Connect with us

Nasional

Instruksi Mendagri Penegasan Kepada KDH Patuhi Peraturan Penegakan Prokes Covid-19

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi tersebut sebagai penegasan kewajiban kepala daerah (KDH) untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengedalian dan penyebaran Covid-19 Sebagai bagian dari sumpah jabatan KDH.

Baca juga: Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Tepat, Demi Asas Akuntabilias Kepala Daerah

Hal itu didukung oleh Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. Menurutnya, bahwa materi muatan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tersebut merupakan suatu bentuk early warning system bagi KDH, Jakarta (21/11/2020).

“Instruksi Mendagri tersebut merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh KDH (Gubernur dan Bupati/Walikota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya,” tandasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Rullyandi, para KDH diharapkan untuk memperhatikan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan termasuk peraturan terkait Prokes.

Dengan demikian, Rullyandi mengatakan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh KDH untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang – undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

“Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” ujarnya.

Rullyandi melanjutkan, bahwa penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Menteri Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sektor pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

“Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktek yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Webinar Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Senin (6/12/2021).

Menurutnya, dengan adanya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi setelah hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam kelembagaan penataan ruang di daerah. Hal itu dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan UU.

“Bahwa diberikan kebebasan kepada Pemda untuk membentuk organisasi yang diabdikan bagi kepentingan rakyat di mana sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Suhajar.

Ia menambahkan, sebagaimana Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, selain kesehatan, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, pekerjaan umum serta penataan ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Di mana posisi penataan ruang? adalah di urusan pemerintah konkuren wajib berpelayanan dasar, artinya seluruh kekuatan APBD Jawa Barat itu wajib mendahulukan enam urusan konkuren wajib pelayanan dasar yang di dalamnya ada termasuk tata ruang (pekerjaan umum dan tata ruang),” tuturnya.

Baca juga: Mendagri Tunjuk Suhajar Diantoro jadi Plt Sekjen Kemendagri 

Dengan demikian, urusan pekerjaan umum dan tata ruang diserahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, tak terkecuali untuk penguatan kelembagaannya. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka pembentukan atau kelembagaannya pun harus berbasis pada urusan yang terlampir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Urusan ini dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, memang ada di provinsi, kabupaten/kota, bahkan menjadi urusan yang prioritas, karena termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar, maka silakan bentuk organisasinya,” tandasnya.

Selain itu, Suhajar menekankan, agar tata ruang menjadi urusan yang tidak dianggap sepele oleh pemerintah daerah. Selain menyangkut urusan wajib pelayanan dasar, tata ruang juga menyangkut pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik.

“Tata ruang perlu di semua provinsi, kabupaten/kota, karena urusan pemerintah wajib berpelayanan dasar, jangan sampai rakyat mau mendirikan bangunan di mana, tidak terlayani dengan baik,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ketua DPR: Kebutuhan Warga Terdampak Letusan Gunung Semeru Harus Diprioritaskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa untuk warga korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur.

Puan meminta agar kebutuhan warga korban terdampak meletusnya Semeru menjadi prioritas.

“Mari kita menundukkan kepala, memanjatkan doa untuk korban erupsi Semeru. Semoga tidak ada lagi korban jiwa atas bencana ini. Keselamatan warga harus diutamakan,” kata Puan, Senin 6 Desember 2021.

Berdasarkan informasi dari BNPB hingga Minggu kemarin sore, terdapat 14 warga Lumajang yang meninggal dunia akibat terkena awan panas saat Semeru erupsi.

Baca juga: Polri Terjunkan 945 Personel Bantu Tangani Bencana Erupsi Gunung Semeru

Puluhan orang juga diketahui menderita luka bakar, baik luka serius hingga luka ringan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban di sekitar lereng Gunung Semeru.

Puan mengapresiasi tim SAR, petugas gabungan dari berbagai instansi dan golongan, hingga kelompok relawan yang berjibaku membantu evakuasi dan penyelamatan warga.

“Pemerintah bersama jajaran BNPB, Basarnas, TNI/Polri telah bekerja cepat dalam melakukan tanggap darurat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari berbagai elemen masyarakat yang terus datang untuk memberikan bantuan,” kata Puan.

Setidaknya 5.205 jiwa yang terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana 1.300 berada dalam pengungsian. Puan mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan pengungsian yang layak sehingga warga merasa aman dan nyaman.

“Kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas. Sediakan dapur umum agar kebutuhan makan pengungsi terjamin. Logistik lain seperti selimut, alas untuk tidur, hingga ketersediaan air dan listrik juga harus diperhatikan,” tutur Puan.

Dia mengingatkan agar pemerintah segera bekerja cepat mengerahkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup akibat erupsi.

Hal ini menyusul adanya daerah warga yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat putusnya jembatan.

“Harus ada solusi yang diberikan pemerintah mengenai persoalan distribusi bantuan kepada warga terdampak. Jangan sampai ada pengungsi yang kesulitan mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar mereka,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini juga meminta agar posko pengungsian ramah bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui.

Puan menegaskan obat-obatan dan kebutuhan medis bagi pengungsi dan korban terdampak yang memilih tetap tinggal di rumahnya, harus selalu tersedia.

“Kerja sama dari stake holder, khususnya Kementerian terkait, Pemda dan tim SAR gabungan, diharapkan dapat mempercepat proses penanganan bencana. Rakyat dalam bencana tidak boleh sedikitpun merasa ditinggalkan oleh negara,” tegasnya.

Selain itu, Puan meminta pemerintah mulai bekerja untuk penanganan dampak bencana. Salah satu hunian baru untuk warga yang rumahnya rusak akibat erupsi Gunung Semeru.

HY

Continue Reading

Nasional

Dipimpin Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Meningkat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dinilai berdampak positif pada tingkat kepercayaan publik terhadap korps Bhayangkara itu. Bahkan, peringkat kepercayaan publik terhadap Polri lebih tinggi dibandingkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tingkat kepercayaan ini terlihat dari hasil survei nasional yang digelar Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 2-6 November 2021. Polri menempati peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan mencapai 80,2 persen.

“Trust (kepercayaan) publik terhadap Polri meningkat menjadi 80 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi kepada wartawan, Minggu 5 Desember 2021.

Baca juga: Cyrus Network: Opini Publik Terhadap Polri Kian Positif

Listyo yang memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021, dinilai memberikan angin segar di tubuh Polri. Hal ini disampaikan dengan melesatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Padahal, sebelumnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di peringkat kedua sejak 2015.

Tingkat kepercayaan publik kepada KPK mengalami tren penurunan sejak 2018. Bahkan, pada 2019 dan 2020 berhimpitan dengan posisi Polri. Sementara pada 2021 Polri berhasil menggeser peringkat kepercayaan terhadap KPK.

“Trust terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan trust terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020. Trust terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021,” ucapnya.

Burhan berharap ke depan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang mencapai 75,3 persen dan Kepolisian 80,2 persen, diikuti dengan peningkatan kepercayaan kepada KPK. Sebab bentuk kerja sama tiga institusi penegak hukum tersebut dalam menegakkan aturan hukum di tanah air.

Berikut hasil survei yang mengaku percaya dan sangat percaya pada lembaga:
TNI: 94,3 persen
Presiden: 86,4 persen
Polri: 80,2 persen
Mahkamah Agung: 79
Mahkamah Konstitusi: 79 persen
Kejaksaan: 75,3 persen
Pengadilan: 77 persen
KPK: 71,1 persen
MPR: 67 persen
DPD: 66,4 persen
DPR: 61,1 persen
Partai politik: 52,2 persen

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 2-6 November 2021. Survei dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Sedangkan penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC