Connect with us

Ekbis

Inilah Alasan Kenapa Merek Sangat Penting Bagi UMKM

Published

on

Chanel9.id – Jakarta. Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME), organisasi nirlaba yang bermarkas di San Marino, Italia, Simbolon & Partners Law Firm, dan Women Working Group (WWG) berkolaborasi mengadakan Webinar bertajuk ‘Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha: Perlukah?’ pada Jumat 16 April 2021.

Webinar ini mengundang Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan sekaligus Ketua Umum PBA, Ary Zulfikar sebagai keynote speaker dan sekaligus membuka acara webinar tersebut. Hadir pula dua narasumber yakni Advokat dan Konsultan HKI Simbolon & Partners Law Firm, Yudianta M Simbolon dan Komisioner WUSME San Marino, Italia, Nukila Evanty. Adapun jalannya webinar dimoderatori oleh Program Manager WWG, Halida Zia.

Halida Zia menyampaikan, tujuan webinar ini untuk memberikan informasi tentang perlunya pendaftaran merek kepada pelaku UMKM agar timbul kesadaran atas pentingnya perlindungan merek. Merek bukan sekedar identitas sebuah produk barang atau jasa, melainkan juga sebuah alat yang mampu meningkatkatn reputasi produk di pasar.

“Karena itu perlindungan terhadap merek harus menjadi kesadaran para pelaku usaha. Pelaku usaha harus segera mendaftarkan merek produk mereka,” kata Halida.

Dalam sambutannya, Ary Zulfikar menyampaikan, kegiatan usaha yang masih bertahan di kala pandemi adalah kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal dengan skala mikro, kecil, dan menengah.

Ary, selaku Direktur Eksekutif Hukum LPS,  juga menyampaikan, pelaku UMKM juga harus memiliki pemahaman literasi keuangan sehingga dapat memanfaatkan jasa keuangan dari sektor perbankan secara bijak untuk pengembangan usaha dengan memisahkan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan pribadi. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat mendirikan perusahaan perseorangan, sehingga pelaku usaha UMKM dapat memisahkan pengelolaan dananya secara terpisah untuk kegiatan usahanya dengan keperluan pribadi.

Selain itu, dalam kapasitas Ary sebagai Ketua Umum PBA, pihaknya juga concern terhadap penguatan dan pengembangan pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha pelaku UMKM. Adapun saat ini Komunitas UMKM PBA memiliki anggota lebih dari 700 pelaku UMKM. Sejauh ini anggotanya berasal dari alumni Unpad, namun kedepannya, anggotanya terbuka untuk alumni diluar Unpad.

“Kami menamakan komunitas UMKM, ke depan pendekatan penguatan dan pengembangan pelaku UMKM akan berkembang luas juga akan menggalang pelaku UMKM lainnya sehingga akan ada klaster klaster Komunitas UMKM lainnya yang akan terus bersinergi dengan PBA,” ujar Ary.

Terkait perlindungan merek pelaku UMKM, Ary menyampaikan, pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding melalui pengelolaan HKI.

“Namun demikian, kadang hal ini sering diabaikan oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah,” kata Ary.

Menurut Ary, nilai instrinsik HKI sering diremehkan dan menerima sedikit perhatian dari pelaku UMKM. Justru bagi perusahaan besar, sering kali, strategi manajemen HKI yang efektif dapat membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam penjualan produknya.

“Webinar ini dapat memberikan gambaran umum tentang kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks UMKM. Dan menjelaskan sifat kekayaan intelektual sebagai modal intelektual. Komponen dasar dari HKI yang diatur dalam perundang-undangan kita antara lain hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang,” ujar Ary.

Hal senada disampaikan Yudianta M Simbolon,  Konsultan HKI dari Simbolon & Partners, yang menegaskan keberadaan merek sangat penting untuk pelaku UMKM. Merek berfungsi untuk menunjukan identitas sebuah produk barang atau jasa milik pelaku UMKM. Merek juga berfungsi untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Bahkan, merek penting sebagai alat sekaligus strategi pemasaran untuk membangun citra dan reputasi sebuah produk. Hak atas merek juga dapat dilisensikan atau waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti. Merek juga dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga dan menambah pendapatan,” kata Yudianta.

Dengan banyaknya manfaat merek tersebut, maka merek perlu didaftarkan. Alasan lain merek perlu didaftarkan, karena merek merupakan HKI yang memiliki nilai ekonomi. Untuk memberikan perlindungan hukum maka merek suatu produk dan/atau jasa perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Manfaat yang akan diperoleh apabila merek telah terdaftar, yakni antara lain memberikan hak ekslusif kepada pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk menggunakan dan/atau memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimilikinya dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen,” ujarnya.

baca juga :

https://channel9.id/pengusaha-minta-pemerintah-lindungi-merek-lokal/

https://channel9.id/ingin-merek-anda-dikenal-lakukan-langkah-ini/

Di samping mendapatkan perlindungan hukum, merek juga bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi, memberikan image yang positif bagi perusahaan, dan meningkatkan pangsa pasar.

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama,” ujar Yudianta.

Sebelum melakukan pendaftaran, pemilik merek harus mengetahui beberapa kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan ke DJKI. Di dalam Pasal 20 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , menetapkan merek tidak bisa didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

“Selain itu, tidak bisa didaftarkan jika merek tidak memiliki daya pembeda, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi, mengandung bentuk yang bersifat fungsional,” ujar Yudianta.

Pendaftaran merek juga bisa ditolak jika merek yang didaftarkan sudah pernah didaftarkan pihak lain, merek yang didaftarkan sama dengan merek terkenal milik pihak lain yang sejenis, merek yang didaftarkan sama dengan merek terkenal milik pihak lain yang tidak sejenis, dan indikasi geografis terdaftar.

Karena itu, Yudianta menyarankan pelaku usaha yang ingin membuat merek dan hendak mendaftarkannya, perlu melakukan penelusuran merek lebih dahulu. Penelusuran dilakukan supaya merek yang akan digunakan tidak identik atau mirip dengan merek-merek produk yang sudah ada dan terdaftar sebelumnya.

Sementara itu, Nukila Evanty, Komisioner WUSME, menyampaikan, pelaku usaha yang berniat memperluas jangkauan pasar hingga tingkat internasional bisa melakukan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid. Nukila menjelaskan, Protokol Madrid menawarkan keuntungan nyata bagi pemilik merek yang bermaksud mencari perlindungan hukum untuk merek mereka di luar negeri.

“Mengapa perlu didaftarkan? Selain mendapat perlindungan hukum, di kawasan ASEAN saja ada sekitar 600 juta jiwa. Itu sensus tahun 2016, Jumlah itu saja sudah menggiurkan secara ekonomi,” ujar Nukila.

Adapun untuk pendaftaran menggunakan Protokol Madrid, pemilik merek bisa melakukan pendaftaran di negara sendiri melalui DJKI Kemenkumham. Namun, Nukila mengingatkan, pemilik merek yang hendak mendaftarkan merek internasional harus mendaftarkan lebih dahulu merek mereka di negara asal.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Mendagri Minta PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan

Published

on

By

Mendagri Minta PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan

Channel9-id-Bintan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, sempat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Minggu (9/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Mendagri yang turut didampingi Gubernur Kepulauan Riau, meminta PT. BAI memperhatikan aspek lingkungan, agar selaras dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan green industry dan green economy. Ia pun menekankan kegiatan di sana jangan sampai menghasilkan efek polusi yang dapat mencemari lingkungan.

“Tadi saya pesan kepada PT BAI, nomor satu saya minta tolong masalah lingkungan, karena pemerintah pusat sekarang mindsetnya adalah green industry, green economy, ini jangan sampai memberikan dampak polusi terutama apalagi ada penggunaan batu bara, sudah ada teknologi untuk zero transmission, zero pollution untuk batu bara, fine, bagus,” ujar Mendagri.

Mendagri juga berpesan agar PT BAI memperhatikan pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, agar tak turut mencemari lingkungan. Terlebih, plastik merupakan jenis sampah yang sulit diurai. “Jangan sampai ada sampah plastik, jangan sampai ada industri besar seperti ini sampahnya tidak teratur, plastik terutama,” pesannya.

Selain persoalan sampah, Mendagri juga minta status KEK tak mengubah kawasan hijau dan lingkungan sekitar, misalnya dengan membiarkan ruang hijau dan perbukitan yang telah ada sebelumnya. “Ruang hijau jangan diubah, jadi tetap ada hutan, industri di tengah hutan, itu hebat,” tandasnya.

Tak kalah penting, selain aspek lingkungan, Mendagri juga menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton. Ia pun meminta agar pelatihan masyarakat lokal dijadikan prioritas. Dengan demikian diharapkan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menguntungkan semua pihak.

