Connect with us

Hukum

Revisi UU ITE, Menkopolhukam Siapkan Dua Tim

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Presiden Jokowi belum lama ini mengutarakan niatnya untuk merevisi UU ITE jika terbukti beleid ini tidak memberikan rasa keadilan.

Atas dasar itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pihaknya telah membentuk dua tim terkait revisi UU ITE yang tengah mencuat. Menurut Mahfud, pihaknya mendapat tugas menyelesaikan masalah Undang-Undang ITE dan membuat kriteria implementatif agar tidak ada lagi pasal karet.

“Mempelajari kemungkinan dilakukannya revisi atas UU ITE. Jadi sekarang ini Kemenko Polhukam sudah membentuk dua tim,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (20/2).

Mahfud menjelaskan, tim pertama bertugas melihat terkait adanya pasal-pasal yang dianggap karet. Sementara tim kedua bertugas mempersiapkan dan mendiskusikan terkait kemungkinan revisi dari pasal-pasal karet dalam UU tersebut.

Tim tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

“Kita akan mendiskusikan itu. Mana yang dianggap pasal karet, yang mana yang dianggap diskriminatif. Kita diskusikan secara terbuka,” ungkapnya.

Mahfud menambahkan, tim tersebut nantinya juga akan berkonsultasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), anggota DPR, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk para pakar.

“Kalau memang perlu revisi mari kita revisi dan kita akan bicara dengan DPR,” tuturnya.

Mahfud berujar, DPR perlu dimintai konsultasi karena ada anggota dewan yang tidak setuju dengan revisi UU tersebut.

“Banyak juga orang-orang di DPR yang tidak setuju kalau UU ini diubah karena alasannya berbahaya bagi negara ini kalau tidak punya UU begitu,” katanya.

“Bagaimana kalau orang mencaci maki lewat medsos? Bagaimana kalau orang memfitnah dan membuat berita bohong yang membahayakan, atau membuat konten-konten pornografi melalui medsos? Apakah itu akan dihapus oleh ketentuan yang seperti itu? Nah kita akan diskusi,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

Hukum

Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh istrinya atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

“Iya laporannya saat ini sedang diproses oleh penyidik,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/3). Namun, Yusri masih enggan berbicara banyak terkait pelaporan tersebut.

“Kita baru lihat LP (laporan polisi) nya saja. Sementara benar atau tidaknya dugaan kekerasan tersebut. Makanya kami dalami dulu,” ujar Yusri.

Laporan polisi diterima dengan nomor polisi LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ. Pelapor adalah RL sementara terlapor Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Pelapor mengancam terlapor dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

IG

Continue Reading

Hukum

Pengendara Moge Penerobos Ring I Istana Kepresidenan Diperiksa Polisi Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah berhasil mengidentifikasi sejumlah pengendara sepeda motor gede (moge) yang menerobos kawasan ring I Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menyampaikan, pihaknya juga telah melayangkan panggilan kepada mereka untuk klarifikasi.

“Sudah (terindentifikasi) dan sudah kami buat undangan klarifikasi,” kata Fahri, Senin 1 Maret 2021.

Fahri menyampaikan, para pengendara moge itu menyanggupi datang pada hari ini.

Namun, Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pemanggilan ini, termasuk berapa banyak pengendara yang dipanggil pun belum diketahui.

“Mereka menyanggupi hadir di kantor Subdit Gakkum hari Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menendang salah satu pengendara motor gede (moge) yang tergabung dalam Sunday Morning Riding (Sunmori).

Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto menjelaskan, alasan anggotanya melakukan tindakan menendang salah satu pengendara motor lantaran menerobos Jalan Veteran III yang sedang ditutup oleh pembatas jalan.

Agus menyatakan, Jalan Veteran III tersebut merupakan Ring 1 Instalasi VVIP. Sehingga menjadi tugas pokok Paspampres untuk mengamankan segala yang dinilai sebagai ancaman.

Pengendara motor tersebut terpaksa harus dilumpuhkan oleh anggota Paspampres karena penerobosan. Itu merupakan pelanggaran batas Ring 1. Paspampres mengambil tindakan tegas tersebut karena merujuk dalam Buku Petunjuk Teknis Pam Instalasi VVIP yang disahkan oleh Keputusan Panglima TNI tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pam VVIP.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC