Connect with us

Nasional

Instruksi Mendagri Penegasan Kepada KDH Patuhi Peraturan Penegakan Prokes Covid-19

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi tersebut sebagai penegasan kewajiban kepala daerah (KDH) untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengedalian dan penyebaran Covid-19 Sebagai bagian dari sumpah jabatan KDH.

Baca juga: Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Tepat, Demi Asas Akuntabilias Kepala Daerah

Hal itu didukung oleh Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. Menurutnya, bahwa materi muatan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tersebut merupakan suatu bentuk early warning system bagi KDH, Jakarta (21/11/2020).

“Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh KDH (Gubernur dan Bupati/Walikota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya,” tandasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Rullyandi, para KDH diharapkan untuk memperhatikan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan termasuk peraturan terkait Prokes.

Dengan demikian, Rullyandi mengatakan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh KDH untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang – undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

“Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” ujarnya.

Rullyandi melanjutkan, bahwa penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Menteri Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sektor pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

“Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktek yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mahasiswa ITS Rancang Pelabuhan Terintegrasi

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Tim Mahasiswa ITS rancang pelabuhan terintegrasi berkonsep National. Melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Jenu dan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, menggugah tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Ini merencanakannya menjadi kawasan National Hubungan Konsep pelabuhan yang terintegrasi dengan sektor unggulan dapat menjadi solusi mengembangkan kawasan yang disebut Texas in East Java ini.

Kemal Arya Widigda, Bellatrix Indah Pratiwi dan Al Lailatul Qodriyah, tiga mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS ini merencanakan konsep pelabuhan terintegrasi yang berwawasan lingkungan untuk menyejahterakan masyarakat lokal di sana.

“Nantinya akan diintegrasikan dengan beberapa sektor unggulan seperti perikanan, pelabuhan, permukiman, dan industri,” jelas Kemal. Jum’at (04/12/2020)

Melalui konsep ini, pelabuhan di sana akan memiliki fungsi sebagai link, interface, dan gateway. Link-nya adalah pelabuhan akan menjadi salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Selain itu, pelabuhan akan menjadi interface atau titik temu moda transportasi laut dan darat.

“Dan akan menjadi gateway atau pintu gerbang di mana kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tersebut,” paparnya.

Adapun keempat sektor unggulan yang ada dipilih karena dapat menjadi faktor pendukung dalam berkembangnya konsep ini. Sektor industri misalnya, terdapat industri pengolahan berupa pertambangan dan penggalian yang termasuk sektor berkembang di sana.

“Pelabuhan ini nantinya akan dapat menopang dan ikut mengembangkan lagi kegiatan industri nantinya,” ungkap mahasiswa angkatan 2017 ini.

Pelestarian budidaya perikanan tentu tidak luput dari konsep ini. Hal ini karena di pesisir Kecamatan Jenu terdapat kekayaan sumber daya ikan berupa jenis ikan pelagis maupun demersal. Bahkan Kecamatan Jenu dan Tambakboyo pun terkenal dengan komoditas unggulannya berupa ikan lele dan udang windu.

“Dari sinilah kita coba pendekatan menyeluruh yang dikenal dengan pengelolaan pesisir terpadu dalam konsep kita,” tuturnya.

Kemal juga menyebutkan inti dari konsep ini terdapat empat poin. Yaitu optimalisasi konektivitas sektor unggulan dengan pelabuhan, pengembangan sektor unggulan di wilayah studi sehingga memiliki daya saing tinggi, pengembangan pelabuhan dengan konsep berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat lokal utuk menunjang kawasan tersebut.

Kecamatan Jenu dan Tambakboyo sendiri dianggap cocok dengan konsep ini karena tidak terlepas dari beberapa alasan seperti potensi perikanan tangkap dan pelabuhan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta adanya potensi lumbung minyak dan gas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Tinggal bagaimana kesesuaian regulasi tersebut kita kembangkan dengan konsep kita,” imbuh mahasiswa asal Surabaya ini.

Berkat konsep perencanaan ini, Kemal dan timnya pernah berhasil menyabet juara pertama pada Lomba Karya Perencanaan 2020 yang diadakan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Seleksi berupa pengumpulan paper dan poster hingga presentasi di babak final telah dilalui di bawah bimbingan langsung dosen PWK ITS, Arwi Yudhi Koswara ST MT dan Putu Gde Ariastita ST MT.

Kemal pun berharap dengan gelar juara yang diraih tersebut dapat memotivasi mahasiswa lain di Departemen PWK ITS untuk berprestasi melalui karya perencanaannya. Selain itu, ia pun berharap konsep yang sudah disusunnya ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mengembangkan kawasan tersebut.

“Dan tentunya ikut bangga mengharumkan nama PWK ITS lewat prestasi ini,” tutupnya dengan gembira.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Harus Aman

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Pilkada harus aman dari gangguan konvensional dalam bentuk konflik , kekerasan, money politic maupun pelanggaran pidana lainnya. Selain itu Pilkada juga harus aman dari penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sejumlah arahan pada Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara pada Jum’at, (4/12/2020).

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan konflik dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19, dua hari ini (sisa masa kampanye) harus kita jaga jangan sampai terjadi, khususnya di Sulut”, tegasnya.

Baca juga: Mendagri Tito: Aparat Tindak Tegas Pelanggaran Prokes Pilkada 

Pada saat tahap pelaksanaan pemungutan suara, sambung Tito, seluruh rangkaian kegiatan harus diatur agar aman dari Covid-19. Di antaranya Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lebih dari 500 orang, pemilih akan diatur sesuai jam, yaitu pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Kemudian, petugas TPS harus dilengkapi alat pelindung diri (APD) Covid-19. Di TPS pun harus disediakan masker dan tempat cuci tangan.

“Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tidak boleh berkumpul di TPS, yang ada hanya saksi-saksi, saksi pasangan calon, saksi dari partai, sehingga transparansi tetap ada dan petugas TPS pun harus mendokumentasi, saksi juga boleh mendokumentasi, merekam, tapi yang lain harus kembali supaya tidak terjadi kerumunan,” terangnya.

Terkait pengamanan dan logistik, Tito meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengawal, berkoordinasi dan bersinergi dengan penyelenggara, baik itu KPU-Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas).

“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, money politic, serangan fajar dan lain-lain, kawal tahapan dari mulai pengangkutan kotak suara, pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara,” imbuhnya.

Namun demikian, Tito mengimbau TNI-Polri selalu menggunakan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan dalam meredam konflik yang terjadi selama Pilkada.

“Jangan langsung mengambil tindakan kekerasan, gunakan cara persuasif. Kalau terjadi pelanggaran gunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancamannya,” tandasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Jangan Khawatir, KPU Akan Fasilitasi Pemilih yang Terinfeksi Corona di Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan memfasilitasi hak pilih pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Tak terkecuali, bagi pemilih yang tengah menjalani isolasi karena telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik menjelaskan bahwa pihak penyelenggara akan membantu para pemilih yang tengah menjalani masa isolasi baik secara mandiri di rumah maupun di rumah sakit dengan cara mendatangi langsung tempat atau lokasi pemilih itu menjalankan isolasi.

Baca juga: KPU Akan Batasi Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara 

Evi mengatakan, untuk pelayanan hak pilih bagi pemilih yang menjalankan isolasi di rumah sakit, maka sebelum hari H pemungutan suara, KPU maupun KPPS sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Satgas Covid-19, pemerintah daerah (Pemda), dan tentunya dengan pihak rumah sakit.

“Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah pasien yang dirawat yang perlu dilayani di dalam rumah sakit tersebut,” kata Evi kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Sementara, bagi pemilih yang menjalani isolasi mandiri di rumah, pihak keluarga sehari sebelum pemungutan suara harus memberi tahu KPPS bahwa ada pemilih yang harus dilayani di rumahnya. Dengan begitu, KPPS bisa menyiapkan keperluan logistik seperti surat suara dan lain sebagainya pada hari H pemungutan suara nanti.

“Dua orang petugas kita yang akan kirim ke rumah sakit dan ke rumah dengan menggunakan baju hazmat,” ujar dia.

Proses pelayanan hak pilih bagi pasien yang terpapar Covid-19 ini baru akan dilakukan oleh petugas pada saat satu jam terakhir sebelum pemungutan suara selesai, dalam hal ini pukul 12.00-13.00.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC