Connect with us

Hukum

Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun, ICW Nilai Kejagung Tak Sungguh-sungguh

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat suara terkait  Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Senin, 8 Februari 2021  dalam skandal kasus Djoko Tjandra.

Menurut ICW, vonis yang dijatuhkan majelis hakim membuktikan tuntutan yang dilayangkan jaksa terhadap Pinangki sangat rendah. Jaksa penuntut umum pada Kejagung menuntut Pinangki yang merupakan kolega mereka dengan tuntutan 4 tahun penjara.

“Rentang jarak hukuman antara tuntutan Jaksa dan putusan hakim juga menggambarkan ketidakseriusan Kejaksaan Agung dalam memandang kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (09/02).

Kurnia mengatakan, putusan tersebut masih belum cukup memberikan efek jera. ICW meyakini putusan yang pantas dijatuhkan kepada Pinangki adalah 20 tahun penjara.

Baca juga: Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara 

Meski demikian, menurut Kurnia, masih banyak hal yang belum terungkap dalam penyidikan maupun persidangan terhadap Pinangki. Di antaranya soal alasan Djoko Tjandra percaya dengan Pinangki mengurus persoalan hukumnya di Indonesia.

“Adakah pihak yang selama ini berada di balik Pinangki dan menjamin sehingga Djoko Tjandra percaya dengan agenda kejahatan tersebut?,” ujar Kurnia.

Menurut ICW, perbuatan jahat yang dilakukan Pinangki ini melibatkan tiga klaster sekaligus, mulai dari penegak hukum, pihak swasta, hingga politikus. Maka dari itu, ICW mendesak agar pengembangan perkara Pinangki bisa diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Maka dari itu pasca-vonis Pinangki, ICW mendesak agar KPK segera mengambilalih dan menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk mendalami pihak-pihak lain, terutama menemukan siapa sebenarnya ‘King Maker’ dalam lingkaran kejahatan Pinangki dan Djoko Tjandra,” tandas dia.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KPK Duga Uang Korupsi Eks Mensos Mengalir ke Sejumlah Pihak Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang korupsi Bansos Covid-19 eks Menteri Sosial Julari Batubara dengan menggali kesaksian Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Munawir.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, KPK mensinyalir adanya uang korupsi Bansos Covid-19 mengalir ke sejumlah pihak di daerah yang diberikan oleh tersangka Juliari.

“Munawir didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan aliran sejumlah uang yang di berikan oleh tersangka JPB (Juliari P. Barubara) ke beberapa pihak di daerah,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (26/2).

Selanjutnya, Politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus ditelisik terkait pengetahuannya mengenai adanya pembagian jatah bansos Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.

“M. R Ihsan Yunus dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos,” kata Ali.

Sementara itu, saksi Rizki dan Firmansyah selaku anggota Tim Bansos Covid-19 dicecar penyidik antirasuah mengenai telah diaturnya sejak awal vendor-vendor yang akan mendistribusikan paket sembako.

“Sejak awal sekaligus dikonfirmasi adanya dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) ke beberapa pihak di Kemensos RI,” imbuh Ali.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing berkisar Rp11, 9 miliar, USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

IG

Continue Reading

Hukum

Suap Bansos, Politisi PDIP Ihsan Yunus Diperiksa KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDIP Ihsan Yunus menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ihsan dicecar KPK terkait pembagian jatah paket bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Didalami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemensos tahun anggaran 2020 dan dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos di Kemensos tahun ajar  2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (26/02).

Baca juga: Kasus Suap Bansos, KPK Periksa Rumah Orang Tua Politikus PDIP

Ali juga menyebut, pihaknya tengah mendalami proses penunjukkan vendor yang diduga telah diatur sejak awal. Hal ini dikonfirmasi dari Rizki Maulana dan Firmansyah selaku Anggota Tim Pengadaan Barang atau Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan Covid-19.

“Keduanya dikonfirmasi adanya dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka Matheis Joko Santoso kepada beberapa pihak di Kemensos,”imbuh Ali.

Sebelumnya, dalam rekonstruksi perkara Bansos Covid-19 terungkap Ikhsan melalui operatornya Agustri Yogasmara atau Yogas menerima uang sekitar Rp 1,5 miliar dan sepeda mewah merk Brompton dari tersangka Harry Van Sidabuke.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan Covid-19.

Continue Reading

Hot Topic

Kompolnas: Bripka CS Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Mabes Polri untuk menjerat Bripka CS dengan pasal berlapis. Pelaku penembakan di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat itu harus ditindak tegas lantaran mengakibatkan tiga orang tewas dan satu luka-luka.

“Kami mendorong proses penegakan hukum terhadap pelaku, melalui penyidikan kasus pidananya dengan menjerat yang bersangkutan dengan pasal-pasal berlapis dan pemeriksaan pelanggaran kode etik,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Jumat (26/02).

Baca juga: Propam Polri: Bripka CS Akan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Poengky menilai, Bripka CS bukan hanya harus diproses secara kode etik, namun juga harus diproses secara hukum pidana.  Pelaku juga harus diperiksa lebih lanjut apakah saat kejadian, pelaku mengkonsumsi minuman keras dan narkoba ataukah tidak.

“Jika nantinya terbukti mabuk akibat mengonsumsi minuman keras atau narkoba, maka dapat dijerat pula dengan pasal-pasal terkait penyalahgunaan miras dan atau narkoba,” tuturnya.

Poengky juga menyoroti terkait unsur penyalahgunaan senjata api. Apabila Bripka CS pada saat melakukan perbuatannya tidak dalam kondisi tengah bertugas, seharusnya tidak diperbolehkan membawa senjata api.

“Seharusnya jika yang bersangkutan tidak sedang melakukan tugas, maka tidak boleh membawa senjata api karena rentan penyalahgunaan. Sehingga selain dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, juga berpotensi dijerat pasal penyalahgunaan senjata api,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC