Connect with us

Hukum

KPK Periksa Ketua DPC PDIP Kendal Terkait Korupsi Bansos

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Akhmat Suyuti pada Jumat (19/2). Dirinya akan dimintai keterangan terkait perkara suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (19/2).

Selain Akhmat Suyuti, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap istri tersangka Matheus Joko Santoso, Elfrida Gusti Gultom. Lembaga antirasuah itu akan memeriksa Elfrida dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Adi Wahyono (AW).

Baca juga: Korupsi Bansoss, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara 

KPK juga memanggil seorang pengacara, Hotma Sitompul untuk memberikan keterangan bagi tersangka Matheus Joko Santoso. Kendati, belum diketahui lebih lanjut informasi apa yang akan digaki tim penyidik KPK dari ketiga saksi tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus suap pengadaan bansos Covid-19 di Jabodetabek ini. KPK mentersangkakan mantan Mensos Juliari Peter Batubara (JPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) serta Adi Wahyono (AW), Direktur PT Duta Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) dan Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja (AIM).

JPB disebut-sebut menerima suap Rp 17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Suap tersebut diterima politikus partai berlogo kepala banteng moncong putih itu melalui dua tahap.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 8,2 miliar. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar.

JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menghilangkan dokumen terkait bansos Covid-19. Hal itu dia sampaikan berkenaan dengan perkara dugaan suap bansos yang menjerat JPB.

“Prinsipnya kalau itu namanya dokumen negara itu wajib ada di tempatnya, seperti di Kemensos ini yang namanya dokumen negara sebagai pertanggungjawaban per waktu harus ada,” kata Karyoto di Jakarta, Selasa (16/2).

Dia mengingatkan akan ada ancaman pasal bagi siapa pun yang menghilangkan dokumen-dokumen tersebut. Sebabnya, dia menekankan kepada masyarakat agar tidak menghilangkan dokumen-dokumen tersebut.

“Kecuali kalau dia menghilangkan ada pasal sendiri nanti, jadi kita tidak khawatir itu,” katanya.

Karyoto menegaskan, tim penyidik KPK terus fokus untuk mengusut dan mengembangkan kasus suap bansos tersebut. Dia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan KPK bakal menjerat pihak lain yang terlibat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Hampir hari-hari kami kerjanya hanya diskusi dan diskusi, dan hari tertentu secara rutin satu minggu dua kali kita akan ekspose ke pimpinan tentang hal hal yang akan dinaikkan. Jadi pada prinsipnya kami sangat serius, mudah-mudahan keseriusan ini akan membuahkan hasil yang cukup bagus,” katanya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polisi Tangkap 10 Anggota Geng Motor  “All Star” di Serang

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Beredar video viral di media sosial memperlihatkan puluhan anggota geng motor yang mengendarai sepeda motor sedang melakukan konvoi dengan membawa berbagai senjata tajam di persimpangan lampu merah Ciceri Kota Serang dan memblokade jalan.

Aksi memblokade Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Banten itu bikin para pengguna jalan resah.

Sambil menggeber-geber gas sepeda motor hingga mengeluarkan bunyi meraung-raung, mereka berteriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam.

Polda Banten kemudian berhasil menangkap sejumlah anggota geng motor itu. Geng motor itu bernama “All Star”.

“Kami mengamankan 10 orang dari 36 pelaku dan menyita barang bukti berupa celurit,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten Kombes Martri Sonny di Serang, Minggu 7 Maret 2021.

Penangkapan geng motor “All Star” itu berkat kerja keras Polda Banten dan Polres Serang usai viral di media sosial dengan memamerkan aneka senjata tajam dan mengancam beberapa warga pada Sabtu 6 Maret 2021 pukul 03.00 WIB dini hari.

Sonny menjelaskan, para tersangka itu melakukan konvoi bersama ratusan anggota lainnya dan bergerak dari Kemang menuju SMPN 16 untuk menjemput lima anggota geng motor.

Kemudian, mereka bergabung menuju Kilasah Kasemen ke Trondol dan terakhir di lampu merah Ciceri dekat Carrefour memblok jalan sambil mengacungkan senjata tajam yang viral di media sosial.

Motif sementara hasil dari penyidikan yakni aksi balas demdam, karena dua bulan lalu kelompoknya dianiaya atau dibacok.

“Perencanaan aksi itu melalui komunikasi menggunakan media sosial Grup WhatsApp geng motor “All Star” untuk melakukan balas dendam,” ujar Sonny.

Adapun polisi menyita beberapa barang bukti berupa handphone dan tujuh senjata tajam.

Dari 10 pelaku yang diamankan itu di antaranya satu pelaku sebagai daftar pencarian orang (DPO) atas peristiwa pengeroyokan pada orang lain sekitar Januari 2021.

Pelaku DPO itu merupakan ketua geng motor kelompok All Star Serang Timur berinisial A diduga mengajak dan menghasut untuk membalas dendam.

“Polda Banten dan Polres Serang kini memburu para pelaku geng motor lainya yang meresahkan warga,” katanya.

HY

Continue Reading

Hukum

MAKI Lapor KPK, Terdapat Dugaan Penyimpangan Pajak Senilai Rp 1,7 T

Published

on

By

MAKI Serahkan Profil ‘King Maker’ Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Channel9.id-Jakarta. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun yang juga diduga terkait kasus pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang sedang diusut KPK.

“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/3).

Soal laporannya tersebut, Boyamin mengaku, mendapatkan data terkait orang sama yang saat ini sedang diusut KPK tersebut. Dia mengungkapkan, terdapat perusahaan menunggak pajak sekitar Rp 1,7 triliun yang terjadi sekitar 2017-2018.

“Saya kemudian mendapatkan data yang terkait dengan orang yang sama waktunya lebih jauh lagi sekitar tahun 2017-2018, di mana ada perusahaan besar yang menunggak pajak Rp 1,7 triliun,” ungkap Boyamin.

Dikarenakan perusahaan itu tidak kooperatif membayar tunggakan pajak, lanjut dia, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin untuk menyandera tiga pejabat perusahaan tersebut, yaitu komisaris berinisial DS, direktur utama berinisial WW, dan direksi berinisial AT.

“Kemudian yang disandera hanya satu orang DS bukan memegang saham tetapi jabatannya komisaris utama. Dia seakan-akan punya harta Rp 15 triliun sehingga dia harus membayar kewajibannya Rp 15 miliar atas pembayaran Rp 15 miliar itu kemudian dilepaskan dan hingga saat ini tagihan Rp 1,7 triliun tidak terbayar dan terhadap WW dan AT, dirut dan direksi tidak dilakukan penyanderaan hingga saat ini,” ujar Boyamin.

Dengan demikian, kata dia, atas tidak ditagihnya tunggakan pajak Rp 1,7 triliun dan tidak disandera-nya dua orang tersebut, MAKI meminta KPK untuk menindaklanjutinya.

“Dua orang yang lebih punya jabatan penting yang diduga pemegang saham itu, maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklajuti. Apakah ada dugaan suap-nya atau tidak,” tandas Boyamin.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi Bakal Diperiksa KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR Iis Rosita Dewi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Iis yang merupakan istri dari mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya.

“Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3). Belum diketahui apa yang hendak digali penyidik dari mereka.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi (AMP) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC