Channel9.id – Jakarta. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan ilegal, Selasa (17/11/2026) hari ini.
“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers yang diikuti Channel9.id di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang KKEP yang digelar tertutup tersebut dipimpin oleh mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota dan Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan selaku wakil ketua merangkap anggota.
Sedangkan untuk tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam sidang ini, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” ucap Trunoyudo.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan temuan awal, polisi menyimpulkan para tersangka juga melakukan penyadapan terhadap para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Hingga kini, Mabes Polri telah menjatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Di sisi lain, Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan tersebut.
HT




