Channel9.id-Israel. Israel telah mengizinkan dimulainya kembali ekspor komersial terbatas dari Jalur Gaza, Selasa (22/6/2021). Keputusan ini diambil setelah sebulan lamanya gencatan senjata antara Israel-Palestina berlangsung.
“Setelah mengevaluasi keamanan kami, kami memutuskan untuk mengizinkan ekspor agrikulturan dari Jalur Gaza, pertama kalinya sejak berakhirnya peperangan,” ujar pernyataan dari cabang Menteri Pertahanan Israel, COGAT di hari Senin.
Baca juga: PM Israel Kecam Terpilihnya “Sang Jagal” Presiden Baru Iran
COGAT mengatakan keputusan ini disetujui oleh Perdana Menteri Nafrali Bennet. COGAT juga mengatakan kalau keputusan ini adalah keputusan bersyarat demi terjaga stabilitas keamanan.
Seorang pekerja dari Palestina yang tak ingin identitasnya diketahui mengatakan ada 11 truk ekspor pakaian yang melewati jalanan Karm Abu Salem untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata.
Menurut Saleh al-Zeq, seorang pejabat dari komite perhubungan otoritas Palestina, pelonggaran ini juga termasuk dimulainya kembali layanan surat menyurat dari ataupun ke Gaza. Ribuan paspor dan dokumen sempat tertahan sejak terjadinya peperangan antara Israel dengan Hamas pada tanggal 10 Mei lalu.
Namun, beberapa larangan oleh Israel masih ada yang diterapkan dan mulai menunjukkan akibatnya di sektor yang berbeda.
Pada hari Senin, pabrik botol Pepsi mengatakan kalau mereka gulung tikar dan membuat 250 karyawan menganggur karena mereka tidak bisa mendapatkan barang mentah yang mereka butuhkan. Sebagai gantinya perusahaan akan mengimpor produk yang sudah jadi dari pabrik mereka di Tepi Barat.
“Bahan mentah masih belum diperbolehkan. Selama 60 hari kami sudah menunggu,” kata Hammam Alyazji, manajer development di pabrik tersebut. Bahan tersebut merupakan karbon dioksida dan sirup.
Selain itu, ikan juga tidak termasuk barang yang diperbolehkan di ekspor, kata Nezzar Ayyash dari persatuan nelayan. Ia mengatakan kalau Israel sudah mengurangi wilayah penangkapan ikan lebih dari setengahnya, dari yang seharusnya seluas 37 km, menjadi 11 km seperti yang sudah disetujui di Perjanjian Oslo.
“Ini sangat buruk untuk keberlangsungan para nelayan,” ujarnya.
Pembatasan lainnya termasuk terbatasnya jumlah pasien yang dapat mendapatkan perawatan di Israel ataupun di Tepi Barat.
(RAG)