“Nah ini kalau semua diuntungkan, perusahaan jangan hanya mikir untung sendiri, perusahaan diuntungkan, masyarakat diuntungkan, pemda diuntungkan, pemerintah pusat diuntungkan, kita semua pasti akan mendukung investasi menjadi model buat tempat lain,” tuturnya.

Mengutip data dari www.kek.go.id, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selat Malaka. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang, industri pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (multiplier effect) di kawasan tersebut.

Continue Reading

Ekbis

Indonesia Masih di Zona Resesi, Ini Tiga Rekomendasi Indef

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Di tengah optimisme pemulihan perekonomian global yang didorong oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, China, dan sejumlah negara maju lainnya, laju perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan negatif di triwulan I 2021, sebesar -0,74 persen yoy (-0,96 presen qtq).

“Hal ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di zona resesi. Tren perbaikan secara kuartalan memang ada, namun masih parsial di beberapa sektor saja, selebihnya masih banyak sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri, transportasi, dan sektor akomodasi,” ujar Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikurahman, Rabu (5/5).

Rizal pun memberikan tiga rekomendasi agar pertumbuhan ekonomi bisa bergerak positif di kuartal II-2021. Pertama, yang perlu dilakukan adalah pemerataan program vaksinasi. Dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang yang tumbuh positif, Indonesia sebagai negara yang masih tertinggal, terkontraksi.

“Perlunya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya,” sebut Rizal.

Kedua, dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terutama di kuartal II, maka perlu didongkrak perbaikan konsumsi rumah tangga.Diantarannya perbaikan pendapatan agar daya beli semakin membaik.

Baca juga: Indef: Anggaran Kesehatan Covid-19 Kecil dan Tidak Efektif

Ketiga, untuk mencapai pertumbuhan di atas 6 persen pada kuartal II-2021 dirasakan sangat berat, maka perlu ada perbaikan kinerja ekspansi kredit growth.

“Jadi perlu ada perbaikan kinerja kredit yang bisa menggerakkan sektor riil,” ucap Rizal.

Oleh karena itu, perlu adanya percepatan dan pemeratan program vaksinasi Covid-19.

“Perlu upaya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya,” tutur Rizal.

IG

Continue Reading

Ekbis

Meski Pandemi, Pemulihan Ekonomi Hijau Harus Dijalankan Secara Serius

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekonomi hijau (green economy) di Indonesia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara, Selasa (4/5).

Pernyataan presiden ini menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim.

Merespons hal tersebut, Koalisi GENERASI HIJAU (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia) menyambut baik komitmen yang disampaikan Presiden dalam Musrenbangnas tersebut.

“Transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan semua stakeholder. Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita”, kata Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar yang merupakan anggota koalisi, pada Rabu (5/5).

Menurutnya, meskipun pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi karena pandemi covid-19, namun, pemulihan ekonomi hijau untuk kebutuhan jangka panjang harus dijalankan secara serius oleh pemerintah.

Paul menambahkan bahwa Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di 2050, dan mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakan fosil lagi mulai 2050, kecuali menggunakan teknologi carbon capture and storage.

“Transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan, terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Selain itu,” ungkapnya.

Senada dengan Paul, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik, namun dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat birokrasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Karena itu, dukungan pendanaan dari APBN dan APBD menjadi sebuah keharusan dalam memperkuat komitmen yang sudah disampaikan presiden ini.

Memang terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa digunakan pemerintah untuk memperkuat transisi menuju green economy, termasuk skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi. Namun, Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik presiden ini.

Untuk tahap awal, tegas Misbah, komitmen presiden harus secara eksplisit dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, nota keuangan dan RAPBN 2022.

Sementara itu, Ketua IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation) Aldi Muhammad Alizar memberi penakanan tentang pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat green economy ini. Selain itu, kolaborasi antar stakeholder, baik state actors maupun non state actors seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, juga perlu diperkuat untuk mendukung kebijakan transisi menuju ekonomi hijau.

“Jika antar kementerian/lembaga, sektor swasta dan masyarakat sipil jalan sendiri-sendiri dan tidak berkolaborasi, maka komitment presiden dalam penguatan ekonomi hijau akan sulit dilaksanakan”, tegas Aldi.

“Komitmen presiden sudah bagus, namun dukungan kementerian/lembaga dan kebijakan fiskal masih sangat lemah”, ujar Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Dr. Cand Yusdi Usman. Yusdi mencontohkan kecilnya dana penanganan perubahan iklim yang diusulkan Bappenas sebagai prioritas nasional tahun 2022, yakni hanya Rp 9,6 Triliun.

 

IG

Continue Reading

HOT TOPIC