Hot Topic
Ini Alasan, Kementerian Keuangan Cegah Bambang Trihatmodjo ke Luar Negeri
Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyatakan Kementerian mencegah Bambang Trihatmodjo untuk berpergian ke luar negeri karena masih memiliki permasalahan piutang negara kegiatan SEA Games 1997. “Kami mencegah untuk bepergian ke luar negeri. Ini sebetulnya kebijakan yang ditempuh panitia terkait piutang negara,” ujarnya, Jumat, 18 September 2020.
Isa menjelaskan pencegahan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara yang terdiri dari Menteri Keuangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah. “Menteri itu ketua urusan dari piutang negara. Ini satu panitia yang ditugaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 untuk mengurus piutang negara yang tidak selesai-selesai,” kata dia.
Dia menuturkan panitia urusan piutang negara telah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai pencegahan Bambang Trihatmodjo untuk berpergian ke luar negeri. “Pencegahan sudah dimintakan ke Direktorat Jenderal Imigrasi oleh panitia urusan piutang negara,” tegasnya.
Isa menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar yang bersangkutan dapat berbicara dengan panitia urusan piutang negara untuk menyelesaikan kewajibannya. “Itu adalah permohonan dari panitia urusan piutang negara yang diketahui Menteri Keuangan,” kata Isa.
Menurut dia, banyak cara untuk menyelesaikan kewajiban memenuhi piutang negara seperti membayar lunas sekaligus atau meminta tenggat waktu untuk membayar. Panitia urusan piutang negara telah memanggil dan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan untuk bertanggung jawab menyelesaikan urusan piutang negara ini. “Kalau tidak diperhatikan maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan action yang lebih misalnya mencegah ke luar negeri dan blokir rekening,” ujar Isa.
Isa mengaku bahwa pihaknya belum mendapat pemberitahuan tentang adanya gugatan Bambang Trihatmodjo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut diduga diajukan terkait dengan pencekalan untuk berpergian ke luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Bambang Trihatmodjo.
Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dunia pada Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 WIB.
Informasi itu diketahui berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).
“Telah berpulang ke Rahmatullah Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor pada hari Rabu, 4 Rabi’ul Awwal 1442/21 Oktober 2020 pukul 15.50 WIB di Rumah Gontor,” dikutip dari keterangan tertulis tersebut.
Baca juga: BNPB Gelontorkan Dana Rp15 Miliar untuk Ponpes Darussalam
Informasi meninggalnya Abdullah Syukri Zarkasyi juga telah dikonfirmasi melalui berita yang diunggah di website gontor.ac.id.
Merujuk pada laman tersebut, Abdullah Syukri Zarkasyi lahir di Gontor pada 19 September 1942. Ia merupakan putra pertama KH Imam Zarkasyi, salah seorang Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.
Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar di Desa Gontor pada 1954. Lalu, setelah menamatkan Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor pada 1960, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga mendapatkan gelar sarjana muda tahun 1965.
Adapun gelar Lc didapat dari Al Azhar University Kairo, Mesir pada 1976. Ia kemudian melanjutkan studi di lembaga yang sama hingga meraih gelar MA pada 1978, dan gelar Doctor Honoris Causa pada 2005 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
IG
Channel9.id-Jakarta. Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan vonis pemecatan dinas terhadap Serka RR, personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di Rumah Sakit Pangkalan TNI Angkatan Udara (RSPAU) Dr.S.Hardjolukito Yogyakarta, atas dugaan terlibat kelompok LGBT.
Selain dipecat dari TNI, Serka RR juga dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Hakim karena terbukti melanggar pasal 103 KUHP Militer atau pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang di sengaja, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 8 bulan , dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Hakim Ketua Letkol CHK Khamdan saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-10 Semarang, Rabu (21/10).
Baca juga: Isu LGBT di Internal TNI-Polri, Polri: Tunggu Laporan Propam
Atas vonis dari Majelis Hakim, Serka RR yang diberikan waktu berkomunikasi dengan Mayor Anggoro Jati dari Tim Penasehat Hukum TNI Angkatan Udara, menyatakan pikir-pikir.
Sebaliknya, pihak Oditur menyatakan menerima karena vonis Hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan.
“Yang jelas apa yang disampaikan Majelis Hakim itu telah sesuai dengan kami,” kata Oditur Letkol CHK Lucia Rita.
Sebelum Serka RR, Pengadilan Militer II-10 Semarang juga menjatuhkan vonis atas kasus yang sama terhadap Praka P, seorang personel TNI Angkatan Darat dengan hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari TNI. Atas vonis tersebut, Praka P mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.
Sementara, Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada Mahkamah Agung pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.
Menurut Andi, sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.
Andi juga menyatakan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WhatsApp dengan nama komunitas tertentu.
IG
Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengapresiasi kinerja cepat Polri lantaran berhasil mengungkap pembunuhan wartawan online Demas Laira.
“Saya sangat mengapresiasi begitu cepatnya Polri menangani kasus pembunuhan wartawan Demas Laira,” kata Atal dalam keterangan Persnya, Rabu (21/10).
Menurutnya, kinerja Polri dalam mengusut kasus pembunuhan wartawan berbeda dengan dahulu. Sebelumnya, kasus pembunuhan wartawan kasusnya hilang dan jarang yang terungkap.
“Sekarang saya melihat ada keseriusan Polri mengungkap kasus-kasus terkait wartawan,” katanya.
Dia berharap para pelaku dikukum seberat-beratnya agar ada efek jera.
“Kami yakin Polri profesional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ancaman terhadap para pelaku,” pungkasnya.
(HT)
Luhut Binsar Pandjaitan: Omnibus Law Masih Minim Masukan
Pimpinan Ponpes Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat
Terlibat LGBT, Personel TNI AU Dipecat dan Dihukum 8 Bulan Penjara
PWI Apresiasi Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Pembunuhan Wartawan
Mendagri Tidak Pernah Melarang Peringatan Maulid Nabi SAW
Trend Dunia: Pilpres tanpa Presidential Threshold
‘Orang’ Sampoerna Di Balik Draft Penyederhanaan Kurikulum Kemendikbud
Tafsir Membaca UU Cipta Kerja
Komnas HAM: Perusuh Tidak Bisa Dilindungi
270 PLT Kepala Daerah dan Legitimasi Penanganan Covid 19
Jumat 23 Oktober 2020, Polri Gelar Perkara Kebakaran Kejagung
Darmawan Junaidi Resmi Menjadi Dirut Bank Mandiri
Terkait Dugaan Perilaku LGBT, Polri Jatuhkan Sanksi Kepada Brigjen EP
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PDI Perjuangan: Masih Ada Elite Politik Merasa Iri
KSPI Desak PKS dan Demokrat Lakukan Legislative Review, Batalkan UU Ciptaker
