Connect with us

Hot Topic

Mayoritas UMK Jabar Naik, Ridwan Kamil Resmi Teken SK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021. Berdasarkan keputusan tersebut, mayoritas UMK 2021 di Jabar naik dari tahun ini.

Surat bernomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 itu diteken Ridwan pada Sabtu (21/11). Ada sejumlah poin yang disampaikan dalam SK tersebut. Antara lain mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983/Yanbangsos 2019 tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan UMK 2021 tertinggi yaitu Rp4.798.312 per bulan. Sementara, UMK terendah ditetapkan di Kota Banjar senilai Rp1.831.884 per bulan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada sejumlah pertimbangan dalam penetapan SK Gubernur terkait penetapan UMK 2021.

“Pertama, bahwa kami menghargai apa yang sudah menjadi usulan khususnya rekomendasi dari 27 kabupaten/kota perihal usulan upah minimum 2021. Kemudian, selain itu mempertimbangkan saran Dewan Pengupahan Provinsi Jabar melalui surat nomor 561 perihal saran dan pertimbangan penetapan UMK 2020 dalam surat yang ditandatangani 20 November 2020,” kata Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Jumat (21/11) malam.

Baca juga: UMP Jawa Barat 2020 Naik 8,51% menjadi Rp1,81 Juta

Selain itu, lanjut Setiawan, pihaknya juga mempertimbangkan alasan dari kabupaten/kota yang menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov Jabar.

“Kalau kami melihat bahwa ada 10 kabupaten/kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menaker 26 Oktober 2020,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam surat tersebut, Ida menetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020

Di sisi lain, lanjut Setiawan, upah minimum di 17 kabupaten/kota naik dari tahun ini atau tidak mengikuti SE Menaker. Kenaikan didasarkan kenaikan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi maupun kota.

“Kami memandang hal ini merupakan keputusan yang disepakati dan khususnya bagi 10 kabupaten/kota yang sesuai dengan surat edaran artinya tidak menaikkan 2021 diberikan kesempatan untuk 2021 di semester pertama segera melakukan evaluasi berdasarkan inflasi dan LPE di triwulan satu dan dua. Untuk itu sangat memungkinkan yang tidak menaikkan upah minimum kabupaten/kota dan seiring pemulihan ekonomi, ada perbaikan,” kata Setiawan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan CNNIndonesia.com, ke-17 daerah yang mengalami kenaikan UMK yaitu, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.

“Sekali lagi masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan di wilayahnya,” tutur Setiawan.

Berikut daftar UMK 2021 di 27 kota/kabupaten di Jabar:

  1. Kabupaten Karawang (Rp4.798.312)
  2. Kota Bekasi (Rp4.782.935)
  3. Kabupaten Bekasi (Rp4.791.843)
  4. Kota Depok (Rp4.339.514)
  5. Kota Bogor (Rp4.169.806)
  6. Kabupaten Bogor (Rp4.217.206)
  7. Kabupaten Purwakarta (Rp4.173.568)
  8. Kota Bandung (Rp3.742.276)
  9. Kabupaten Bandung Barat (Rp3.248.283)
  10. Kabupaten Sumedang (Rp3.241.929)
  11. Kabupaten Bandung (Rp3.241.929)
  12. Kota Cimahi (Rp3.241.929)
  13. Kabupaten Sukabumi (Rp3.125.444)
  14. Kabupaten Subang (Rp3.064.218)
  15. Kabupaten Cianjur (Rp2.534.798)
  16. Kota Sukabumi (Rp2.530.182)
  17. Kabupaten Indramayu (Rp2.373.073)
  18. Kota Tasikmalaya (Rp2.264.093)
  19. Kabupaten Tasikmalaya (Rp2.251.787)
  20. Kota Cirebon (Rp2.271.201)
  21. Kabupaten Cirebon (Rp2.269.556)
  22. Kabupaten Garut (Rp1.961.085)
  23. Kabupaten Majalengka (Rp2.009.000)
  24. Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642)
  25. Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654)
  26. Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591)
  27. Kota Banjar (Rp1.831.884)

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Lemhannas: Polri Tidak Boleh Kalah Hadapi Tekanan Ormas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Polri tidak boleh kalah menghadapi tekanan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Karena Polri sebagai penegak hukum mewakili negara,” kata Agus dilansir Okezone.com, Kamis (3/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi adanya penghadangan oleh sekelompok orang terhadap petugas kepolisian yang hendak menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta.

Dia menilai, seharusnya warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Jadi jangan sampai ada juga bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan UU itu malah terhalang,” katanya.

Terlebih, aparat kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam aksi penghadangan, petugas kepolisian tersebut justru sedang bertugas.

“Negara ini kan sudah punya penataan. Penataan tentang pranata-pranata kepemerintahan. Siapa berbuat apa, diberi kewenangan apa oleh konstitusi atau UU,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Strategi Penanganan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan evaluasi total strategi penanganan Covid-19 menyusul tetap tingginya jumlah kasus Covid-19.

Puan menyatakan, jumlah penularan Covid-19 belum juga turun seperti yang diharapkan. Bahkan, akhir November 2020 menembus rekor baru yakni 6000 kasus per hari. Puan pun mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

“Dengan tembusnya rekor baru, Pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan,” kata Puan dalam keterangan resmi, Kamis (3/12).

Kendati begitu, Puan mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang sudah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan Pandemi Covid-19. Namun, perlu menjadi catatan bagi Pemerintah bahwa jumlah kasus baru per hari telah mencetak rekor baru.

“Selama ini upaya penanggulangannya sudah luar biasa, termasuk peran tenaga kesehatan dan masyarakat. Tapi Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa,” ungkap Puan.

Puan menyampaikan, anggaran sangat besar sudah dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 dan untuk mengurangi dampaknya. Langkah tracing, testing, treatment (3T) juga sudah ditingkatkan. Kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

Tetapi, kata Puan, pemerintah harus menangkap kekhawatiran masyarakat akibat pandemi ini. Terlebih angka penularan dan korban jiwa sangat tinggi, termasuk catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebutkan 180 dokter meninggal akibat Covid-19 hingga awal Desember 2020.

“Ada baiknya kita mawas diri, introspeksi langkah penanggulangannya. Jangan sampai masyarakat lelah dan tidak mau lagi mematuhi protokol kesehatan,” ujar Puan.

Puan pun mendorong Pemerintah menguatkan pencegahan dari sisi hulu. Misalnya dengan memperluas bantuan vitamin dan jamu agar kesehatan dan daya imunitas masyarakat terjaga. Langkah ini dinilai penting dilakukan sambil menunggu tersedianya vaksin sebagai salah satu langkah penanggulangan Covid-19.

“Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya,” kata Puan.

Tak kalah penting, pemerintah perlu menguatkan sinergi birokrasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19. Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

“Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC