Channel9.id – Jakarta. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi, memberikan penjelasan mengenai polemik tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyatakan bahwa lokasi tambang tersebut bukan berada di kawasan wisata dan beroperasi berdasarkan izin resmi.
Fahrur Rozi juga diketahui menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel, perusahaan pengelola tambang di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa Pulau Gag telah memiliki izin eksplorasi sejak 1998 dan ditetapkan sebagai izin usaha pertambangan (IUP) pada 2017.
“Banyak foto hasil editan Al beredar luas, yang seolah-olah menampilkan keindahan Piaynemo berdampingan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Gag. Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, secara geologi, kawasan wisata Piaynemo tersusun dari batuan karst berupa batu gamping, yang berbeda dari batuan tempat biasanya nikel ditemukan. Ia menjelaskan bahwa nikel umumnya berada di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit.
“Artinya, secara ilmiah, wilayah seperti Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin untuk ditambang,” ucapnya.
“Ini bukan soal pro atau kontra, tapi soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat. Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain, termasuk narasi separatis untuk ‘memerdekakan Papua’,” katanya.
Menanggapi unggahan media sosial yang menuding aktivitas tambang merusak lingkungan Raja Ampat, Fahrur meminta agar pihak yang membuat narasi tersebut menunjukkan bukti kerusakan secara konkret. Ia juga mengimbau masyarakat tidak langsung percaya pada informasi yang beredar tanpa dasar.
“Masyarakat harus mendapatkan berita resmi yang sah dari kementerian terkait setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, sebaiknya jangan mudah percaya gorengan medsos,” ujarnya.
Sebagai pengasuh Pondok Pesantren An Nur 1 di Kabupaten Malang, Fahrur menilai isu lingkungan tetap perlu dikawal dengan baik. Namun, menurutnya, penyampaian informasi harus dilakukan secara jujur dan tidak dimanipulasi.
“Mari kita kawal dan lindungi Raja Ampat dengan menyebarkan fakta, bukan narasi menyesatkan dan manipulasi,” katanya.
HT
