Channel9.id – Jakarta. Pemerintah telah membuka pintu masuk bagi 19 negara berdasarkan perkembangan kasus COVID-19. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan penetapan berdasarkan pertimbangan kasus terkini yaitu jumlah kasus konfirmasi di bawah atau sama dengan 50 kasus per 100.000 penduduk dengan positivity rate rendah atau kurang dari 5%.

Serta adanya perjanjian luar negeri yang telah dilakukan, misalnya travel corridor arangement. Masuknya wisatawan asing ke Indonesia nantinya hanya diperbolehkan dari Bandar Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk keperluan berwisata. Di dua provinsi ini yang akan menjalankan simulasi protokol kesehatan di bidang pariwisata untuk turis asing.

“Sedangkan pengawasan mobilitas domestik wisatawan asing di Indonesia akan menjadi tanggungjawab daerah penyelenggara simulasi serta daerah penyangganya untuk mengawasi pergerakannya sesuai dengan kebijakan yang ada,” kata Wiku saat menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (14/10/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Indonesia Izinkan 19 Negara Datang, Berikut Daftarnya

Disamping itu, pemerintah saat ini terus berupaya mempertahankan penanganan kasus COVID-19 yang sedang terkendali. Diantaranya, pemerintah sedang menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun.

“Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan pada prinsip pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian lapangan yang tepat,” jelasnya.

Lalu, melakukan peningkatan laju vaksinasi lansia terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk juga percepatan program vaksinasi untuk anak. Pemerintah juga menerapkan skrining berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional. Serta pengawasan kegiatan dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan

Selain itu kebijakan PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya.

“Sehingga peningkatan kasus dapat dicegah,” pungkas Wiku.

Channel9.id – Jakarta. Indonesia mendapat sanksi serius dari Badan Anti-Doping Dunia (World Anti-Doping Association/WADA) per Kamis 7 Oktober 2021, setelah Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dinyatakan tidak patuh.

WADA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah untuk kejuaraan atau turnamen level regional, kontinental, dan dunia selama masa penangguhan.

Selain itu, perwakilan LADI juga dinilai tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite sampai status sanksi mereka dipulihkan atau minimal menjalani masa penangguhan selama satu tahun.

Tak hanya itu, Indonesia juga dilarang mengibarkan bendera Merah Putih, kecuali dalam ajang Olimpiade.

Baca juga: Peraih Emas 100m Putra Olimpiade Jacobs Dituduh Gunakan Doping

Dikutip dari Reuters, WADA menyatakan Indonesia tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif kepada setiap atlet di seluruh cabang olahraga.

Meski mendapat sanksi serius, WADA tetap mengizinkan para atlet dari Indonesia untuk tetap bersaing pada kejuaraan atau turnamen level regional, kontinental, dan dunia.

Akan tetapi, bendera Merah Putih tidak akan bisa dikibarkan selain pada ajang Olimpiade.

Sebelum resmi menjatuhkan sanksi, WADA sebetulnya sudah mengirim pemberitahuan perihal ketidakpatuhan akan peraturan anti-doping terbaru yang sesuai standar WADA kepada delapan organisasi, termasuk LADI, pada 15 September lalu.

Namun, LADI dan empat organisasi lainnya tidak membantah klaim ketidapatuhan, konsekuensi yang diusulkan dari vonis ketidakpatuhan, atau kondisi pemulihan yang diusulkan WADA dalam tempo 21 hari setelah surat tersebut diterima.

Sehingga, klaim ketidakpatuhan WADA tersebut dianggap diterima dan penjatuhan sanksi kepada Indonesia menjadi keputusan akhir.

Meski sudah menjatuhkan sanksi, WADA tetap akan terus memberi panduan dan dukungan kepada setiap organisasi yang bersangkutan, termasuk LADI, untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan mereka.

WADA juga akan memantau pelaksanaan konsekuensi tersebut dan dapat mengambil tindakan lanjutan andai masing-masing organisasi yang menerima sanksi gagal menerapkan hukuman tersebut secara sepenuhnya.

Selain LADI, empat organisasi yang mendapat sanksi WADA adalah Federasi Bola Basket Tuli Internasional (DIBF), Organisasi Anti-Doping Korea Utara (DPRK NADO), Federasi Olahraga Internasional GIRA (IGSF), dan Organisasi Anti-Doping Thailand.

Adapun tiga organisasi yang lolos dari hukuman WADA adalah Organisasi Anti-Doping Komunitas Jerman di negara Belgia, Montenegro, dan Rumania.

HY

Channel9.id-Jakarta. Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya buka suara mengenai tuduhan yang disampaikan terpidana Irjen Polisi Napoleon Bonaparte.

Tuduhan itu adalah dugaan keterlibatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri dalam perkara dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi untuk menghapus status red notice DPO Djoko Soegiharto Tjandra.

Sigit menjelaskan bahwa terpidana Napoleon hanya memainkan isu lama untuk menyeret dirinya dalam perkara yang kini menjeratnya.

Berdasarkan penelusuran, isu keterlibatan Kapolri Listyo itu sudah bergulir sejak bulan November 2020.

“Kan ini isu lama yang dinaikkan lagi sama yang bersangkutan,” tutur Sigit, Kamis (7/10) seperti melansir bisnis.com.

Menurut dia, seluruh proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap terpidana Napoleon dan terpidana lainnya sudah berjalan secara transparan dan professional tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh tim penyidik Bareskrim Polri.

“Faktanya semua kita proses sesuai dengan fakta (hukum) dan sudah vonis, kecuali ada yang diistimewakan,” katanya.

Napoleon telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan penjara karena terbukti telah menerima gratifikasi sebesar US$370.000 dan 250.000 dolar Singapura dari DPO Djoko Soegiharto Tjandra.

Vonis tersebut kemudian diperkuat pada saat Napoleon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kini, terpidana Napoleon tengah mengajukan upaya kasasi ntuk menggugurkan dua putusan tersebut.

IG