahan ini mengindikasikan bahwa pemerintah benar-benar serius untuk menjamin hak politik segenap masyarakat.

Implementasi dari regulasi tersebut adalah diselengarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada 2020 ini. Total daerah yang bakal melangsungkan pesta demokrasi (Pilkada serentak) ini sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Kondisi Pandemi yang tak menentu ini tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menyelenggarakan amanat Undang-undang Dasar.

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, komisioner KPU, mengatakan pada awak media (21/6/2020), bahwa ada 4 alasan mengapa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan pada 9 Desember.

Pertama, bahwa KPU melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak ada pihak yang dapat memastikan atau menjamin kapan Pandemi akan berakhir.

Ketiga, adalah hak konstituonal memilih dan dipilih yang harus dilakukan lima tahun sekali. Keempat, mengenai tata kelola anggaran jika pemilihan kepala daerah dilakukan di tahun yang akan datang.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama Indonesia mengadakan pesta demokrasi di tengah keterbatasan. Pada pemilu pertama tahun 1955, di tengah keterbatasan yang sama, justru pemilu tersebut dikatakan sebagai pemilu paling sukses dan demokratis sepanjang sejarah Indonesia.

Keterbatasan itu salah satunya ialah mengenai hari pemungutan suara yang susah untuk dilakukan serentak di seluruh Indonesia, masalah distribusi, komunikasi hingga keamanan. Di tengah beberapa keterbatasan tersebut, ternyata Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan damai.

Saat ini, pesta demokrasi Indonesia kembali diuji. Kali ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Pandemi ini tak hanya melanda Indonesia, namun seluruh dunia. Tercatat hingga 7 September 2020, ada 194 ribu pasien positif di Indonesia dengan angka kematian mencapai 8025 kasus.

Hal ini menjadikan pemilihan umum kepala daerah yang awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September 2020, akhirnya harus diundur pada 9 Desember 2020. Penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak ini tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Meski demikian, pemerintah sudah mempertimbangkan matang-matang terkait penundaan ini. Pemerintah sudah menambahkan biaya sebanyak 4-5 Triliun setelah sebelumnya menyiapkan dana awal sebanyak 9,9 Triliun.

Pemerintah juga secara intens kembali melakukan perubahan kalkulasi data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari yang awalnya berjumlah sebanyak 105.396.460 jiwa, akibat dimundurkan ya jadwal pemilihan umum kepala daerah, kemudian Kemendagri menambahkan sebanyak 456.256 DP4.

Keseriusan pemerintah ini juga dapat dilihat dari bagaimana aparat kemanan sudah menyiapkan segalanya untuk keaman dan ketertiban demi menjaga jalannya pemilihan umum kepala daerah yang tertib dan damai di masing-masing wilayah.

Kepala biro penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa Polri siap mengerahakn personalnya untuk mengamankan proses pilkada serentak 2020.

Kekuatan yang akan dilibatkan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Pada saat pemungutan suara, setidaknya Polri akan mengerahkan minimal 2/3 kekuatan yang dimilikinya di masing-masing daerah.

Kesiapan ini sebagaimana dalam telegram bernomor STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020 mengenai digelarnya pengamanan pilkada yang bersandi operasi Mantap Praja 2020.

Meski demikian, sebagaimana diakui oleh ketua Bawaslu, Abhan, bahwa pemilihan umum kepala daerah saat ini memang bukan merupakan hal yang mudah, namun penyelenggara akan tetap optimis berdasar beberapa hal, yakni: pertama, kerangka hukum yang kuat. Kedua, kesiapan teknis muali dari KPU hingga Bawaslu dan jajaran ke bawahnya.

Ketiga, dukungan anggaran baik dari pusat ataupun daerah. Hal ini menjadi krusial menurut Abhan karena jug akan digunakan untuk membeli alat-alat perlindungan Pandemi. Keempat, menekankan kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan.

Dalam masalah protokol kesehatan, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sebenarnya sudah menyiapkan aturan dan regulasinya.

Hal ini tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 mengenai sanksi ketidakpatuhan terhadap protokal kesehatan.

Dalam aturan tersebut, KPU secara jelas menekankan terhadap setiap pihak, baik penyelenggara, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh pihak yang terlibat agar menerapkan protokol kesehatan.

Bagi yang tidak menerapkannya, akan diberikan teguran, lalu sanksi tegas apabila masih melanggar.

Kesiapan masing-masing lembaga dan instansi negara yang telibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini akan berjalan lancar dan damai.

Meski demikian, peran serta masyarakat juga akan sangat menentukan suksesi Pilkada 2020 yang juga akan menentukan bagaimana perkembangan masing-masing daerah 5 tahun ke depan.

Yang jelas, kita harus memahami kehendak Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu untuk menjadikan Pilkada 2020 sebagai momentum sosialisasi edukasi penanganan COVID-19. Karena semua bergerak bersama, saling mengingatkan pentingnya menjalani protokol kesehatan.

Selain itu, dalam pembahasan kampanye, debat kandidat semua stakeholders terkait saling adu gagasan bagaimana menangani COVID-19.

Semoga kita semua bisa berkontribusi mensukseskan Pilkada 2020. Segala upaya penolakan hanya akan membuat kemunduran dari proses demokratisasi dan upaya mendorong Pilkada sebagai medium perlawanan COVID-19.

*Peneliti Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ribuan Ton Makanan Terbuang Mencapai Triliunan Rupiah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia secara data indeks kelaparan di dunia, termasuk negara yang baru naik ke level menengah. Tapi di Asia Tenggara posisi Indonesia masih cukup tertekan. Di sisi lain, berton-ton makanan yang terbuang sia-sia, dari sejak panen di lahan pertanian sampai ke tempat penjualan atau supermarket maupun makanan sisa di restoran. Nilai dari makanan terbuang itu ternyata mencapai triliunan rupiah.

Dr Arief Daryanto pakar ekonomi  pertanian IPB, data dari Bapenas dan lembaga penelitian internasional, kehilangan ekonomi akibat food loss and waste antara tahun 2000-2019 rata-rata 68 sampai 568 triliun rupiah per tahun.

“Kira-kira 3 sampai 4,8 persen produk domestik bruto yang terbuang,”ujar Arief saat menjadi nara sumber di webinar yang digelar FEM Station IPB bertajuk Rugi Puluhan Triliun dari Buang-buang Makanan pada Rabu (03/08) malam.

Arief menjelaskan, food lost adalah kehilangan kehilangan makanan sebelum pre konsumsi misalnya kehilangan pada proses panen, proses penyimpanan, dan pengemasan.

Baca juga: Kokok Dirgantoro Tak Ada Ruang Privat bagi Pejabat Negara

Sementara food waste adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer layanan makanan dan konsumen. “Jadi mulai dari distribusi, pemasaran, dan konsumsi itu food waste,”jelasnya.

Kalau di negara berkembang, kata Arief,  food loss lebih besar dibandingkan dengan food waste. Kondisi ini terbalik dengan negara maju dengan porsi food waste yang lebih besar.

“Permasalahan di negara berkembang dengan food loss yang besar lantaran permasalahan infrastuktur, teknologi, sumber daya, dan logistik yang belum dibenahi secara serius,”bebernya.

Menurut Arief, hilirisasi harus diperbaiki untuk mengurangi permasalahan food loss dan food waste. “Kalau dikaitkan dengan penduduk miskin di Indonesia, kalau bisa menghilangkan masalah fwfl maka pangan semua warga miskin bisa tercukupi,”ucapnya.

Dekan Sekolah Vokasi IPB University ini juga menjelaskan, nutrition loss atau kehilangan energi dari food loss dan food waste sebanyak 50-105 juta kilo per kalori per tahun atau setara dengan porsi makan 65-137 juta orang per tahun.

“Jadi kalau di Indonesia jumlah populasi yang kelaparan 19,4 juta orang, ya sudah, 14-30% saja dari food loss and food waste itu, maka kebutuhan makan masyarakat miskin bisa terpenuhi,”ungkapnya.

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, sampah makanan di Indonesia pada 2019 mencapai 13 juta ton per tahun untuk food waste saja. Makanan terbuang ini berasal dari hotel, catering, retail, dan restoran. Artinya, satu orang membuang 300 kg makanan per tahun atau setara dengan 27 triliun rupiah dari food waste saja.

Sementara itu, Yoryn Haratu, praktisi marketing communication dan influencer pemerhati lingkungan mengaku kaget melihat data yang dipaparkan dari Bapennas maupun FAO.  “Ngeri banget, selama ini cuma mikir concernnya ga segitunya. Kaget,”ujarnya.

Menurut Yoryn, agar tidak hanya menjadi sekadar data, semua elemen masyarakat harus melakukan sesuatu. “Memulai kampanye di medsos dengan isu food waste, sebenernya mereka akan peduli kok. Bisa diingatkan selalu di medsos kita agar share makanan yang masih layak dikonsumsi,”katanya.

Yoryn mengatakan, masyarakat harus diberikan pemahaman terkait masalah makanan yang terbuang sia-sia. “Semua orang sebenernya tidak ada yang mau buang makanan, hanya saja gak concern mengenai akibatnya terhadap lingkungan, global warming. Yang harus ditingkatkan adalah awareness-nya,”imbuhnya.

Continue Reading

Nasional

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Khofifah Berharap PTM Terbatas di Jatim Segera Dimulai

Published

on

By

Tinjau Vaksinasi Pelajar, Khofifah Berharap PTM Terbatas di Jatim Segera Dimulai

Channel9.id-Mojokerto. Hari ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dr Kohar, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Wahid Wahyudi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rofiq Ripto Himawan dan Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid, meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kota Mojokerto, Jawa Timur.

“Ini adalah vaksinasi serentak di 38 kabupaten dan kota yang hari ini masing-masing kabupaten/kota baru mendapatkan support untuk 1000 vaksin dari pemprov. Tapi kabupaten kota sudah melakukan vaksinasi kategori remaja dari umur 12 tahun dulu, vaksinasi pertama untuk 18 tahun ke atas kemudian vaksinasi selanjutnya umur 12 tahun hingga 17 tahun,” kata Khofifah, Rabu (4/8/21).

Baca juga: Bantu Warga Isoman, TNI AL Banyuwangi Buka Pengisian Oksigen Gratis

Khofifah berharap pembelajaran tatap muka bertahap di Jawa Timur akan mulai dilakukan, apabila seluruh pelajar sudah tuntas di suntik vaksin Covid-19. Ia juga mengimbau, untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) supaya mewujudkan herd imunity dan penyebaran Virus Covid bisa dikendalikan.

“Harapan kita adalah terutama untuk SMK. Ini butuh praktikum tidak cukup pembelajaran virtual. Oleh karena itu untuk siswa SMK bisa tuntas 2 dosis kita semua berikhtiar supaya Covid-19 terus melandai, menurun. Maka kita bisa merencanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap,” harap Khofifah.

Khofifah menambahkan, vaksinasi untuk pelajar SMKN 1 Kota Mojokerto untuk umur 12 tahun hingga 17 tahun menggunakan Vaksin Sinovac, sementara untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan difabel akan divaksin dengan Vaksin Sinovam bagi yang berusia 18 tahun ke atas.

“Jadi khusus SLB vaksinnya berbeda. Sinovam ini sudah mulai digunakan sejak Senin kemarin dan kita berharap untuk siswa SLB bisa segera mendapat percepatan vaksinasi. Difabel ini pakai Sinovam, maka proses pelaksanaannya tergantung pada percepatan daerah, karena jumlah siswa SLB relatif terbatas. Jadi vaksin yang dikirim ke kabupaten kota tentu berdasarkan yang telah dikoordinasikan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Kasus Positif Covid-19 Tembus 3.5 Juta, 100 Ribu Lebih Meninggal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan 35.867 kasus baru Covid-19 pada hari ini, Rabu, 4 Agustus 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding kemarin yang mencatat penambahan sebanyak 33.900 orang. Dengan penambahan itu, total kasus Covid-19 yang ada di Tanah Air  mencapai 3.532.567.

Tak hanya kasus harian, angka kematian akibat terpapar virus corona pun naik. Tercatat sebanyak 1.747 orang pasien meninggal karena Covid-19. Sehingga totalnya menjadi 100.636.  Angka kematian ini naik dibanding kemarin yakni 1.598 orang.

Baca juga: Naik Lagi, Kasus Covid-19 Bertambah 33.900 

Adapun pasien sembuh dari virus corona mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 34.251 pasien yang dinyatakan bebas dari Covid-19. Kabar baiknya, angka ini naik dari kemarin yang mencatat 31.324 pasien sembuh. Total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 2.907.920 orang.

Continue Reading

HOT TOPIC