Connect with us

Nasional

Tak Terima Disebut Takut Copot Baliho Rizieq, DPRD: Satpol PP Humanis

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi A DPRD DKI Jakarta membela Satpol PP yang disebut penakut lantaran pihak TNI-lah yang bergerak menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Menurut Mujiyono, Satpol PP sedang mengubah citra yang dikenal buruk karena penertiban dengan kekerasan. Satpol PP saat ini, lanjut dia, lebih mengedepankan pendekatan humanis.

“Saya sudah bilang Satpol PP ini brand image-nya sudah terlanjur jelek karena masa lalu. Makanya sekarang dibenahi kualitas SDM (sumber daya manusia). Sekarang kan persuasif dalam hadapi masyarakat ya humanis,”kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, saat dihubungi Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Kompolnas Bakal Minta Klarifikasi Polri Soal Pencopotan Baliho Oleh TNI

Mujiyono mengklaim Satpol PP DKI sudah bertindak, namun massa FPI kembali menaikkan baliho tersebut.

“Jangan salahkan Satpol PP. Satpol PP memang penegak Perda, tapi kan sudah dilakukan terus dinaikkan lagi,” kata

“Sudah bertindak (mencopot) dinaikan lagi, copot dinaikan lagi, copot naik lagi. Satpol PP Jangan suruh berantem sama FPI,” ucap Mujiyono.

Dia lebih setuju jika terkait baliho ini, TNI ikut bertindak. TNI memiliki ketegasan dan citra baik di masyarakat.

“Kalau ini kan tindakan tegas. Makanya sudah, sama Kodam sama. TNI kan image-nya, masyarakat banyak yang simpati,” katanya.

Untuk masalah penurunan baliho, Mujiyono minta untuk tidak dibesar-besarkan. “Jangan terlalu dibesar-besarkan, santai saja,” sambungnya.

Sebelumnya, FPI buka suara terkait statusnya sebagai salah satu ormas yang tidak terdaftar di pemerintah. Pihak FPI mengaku tak peduli Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tak diterbitkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya.

“FPI nggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat,” kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar lewat keterangannya, Sabtu (21/11/2020).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.

Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.

Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa 

Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.

Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.

Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan memangkas libur panjang akhir Desember 2020. Namun, libur Hari Raya Natal pada 25 Desember 2020 dan Tahun Baru pada 1 Januari 2021 tak bisa dihilangkan.

“Kalau libur kan ada yang memang sudah libur. Misal Natal kan tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari kan juga tidak mungkin tidak libur. Itu saja. Kalau yang lain, yang cuti bersama bisa kita kurangi,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengusaha Ketar-Ketir Pengurangan Hari Libur Panjang Akhir Tahun

Muhadjir menuturkan, libur dan cuti bersama akhir tahun yang berjumlah kurang lebih 11 hari jika dihitung dengan jumlah libur akhir pekan itu hanya dikurangi. Menurutnya, keputusan itu juga akan segera diambil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 23 November 2020 lalu, dengan tegas menyebut akan mengurangi libur akhir tahun. Alasannya, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia belum juga melandai

Continue Reading

Nasional

Monitor Realisasi APBD hingga Pilkada-Pilkades, Mendagri Bentuk 4 Tim

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait pembentukan empat tim khusus yang bakal mengawasi realisasi APBD hingga kesiapan Pilkada dan Pilkades.

Keempat tim tersebut terdiri dari Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan, dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkades 2020.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan pada Selasa, 1 Desember 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Benni menjelaskan fungsi dan tugas dari keempat tim tersebut yakni pertama Surat Keputusan Mendagri Nomor 910.05-3814 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

“Tim ini bertugas melakukan pemantauan di daerah, untuk memastikan penyerapan APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara optimal untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Benni.

Baca juga: Mendagri Tito: Pilkades Ditunda Usai Pilkada 2020 

Tim juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan sekaligus melakukan asistensi percepatan penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam masa pandemi Covid-19 ini.

“Selanjutnya, tim akan memberikan layanan konsultasi bagi pemerintah daerah (Pemda) apabila terdapat ketidakjelasan informasi untuk merealisasikan anggaran di daerah,” kata Benni.

Kedua, Surat Keputusan Mendagri Nomor 273-4575 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim ini diharapkan dapat mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada di 270 daerah, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai ketingkat KPPS.

“Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 Provinsi dalam rangka mendukung Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam. Intinya setiap tahapan pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 ” jelas Benni.

Ketiga, Surat Keputusan Mendagri Nomor 470.05-4026 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Untuk memastikan pemenuhan hak politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada, maka perlu dilakukan percepatan perekaman data kependudukan. Dan untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas  perekaman data kependudukan yang pada tahap awal ini diprioritaskan pada 39 daerah Kabupaten/Kota, yang target penyelesaian perekamannya di atas sepuluh ribu perekaman,” imbuh Benni.

Keempat, Surat Keputusan Mendagri Nomor 140.05-4027 tanggal 26 November 2020 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 1.488 desa di seluruh Indonesia.

Tim akan bertugas ke 22 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkades di tahun 2020 ini untuk melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dituangkan dalam Permendagri yang sudah ditetapkan.

“Tim juga akan melakukan fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan pilkades, baik dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan tentunya dari tingkat desa itu sendiri,”tambah Benni.

“Semua harus mengikuti protokol kesehatan, maka kita harus memastikan agar kesiapan lebih matang, sosialisasi lebih masif dan terarah, serta koordinasi lebih intens dan terus menerus. Pengalaman dan pembelajaran dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada dalam masa peandemi ini  tentunya akan sangat berharga dan membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades ,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC