Channel9.id – Jakarta. Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Krishna Murti, memberikan gambaran mengenai ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (20/8/2023) hingga Rabu (23/8/2023).
Sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, Krishna Murti mengatakan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan berbagai agenda, salah satunya adalah penyelenggaraan AMMTC.
“Dalam keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, yaitu Indonesia, maka ada kegiatan yang harus dijalankan, termasuk AMMTC,” kata Krishna Murti di Labuan Bajo, Minggu (20/8/2023).
Dalam pertemuan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki peran penting, yakni bertindak sebagai ketua dalam isu-isu kerjasama dan koordinasi yang menjadi fokus utama negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri mengajukan beberapa isu yang dapat dijadikan dasar kerjasama. Jika disetujui, ini akan menjadi langkah signifikan dalam menangani kejahatan lintas negara.
Krishna Murti menambahkan, Polri menyoroti ‘Labuan Bajo Declaration’ yang menunjukkan komitmen bersama dalam menangani kejahatan domestik, seperti kerjasama menangani pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.
“Yang menarik adalah dalam Labuan Bajo Declaration ini yang sekarang kami siapkan dan besok dibawa Kapolri adalah ada kaitan dengan kejahatan domestik. Kejahatan domestik ini, misalnya pemerkosaan, itu kan bukan transnasional crime tapi pelakunya lari ke luar negeri. Dalam Labuan Bajo Declaration ini kami melakukan kerja sama untuk melakukan penangkapan kepada pelaku-pelaku yang lari ke luar negeri,” kata Khrisna.
“Ini adalah lompatan yang luar biasa. Apabila ini disepakati dukungan penegak hukum di seluruh negara ASEAN akan berlangsung lebih baik,” lanjutnya.
Pembukaan AMMTC ke-17 akan dilakukan oleh Presiden secara daring. Pertemuan ini juga merupakan tahapan pra-SOMTC untuk merumuskan agenda yang akan dibahas selanjutnya. Menariknya, pertemuan ini awalnya direncanakan di Bali, namun dipindah ke Labuan Bajo untuk mempromosikan destinasi wisata premium tersebut.
“Kalau nanti deklarasi hasil AMMTC ini disepakati maka untuk pertama kali akan ada namanya Labuan Bajo Declaration yang mengikat negara-negara ASEAN sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan dan belum pernah ada. Kalau di Bali banyak pertemuan sudah ada Bali Declaration. Nah, Labuan Bajo Declaration inilah pertama kali yang mungkin belum pernah ada sebelumnya,” tandas Khrisna.
AMMTC ke-17 ini dihadiri oleh 10 menteri negara ASEAN dan delegasinya. Tidak hanya itu, delegasi dari China, Jepang, dan Korea Selatan juga hadir. Timor Leste hadir sebagai observer, bersama dengan DGICM dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Dalam agenda kegiatan AMMTC ke-17, terdapat Preparatory ASEAN SOMTC for AMMTC, AMMTC Plenary, dan AMMTC Consultations dengan mitra dialog. Pada penutupan pertemuan plenary, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan enam negara ASEAN mengenai peningkatan kerja sama kepolisian dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Kesimpulan dari berbagai pertemuan dan deklarasi yang disepakati akan diimplementasikan pasca pertemuan ini.
Isu kejahatan transnasional yang dibahas di AMMTC ke-17 antara lain terorisme, perdagangan orang, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, dan penyelundupan manusia. Total peserta kegiatan ini mencapai 275 orang.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk pertukaran informasi mengenai isu-isu kejahatan transnasional dengan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan dan meningkatkan kerja sama dengan Mitra Dialog ASEAN serta para pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Kapolri dan Delegasi AMMTC ke-17 Disuguhi Parade Penyambutan di Labuan Bajo
HT
