Connect with us

Nasional

Tri Karnavian: TP PKK Dukung Penuh Gerakan Bagi Masker Masif

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian menyatakan, dirinya beserta kader TP PKK memiliki komitmen penuh mendukung dan turun langsung ke lapangan memasifkan program gerakan. Tri menjelaskan, program bagi masker tersebut untuk pemutusan penyebaran Covid-19 khususnya bagi warga desa dan masyarakat kurang mampu.

“Hari ini kegiatan rutin kita, yaitu memberikan nasi kotak kepada masyarakat juga membagikan masker, serta sosialisasi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Kita juga selalu tidak henti-henti kepada masyarakat agar ikut mematuhi peraturan dimanapun berada dalam rangka memutus mata rantai penularan covid-19,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (04/08).

Pada kesempatan tersebut, Tri menegaskan, dirinya sebagai Ketua TP-PKK siap mengemban amanah kepercayaan Presiden Joko Widodo terhadap TP PKK beserta kader-kader di lapangan. Ia mengakui, meskipun program kesehatan merupakan bagian dari 10 program pokok TP-PKK, namun lantaran pandemi covid-19 kader-kader TP-PKK akan lebih bekerja keras lagi untuk memasifkan sosialisasi pembagian masker dan cara penggunaan masker benar.

“Memakai masker suatu kebiasaan yang baru ya, banyak orang merasa tidak nyaman memakai masker. Tetapi harusnya kita menyadari, dengan memakai masker kita menghindari akibat fatal yang ditimbulkan dari penularan Covid-19,” tuturnya.

Selain itu, Tri juga berharap agar para camat, lurah dan semua perangkat desa dapat mendorong dan menjadi teladan pentingnya mengikuti protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Tak hanya itu, Tri pun membagikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan imun tubuh, diantaranya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, istirahat cukup dan menghindari stress.

“Pertama kita harus makan makanan yang bergizi yang menunjang tubuh kita agar bisa terpenuhi. Kemudian kita berolahraga karena dengan olahraga kita sudah mengetahui akan membantu kekuatan fisik kita. Kemudian istirahat yang cukup, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menyenangkan dan menghindari stres gitu,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mundur dari lembaga anti rusiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap.

Namun, Yudi tak menyebut alasan Febri memilih mundur sebagai Kepala Biro Humas KPK tersebut.

“Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke Mas Febri. Saya sedih Mas Febri menyatakan sikapnya mengundurkan diri dari KPK,” kata Yudi, Kamis (24/9).

Baca juga: Febri Diansyah Mantan Jubir KPK Dampingi Sidang Etik PAZ Terkait OTT Pejabat UNJ

Yudi menuturkan, bahwa Febri mundur dari pegawai KPK, bukan hanya dari jabatannya sebagai Kabiro Humas.

“Sebagai sahabat selama 7 tahun ini saya berharap Mas Febri tetap bekerja di KPK. Namun pilihan ada di tangan Mas Febri memang,” katanya.

Diketahui, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK. Sebelumnya, ia juga sempat merangkap sebagai juru bicara KPK menggantikan Johan Budi.

Continue Reading

Nasional

Karawang Berlakukan Jam Malam, Pasar Hingga Toko Maksimal Buka Pukul 9 Malam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah Kabupaten Karawang memberlakukan jam malam guna menekan penyebaran Covid-19. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyampaikan, kebijakan ini membuat tempat Aktivitas seperti pasar, mal, dan pertokoan dibatasi maksimal buka hingga pukul sembilan malam.

“Kita harap perekonomian tetap berjalan dengan baik namun penyebaran tetap terkendali. Alhasil perlu pendekatan persuasif dan pengaturan jam malam sampai pukul 9 malam. Kebijakan dimulai sejak malam ini,” katanya dilansir Detik.com, Kamis (24/9).

Baca juga : Kemendagri Ajak Bacakada, Parpol, dan Tim Sukses Gelorakan Pilkada Sehat 2020

Penetapan jam malam ini sudah diteken melalui surat edaran jam malam sejak dua hari lalu. Pemkab dan aparat kini sedang melakukan sosialisasi jam malam. Cellica berharap, kebijakan jam malam bisa menurunkan sebaran Covid-19 di Karawang.

“Saya rasa salah satu caranya dengan istirahat cukup dan jam sembilan malam adalah waktu yang tepat untuk istirahat,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Ajak Bacakada, Parpol, dan Tim Sukses Gelorakan Pilkada Sehat 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengajak seluruh partai politik, pasangan bakal calon kepala daerah, tim sukses serta simpatisan untuk menggelorakan dan melaksanakan Gerakan Pilkada Sehat 2020.

“Mari kita gelorakan dan laksanakan Gerakan Pilkada Sehat 2020 dengan menjalankan setiap tahapan pilkada dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dengan baik,”  kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (24/09).

Kemendagri mengapresiasi seluruh partai politik, pasangan bakal calon kepala daerah, dan tim sukses yang telah menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pada saat tahapan penetapan pasangan calon yang digelar dan diumumkan di setiap KPU pada Rabu (23/09).

Bahtiar berharap, untuk tahapan pilkada selanjutnya seluruh bakal calon kepala daerah, parpol pengusung  dan tim sukses untuk tetap konsisten melaksanakan Protokol Kesehatan  Covid-19 sehingga Pilkada 2020 berlangsung dengan sukses dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Sebagai calon pemimpin daerah mari kita menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19,” ujar Bahtiar.

Terkait revisi Peraturan KPU (PKPU)   Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, Bahtiar menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima dari anggota KPU Hasyim Asyi’ari, KPU telah selesai melakukan revisi PKPU.  Salah satu materi yang direvisi terkait pengaturan pengundian nomor urut dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dan sanksi administrasi bagi pelanggarnnya.

Revisi PKPU No 10 Tahun 2020 ini merupakan kesepakatan yang dicapai pemerintah dalam hal ini Kemendagri, DPR (Komisi II DPR), serta penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/9).

“KPU juga telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota, begitu PKPU tersebut diundangkan dan diterbitkan, agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada parpol dan Paslon yang materinya mengutip materi PKPU tersebut, dengan tembusan kepada Bawaslu dan Kepolisian setempat, dalam rangka antisipasi dan sosialisasi,” ujar Bahtiar mengutip informasi yang disampaikan anggota KPU Hasyim Asy’ari.

Ketentuan dimaksud dalam draf revisi PKPU yakni pada  Pasal 55 berbunyi;

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.hanya dihadiri oleh:

  1. Pasangan Calon;
  2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
  3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
  4. 7 (tujuh)/5 (lima) orang anggota KPU Provinsi atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

b. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, dan/atau Tim Kampanye dilarang melakukan iring-iringan dan mengundang massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon; dan

c. peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Revisi pada Pasal 88B yakni;

(1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(2) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

  1. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan; atau
  2. apabila seluruh Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon.

(4) Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan dengan mengambil nomor urut Pasangan Calon yang belum diundi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC