Connect with us

Nasional

Ridwan Kamil Imbau Warga DKI Tidak ke Puncak Selama PSBB

Published

on

Ridwan Kamil imbau warga DKI tidak pergi ke Puncak

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau warga Provinsi DKI Jakarta agar tidak bepergian atau berwisata ke Provinsi Jabar seperti ke Kawasan Puncak selama diberlakukan PSBB DKI Jakarta.

“Hampir 70 persen ke Puncak, bukan warga Jabar. Kalau begitu tidak mengetatkan, hanya memindahkan interaksi pergerakan. Kami sudah lakukan koordinasi,” kata Kang Emil seusai menjalani penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Selasa (15/09).

Ia mengatakan pembatasan antar wilayah pasti terjadi dengan diberlakukan PSBB Jakarta dan saat ini pihaknya akan melakukan rapat dengan dinas perhubungan terkait hal tersebut.

“Dirapatkan antara dishub. Wali kota bupati masih menghitung jumlah warga yang kerja informal di Jakarta, gara-gara PSBB ketat yang tidak bisa berjualan, karena berpengaruh pada bansosnya. Apakah PSBB ini didukung dana Bodebek, provinsi atau pusat,” kata dia.

Kang Emil mengatakan keputusan di DKI Jakarta yang memutuskan kembali melaksanakan PSBB berpengaruh di tingkat regional sampai nasional.

“Mudah mudahan koordinasinya bisa lebih baik, lebih mendalam sehingga semuanya mendukung, sehingga tidak terkesan ada perbedaan yang jadi ramai,”ucapnya.

Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar memimpin rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Rapat tersebut utamanya membahas kebijakan yang akan diterapkan di Bodebek khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta terkait pemberlakuan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin, 14 September 2020.

Dari rapat tersebut, Ridwan dan bupati/wali kota/yang mewakili wilayah Bodebek sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Kegiatan yang dibatasi di 25 persen pun hanya untuk wilayah dengan status Zona Merah atau Risiko Tinggi.

“Jadi, Jabar khususnya Bodebek telah sepakat akan mendukung program pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM, khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta. Kita sepakati istilahnya adalah PSBM karena (PSBM) ini sudah dikutip juga oleh Pak Presiden (Joko Widodo),” jelasnya.

Adapun sejak April, wilayah Bodebek tidak pernah berhenti melakukan PSBB. Saat ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek, PSBB proporsional Bodebek berlaku hingga 29 September mendatang.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Published

on

By

Syamsudin Haris Dewan Pengawa KPK

Channel9.id-Jakarta. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris dinyatakan positif Covid-19. Ia sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Saya sejak tadi malam dirawat di RS Pertamina karena hasil swab dinyatakan positif COVID-19,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9) dilansir kumparan.com.

Dewas KPK memang sebelumnya menjalani tes swab sebab ada salah satu pegawai di Sekretariat Dewas yang positif corona. Pegawai itu diduga pernah kontak dengan para anggota Dewas.

Selain Syamsuddin Haris, anggota Dewas KPK lain yang sudah diketahui hasilnya ialah Albertina Ho. Namun hasil tesnya menunjukkan negatif.

Baca juga: Novel Baswedan Positif Virus Corona

Tes swab ini juga yang membuat vonis etik terhadap Komjen Firli Bahuri batal digelar. Sidang ditunda hingga 23 September 2020.

Diketahui, KPK menunda sidang kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK, Firli Bahuri. Seharusnya, sidang putusan kasus penggunaan helikopter mewah tersebut digelar pada Selasa  15 September pukul 11.00 WIB.

“Sidang Ketua KPK ditunda dari jadwal Selasa, 15 September 2020, menjadi Rabu, 23 September 2020,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, Senin (14/09).

Penundaan agenda sidang dilakukan lantaran anggota Dewan Pengawas (Dewas) harus menjalani swab test corona. Anggota Dewas adalah pihak yang menentukan nasib Firli dan membacakan putusan.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Rektor IPB Arif Satria Positif Covid-19

Published

on

By

Rektor IPB Arif Satria

Channel9.id-Jakarta. Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Prof.Dr. Arif Satria terkonfirmasi positif Covid-19 usai berinisiatif melakukan swab test pada Jumat 18 September 2020. Hal itu diungkapkan Arif melalui Biro Komunikasi IPB dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/09).

“Saya melakukan test swab pada tanggal 18 September dan ternyata hasilnya dinyatakan positif,” tulis Arif.

Namun, ia menegaskan masih merasa dalam kondisi fisik yang baik dan tetap dapat beraktivitas juga melaksanakan tugasnya sebagai Rektor melalui koordinasi secara virtual.

Baca juga: Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19

Arif menuturkan, dirinya akan melakukan protokol kesehatan untuk isolasi mandiri sampai dengan dinyatakan sembuh.

“Mohon doanya semoga Allah memberi karunia kesehatan, dan saya pun mendoakan agar kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, sehingga kita bisa terus beraktivitas, berinovasi dan saling menginspirasi,” sambungnya.

Arif memutuskan untuk memperpanjang dan memperketat Masa Pembatasan Masuk Kampus, terhitung 14 hari sejak hari ini, Sabtu 19 September 2020.

Dalam pesannya, Arif menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada civitas IPB atas segala upaya untuk menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga dan kondusivitas kampus IPB dengan menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan.

IG

Continue Reading

Nasional

IKASA UNJ: Mengesampingkan Sejarah di Kurikulum, Mengoyak Akar NKRI

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Alumni Sejarah dan Antropologi (IKASA) UNJ menyampaikan, Sejarah dan NKRI tidak dapat dipisahkan. Sejarah adalah akarnya Republik Indonesia dan merupakan dalil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi rencana Kemendikbud menyederhanakan kurikulum 2013 yang berimbas pada mata pelajaran sejarah di tingkat SMA dan SMK.

“Lahirnya NKRI diilhami munculnya kesadaran sejarah dan kesadaran kebangsaan dari para pendiri republik, di samping romantisme masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit. Betapa pentingnya sejarah bisa diamati dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945,” kata Ketua IKASA Nicolo Machia Fely, Jumat (18/9).

“Nationale Staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri dizaman Sri Wijaya dan Majapahit, dan kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia,” bunyi Pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Kemudian, pentingnya sejarah juga disampaikan Sutan Syahrir saat menyampaikan pidato di hadapan Dewan Keamanan PBB 14 Agustus 1947. Saat itu Indonesia sedang berjuang melakukan diplomasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Buku sejarah kami dan relief-relief yang tercecer di berbagai pulau menjadi bukti dan peradaban budaya yang kami miliki di masa silam. Namun, di bawah Belanda dan kekuasaan kolonial, sejarah kami berubah secara tragis. Penindasan dan eksploitasi Belanda tidak hanya berakibat pada kemunduran dan ketertinggalan kami, tetapi juga hancurnya negara kami dari sebuah tempat yang tadinya merupakaan kebanggaan masa silam menjadi suatu koloni lemah yang tak bermakna,” bunyi Pidato Syahrir.

Berdasarkan hal itu saja, mempelajari sejarah adalah kewajiban tiap generasi tanpa terkecuali. Tidak ada dalil apapun yang bisa diterima merubah mapel sejarah jadi pilihan dan menghapuskan mapel sejarah di SMK.

“Sebab mempelajari sejarah adalah kewajiban tiap generasi untuk membentuk karakter bangsa, persatuan nasional, dan nilai nilai kebangsaan. Mengesampingkan sejarah di kurikulum nasional, justru mengoyak akarnya NKRI.

Karena itu, IKASA UNJ menolak rencana tersebut. IKASA menyarankan untuk tidak mengotak-atik mata pelajaran sejarah yang sudah diajarkan di sekolah.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC