Connect with us

Nasional

Kerahkan Kadernya, TP PKK Siap Sosialisasi Pemakaian Masker

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian menyatakan, dirinya selaku Ketua Umum TP PKK siap mengerahkan kader PKK untuk melaksanakan sosialisasi pemakaian masker door to door.

Hal itu disampaikannya pada konferensi pers yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Desa (Mendes)Abdul Halim Iskandar di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di kantor Kementerian Desa di Jakarta, Selasa (04/08).

“Tidak hanya membagikan masker, tapi juga mensosialisasikan bagaimana pemakaian masker yang benar dan apa gunanya masker tersebut. Kegiatan ini akan dilakukan oleh jaringan PKK di seluruh Indonesia dimana Tim Penggerak PKK ini adalah salah satu unsur di pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota dan sampai ke desa, ” kata Tri.

Kader PKK itu sendiri, lanjut Tri, sebetulnya sudah bergerak melakukan kegiatan ini. Namun saat pandemik Covid-19,  kegiatan pembagian masker ini akan dilakukan secara masif  untuk memutus penularan Covid-19.

Di acara yang sama, Mendagri Tito mengungkapkan, dirinya mendapat arahan langsung dari  Presiden Jokowi untuk menggerakkan jaringan PKK sampai dengan ke bawah dalam rangka  mentaati protokol kesehatan. Menurutnya, gerakkan akan dimulai dari masalah masker.

” Nanti hari Senin, kami akan melakukan video conference pertama antara Bapak Mendes, saya selaku Mendagri. Saya sudah janjian juga dengan Pak Doni (Doni Monardo) Kepala Gugus Tugas ini nanti dengan seluruh kepala daerah dan juga Ketua Umum PKK Ibu Tri Tito karnavian,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang memberi sertifikasi produk halal. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

“Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini di monopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/09).

Baca juga: Mulai Besok, Semua Produk dan Jasa Wajib Sertifikasi Halal

Dengan demikian, organisasi islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah hingga perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Meski demikian, pemberian label halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.

“Sementara labelnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Agama,” kata Supratman.

Sementara itu, MUI dalam hal ini berperan dalam memberikan fatwa halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai perbedaan dari sudut pandang fiqih. “Fatwa halalnya ini tetap ada di MUI untuk menghindari perbedaan fiqih,” tandasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Erick Thohir: Pemerintah Perkuat Upaya Penanganan COVID-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah terus memperkuat upaya dan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan dan mengantisipasi meluasnya dampak pandemi. Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Kamis (24/09).

“Berbagai langkah strategis hasil koordinasi dengan lintas kementerian lembaga, terutama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah telah dilakukan. Mulai dari penambahan kemampuan testing specimen, menyiapkan dan menambah kesediaan tempat tidur di rumah sakit serta ruang isolasi, meningkatkan standarisasi penanganan kasus dan pasokan obat terapi penyembuhan, hingga percepatan ketersediaan vaksin COVID-19,” jelasnya.

Baca juga: Erick Thohir Jelaskan Tiga Program Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Hingga kini, lanjut Erick, langkah-langkah tersebut menampakkan hasil yang positif. Per Rabu (23/09), pemeriksaan spesimen harian COVID-19 mencapai 38.181, melebihi standar WHO, dan persentase  pasien sembuh mencapai 73%.

Erick menuturkan, pemerintah juga memastikan kebutuhan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan terjaga dan menjaga ketersediaan fasilitas isolasi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

“Contohnya Wisma Atlet untuk wilayah DKI Jakarta, dan hotel-hotel bintang 2 dan 3 di daerah. Sekaligus hal ini meringankan beban rumah sakit, mengurangi beban tenaga medis supaya tidak kewalahan dan kelelahan. Dan yang juga penting membatasi penyebaran virus dan penularan dari OTG,” katanya.

Continue Reading

Hot Topic

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mundur dari lembaga anti rusiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap.

Namun, Yudi tak menyebut alasan Febri memilih mundur sebagai Kepala Biro Humas KPK tersebut.

“Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke Mas Febri. Saya sedih Mas Febri menyatakan sikapnya mengundurkan diri dari KPK,” kata Yudi, Kamis (24/9).

Baca juga: Febri Diansyah Mantan Jubir KPK Dampingi Sidang Etik PAZ Terkait OTT Pejabat UNJ

Yudi menuturkan, bahwa Febri mundur dari pegawai KPK, bukan hanya dari jabatannya sebagai Kabiro Humas.

“Sebagai sahabat selama 7 tahun ini saya berharap Mas Febri tetap bekerja di KPK. Namun pilihan ada di tangan Mas Febri memang,” katanya.

Diketahui, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK. Sebelumnya, ia juga sempat merangkap sebagai juru bicara KPK menggantikan Johan Budi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC