Connect with us

Opini

Jalur Rempah: Masa Lalu dan Masa Depan Kita (2)

Published

on

Oleh: Andre Donas*

Channel9.id-Jakarta. Nyatalah, laut adalah masa depan. Cakrawala harapan dan kebebasan tanpa batas. Keluasan tanpa akhir, kedalaman tak terjelajahi. Demikianlah para filsuf dan penyair menjadikan laut metafora bagi sebuah dunia masa depan, wujud segala peluang dan kemungkinan. Sebuah antitesa dari daratan dan teluk yang digambarkan sebagai ketenteraman purba yang kedaluwarsa, yang membenam dan menjerat kaki hingga menghalangi kita beranjak menuju dunia baru yang lebih dinamis dan menjanjikan. Dan laut, sekali lagi, menjelma sebuah harapan kehidupan yang baru, yang segera melemparkan daratan ke masa silam.

Jika laut adalah masa depan dan daratan adalah masa lalu, kenapa dalam kehidupan berbangsa kita hari ini yang terjadi sebaliknya? Bagi kebanyakan kita kedigdayaan bangsa kita di laut sejak ribuan tahun yang lalu tidak meninggalkan jejak apapun di dalam kesadaran kita selain tinggal sebagai sejarah yang diceritakan dan dihapalkan di kelas-kelas. Anak-anak cuma paham sedikit cerita tentang keberanian pelaut Bugis menjelajahi setengah wilayah dunia, dari Paskah hingga Madagaskar, dengan perahu-perahu bercadik. Tahu bahwa nenek moyangnya dulu dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi penguasa laut. Setelah itu? Sebagaimana pelajaran yang dihapal dan diulang, laut cuma hadir dalam wacana namun hilang dalam praksis.

Baca juga: Jalur Rempah: Masa Lalu dan Masa Depan Kita 

Tak cuma itu. Bahkan yang terlintas di kepala sebagian kita tentang laut adalah gambaran sebuah keterbelakangan. Wujud ketertinggalan dibanding kehidupan modern lainnya. Maka bayangan kita tentang laut segera disergap oleh potret kekumuhan dan kemiskinan pemukiman nelayan. Yang lebih menyedihkan, sebagian kita terjangkit virus orientalisme saat memandang kearifan masyarakat bahari seperti di Mandar dan suku Bajo sebagai bentuk kehidupan primitif. Cuma ditulis dan dibanggakan karena terlihat eksotik. Cuma jadi tontonan dan atraksi wisata, atau sebaliknya sekedar obyek belas kasihan. Laut jauh tertinggal di belakang. Laut cuma sejarah. Lalu apa manfaat kehebatan sejarah laut buat bangsa? Kebanggaan yang bisa dikenang? Kita tahu, kenangan tidak cukup menyejahterakan. Kebanggaan tak mampu mengenyahkan perut lapar.

Manusia modern hingga abad ke-20 adalah manusia yang terobsesi dengan sejarah, menurut Michael Foucault, pemikir kebudayaan terkemuka Perancis. Obsesi mereka pada sejarah (waktu), telah membawa pada kecenderungan meremehkan peran penting yang lain. Kita saksikan filsafat dan pengetahuan modern dipenuhi oleh gagasan besar tentang “progress”. Mulai dari Hegel tentang proses evolusi rasio manusia, proses keunggulan rasio melawan kekuatan-kekuatan irasional (Comte), proses evolusi organisme (Darwin), proses lahir, tumbuh dan runtuhnya peradaban (Spengler & Toynbee), hingga perjuangan kelas (Marx), menunjukkan idea of progress mewarnai pemikiran khas jaman itu.

Namun di pertengahan abad muncul perubahan signifikan cara memandang sejarah. Bersamaan makin problematisnya obyektivitas di area epistimologis, dipersoalkan pula konsep obyektivitas sejarah. Meski de facto bermain di wilayah rekonstruksi atau sekedar mengcopy masa lalu, sejarah bergeser menuju wilayah konstruksi yang produktif. Lemah dalam klaim obyektivitas, membuat sejarah menjadi kegiatan “mencipta masa lalu”, meski berlandaskan teks dan bukti. Sebuah proses konstruksi naratif bersifat intertekstual, tafsir atas tafsir yang tidak sederhana, dan pemilihan peristiwa dan tokoh yang dianggap bernilai sangat ditentukan oleh visi teoritis dan kepentingan tertentu. Sejarah kini menjadi kegiatan menafsir, menata dan mengelola masa lalu.

Beruntung, kecenderungan abad 21 membawa kita keluar dari telikungan ideologis, metafisika yang abstrak, dan positivisme ilmiah. Kita bergerak menuju pengalaman yang lebih kongkret, dinamis dan kompleks. Itu sebabnya kita perlu mendengar petuah pemikir postmodern Edward Soja dalam buku “Postmodern Geographies” yang mengatakan, buat manusia modern kesadaran ruang (geografis) sama pentingnya dengan kesadaran waktu (sejarah). Mengikuti anjuran Soja, kita harus menangkap maksudnya dengan jelas, yaitu: mari kita lihat manfaat ruang geografis selain manfaat sejarahnya. Soja, menghadirkan Imajinasi Geografis melengkapi imajinasi lama, Imajinasi Historis. Kita perlu melihat sesuatu yang lebih nyata yaitu lingkungan geografis di mana kita hidup dari pada terus-menerus bersandar pada kenangan dan kisah-kisah besar masa lalu. Sejarah harus digunakan secara kreatif dan kontekstual untuk kebutuhan jaman. Sejarah harus

digunakan untuk memaksimalkan proses penguasaan ruang geografis. Sejarah harus membuat kita sadar bahwa kita pernah menjadi bangsa yang mampu memaksimalkan penguasan ruang geografis.

Jika manfaat geografis menjadi orientasi masa depan, mari kita tinggalkan ilmu sejarah sejenak dan kita masuk ke wilayah disiplin geografi, khususnya bidang yang disebut antropogeografi yang kelak lebih popular disebut Geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kesadaran akan konsepsi ruang dalam kehidupan politik, tentang pentingnya memanfaatkan ruang geografis. Pakar geopolitik Andrew Gyorgy mengatakan, “setiap bangsa memiliki konsepsi ruang, yakni ide tentang batas- batas kekuasaan teritorialnya masing-masing. Hancurnya sebuah bangsa merupakan hasil dari menurun dan diabaikannya konsespsi tentang ruang itu.

Geografi selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Geografi membentuk identitas, karakter, dan sejarah negara-bangsa (nation-states); geografi juga membantu sekaligus menghalangi kemajuan ekonomis, sosial, dan politik; geografi juga berperan penting dalam hubungan internasional. Sementara geopolitik merupakan studi mengenai pengaruh faktor geografis terhadap perilaku negara, yakni bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan kondisi fisik menentukan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dan menentukan posisinya dalam hierarki negara

Wilayah nasional suatu negara adalah modal dasar kodrati yang harus didayagunakan untuk mendukung kehidupan bangsa tersebut. Kemajuan teknologi, berkurangnya sumber daya alam dan pertambahan penduduk telah menjadikan ruang dunia relatif semakin sempit. Itu sebabnya setiap bangsa harus berikhtiar menjadikan wilayah nasionalnya masing-masing sebagai ruang hidup yang mampu mendukung kebutuhan bangsanya seoptimal mungkin. Demikian pula laut. Laut harus menjadi pilihan berikutnya. Tapi tentu ini bukan sebuah ajakan untuk menjadikan laut sebagai obyek eksploitasi baru setelah daratan dikuras dan diperkosa habis-habisan. Laut harus menjadi sumber kehidupan baru sekaligus inspirasi buat kepentingan konservasi.

*Penulis dan Pegiat kebudayaan, anggota Perkumpulan Luar Kotak

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Presiden Jokowi Dan Kemajuan Bali Menuju Indonesia Raya Yang Sehat, Aman, Damai, Dan Maju

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli

Channel9.id – Jakarta. Provinsi Bali (Pulau Dewata), Indonesia, sungguh-sungguh berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah kegiatan bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional. Juga dalam rangka penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan internasional G 20 dan kegiatan kenegaraan Presiden RI Jokowi sebagai Presidensi G 20. Kemudian tuan rumah penyelenggaraan Apel Siaga Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Se-Indonesia. Dan tuan rumah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Se-Indonesia.

Bahkan masih ada lagi beberapa kegiatan institusi dan komunitas lainnya selama brberapa hari di beberapa lokasi di Bali. Keseluruhan kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari di awal Desember 2021. Ada agenda kerja dan kegiatan jajaran Kementerian PUPR RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Basoeki Hadimoeldjono. Ada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Siti Nurbaya Bakar. Ada jajaran Kementerian BUMN RI dan sejumlah BUMN di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Erick Thohir.

Kemudian, ada jajaran TNI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ada jajaran Polri di bawah kepemimpinan dan kehadiran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Ada jajaran Kementerian Luar Negeri RI.

Keberadaan dan kehadiran serta kegiatan pejabat tinggi negara tersebut, pada dasarnya berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan KTT G 20 dan posisi Negara Indonesia dan Presiden RI Jokowi sebagai Pemimpin (Presidensi) G 20.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dan terutama daerah dan masyarakat Pulau Dewata, berhasil dengan gemilang menyampaikan sejumlah “pesan” moral dan kultural berbasis stabilitas keamanan kualitas hukum serta kualitas perekonomian Indonesia. Bobot pesan tersebut sangat berdampak kuat, positif, efektif, dan produktif. Bagi masyarakat dan komunitas domestik nasional dalam negeri serta bagi masyarakat, komunitas dunia internasional dan negara-negara lain. Juga bagi keseluruhan institusi-institusi regional dan internasional. Intinya adalah perihal Indonesia Raya yang sehat, aman, damai, kondusif, sukses, dan maju.

Momentum keseluruhan rangkaian kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri (seluruh Pejabat Utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres Se-Indonesia) berhasil dengan bobot nilai tinggi – membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intisari pesan tersebut adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin meningkatkan dan memudahkan percepatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum dan keadilan. Perspektif tersebut terutama dalam kerangka percepatan penanganan pandemik Covid-19 dan Vaksinasi serta percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi dan berbagai subsistem perekonomian lainnya yang terkait.

Kehadiran Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Membuka kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia, semakin menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya posisi, peran, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Polri.

Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan, kemasyarakatan, dan pemerintahan memperhatikan dan mendukung sepenuhnya institusi Polri dan jajaran dalam membangun dan memajukan Indonesia berbasis Negara Pancasila, Negara Hukum Indonesia, Negara Demokratis Konstitusional, Negara Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan dan kebijakan dalam kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia dan juga dalam beberapa kesempatan, mengenai POLRI Yang PRESISI. Filosofi, doktrin, dan substansi tersebut, pada dasarnya dan pada giliranya mereformasi dan mentransformasi Polri dan keseluruhan jajaran untuk semakin dan selalu bersama rakyat memajukan Indonesia. Juga harus senantiasa membumikan dan mempraxiskan nilai-nilai dan sistem nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Tri Brata.

Apalagi institusi Polri belum lama ini atau baru-baru ini, menurut hasil penelitian dan survey lembaga independen, mendapat penilaian terbaik dan tertinggi serta memperoleh kepercayaan publik sebagai institusi terpercaya atau terbaik dan tertinggi yang dipercayai publik. Perihal tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden RI Jokowi dalam Pidato dan Sambutan Arahan di acara Pembukaan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia. Ada sejumlah Ketua Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Tinggi Negara, dan Panglima TNI datang menghadiri dan menjadi Pembicara (Narasumber).

Demikian juga mengenai momentum penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan Rapimnas Kadin (Pimpinan dan Pengurus Kadin Pusat dan Kadin Daerah). Forum ekonomi dan suasana kebatinan tersebut, berhasil membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intinya adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin melakukan percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sumber daya dan energi perekonomian beserta infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia.

Bahkan institusi beserta jajaran birokrasi, politik, hukum, keamanan, dan institusi terkait lainnya, diharapkan dan diarahkan untuk bekerja, bertugas, dan bertanggungjawab bersama Kadin. Perihal tersebut untuk memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian. Demikian juga untuk penyiapan, penataan, dan penguatan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia. Prasyarat dan persyaratan mutlak menuju dan membangun perekonomian adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang dinamis, demokratis, dan kondusif.

Kedatangan Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Membuka kegiatan Rapimnas Kadin Se-Indonesia, pada dasarnya memastikan kualitas posisi, peran, tugas, dan tanggungjawab komunitas pengusaha di Indonesia (Kadin). Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan dan pemerintahan tentu mendukung dan mendorong pekerjaan dan pemajuan Kadin dan jajaran. Terutama dalam memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian.

Juga dalam rangka membangun dan memajukan ekonomi kreatif, produktif, dan inovatif. Ada investasi, produksi, distribusi, penciptaan, peningkatan, dan perluasan lapangan kerja baru dan terbarukan. Kemudian ada pergerakan dan pertumbuhan perekonomian berbasis ekosistem (ekologi) dan kualitas lingkungan hidup. Juga perekonomian berwarna pemerataan dan keadilan sosial dan struktural. Juga “Ekonomi Hijau”. Sesungguhnya Ekonomi Hijau sangat Indonesia karena sesuai dengan sistem nilai Keindonesiaan Raya.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid beserta jajaran pimpinan dan fungsionaris Kadin Pusat dan Kadin Daerah, memiliki komitmen dan tekad beserta berkemauan kuat dan berkehendak baik untuk membangkitkan dan memulihkan Indonesia (terutama dalam hal perekonomian). Juga berikhtiar dan berniat membangun dan mengorganisasikan Kadin untuk menjadi garda terdepan dan lokomotif perekonomian Indonesia. Demikian juga tentunya jajaran Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah, pada dasarnya mesti selalu bekerjasama dan bergotongroyong berssma dengan Kadin.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, datang menghadiri sekaligus menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Menutup kegiatan Rapimnas Kadin Se-Indonesia. Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, juga melakukan kunjungan kerja dengan sejumlah agenda kegiatan kenegaraan. Ada juga beberapa Ketua Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Tinggi Negara, datang menghadiri, mengikuti, dan menjadi Pembicara (Narasumber) di dalam kegiata Rapimnas Kadin.

Menurut Penulis yang juga pada saat bersamaan berada di Bali karena ada sejumlah tugas, pertemuan, dan kegiatan, Provinsi Bali berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Pemerintah dan warga masyarakat Bali beserta seluruh komponen terkait secara berarti dan dengan gemilang kembali mengukuhkan dan menumbuhkan pandangan dan pendapat publik nasional dan internasional. Intinya adalah bahwa Indonesia semakin bangkit, bangun, tumbuh, dan tangguh dari Bali.

Penulis yang juga berkesempatan menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan, di Bali, dalam sebuah kegiatan lain, yaitu Seminar dan Workshop Tingkat Nasional, bertajuk : “DIGITECH Festival Se-Indonesia”, berpendapat bahwa perihal keberhasilan dan kemajuan tersebut adalah karena peran, kinerja, dan kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran; Kapolda Bali Irjen Pol. I Putu Jayan Danu Putra dan jajaran; Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan jajaran; Danrem Wirasatya (Bali) Brigjen TNI Husein Sagaf dan jajaran. Dan juga seluruh institusi terkait lainnya. Keberhasilan tersebut merefleksikan, menunjukkan, dan semakin mengkonfirmasi adanya kualitas hubungan dan kerjasama di antara keseluruhan institusi di Bali. Juga didukung dan ditopang oleh kultur masyarakat dan daerah Bali yang penuh dengan sistem nilai kebaikan dan kemajuan.

Kultur kebersamaan, keutuhan, dan kegotongroyongan masyarakat dan daerah Bali, sangat mewarnai dan memaknai setiap dan seluruh agenda kerja dan kebijakan strategis serta acara dan kegiatan. Kualitas kinerja, kepemimpinan, dan keanggotaan institusi dan jajaran di Bali selama ini dan sebelum ini, sudah terbangun baik, efektif, dan produktif. Terutama ketika mempersiapkan dan menyelenggarakan keseluruhan rangkaian acara kegiatan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kegiatan persiapan KTT G 20; Apel Siaga Kasatwil Polri; Rapimnas Kadin.

Bali, Minggu, 5 Desember 2021.

Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia

Continue Reading

Opini

Batalkan UU Cipta Kerja Segera!

Published

on

By

Oleh: Marwan Batubara

Channel9.id – Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen.

Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”.

Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di bawahnya *dibatalkan*. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi (29/11/2021) di atas. Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali. Tuntutan pembatalan UU Ciptaker No.11/2020 didasari berbagai fakta dan logika hukum, serta kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia seperti diurai berikut.

Baca juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional

Pertama, MK menyatakan secara formil pembentukan UU No.11/2020 bertentangan dengan konstitusi. Maka, jika cara dan proses pembentukan UU No.11/2020 saja sudah tidak sesuai konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka materi muatan yang ada di dalamnya otomatis juga bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, dengan putusan MK No.91/2020 maka concern publik, terutama stake holders terkait, tentang adanya moral hazard dalam pembentukan UU Ciptaker telah “terkonfirmasi.” Karena dominannya kepentingan sejumlah kalangan dalam lingkar kekuasaan, terutama para anggota oligarki penguasa-pengusaha, maka amanat konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun dilanggar.

Ketiga, dominannya peran oligarki dalam proses pembentukan UU Ciptaker tak lepas dari motif yang diusung. Justru motif inilah yang lebih merusak negara dan merugikan rakyat dibanding pelanggaran asas formil pembentukan peraturan. Motif oligarki terlibat aktif adalah agar ketentuan dan materi muatan UU Ciptaker menjamin tercapainya agenda dan kepentingan yang dituju, tak peduli jika materi muatan tersebut melanggar konstitusi. Karena berstatus UU oligarkis, maka sangat pantas jika UU Ciptaker dinyatakan batal segera!

Keempat, bertolak belakang dengan kesempatan dan peran luas tanpa batas bagi anggota oligarki, pemerintah justru membatasi partisipasi dan akses publik. Secara esensial, hak publik berpartisipasi harus memenuhi syarat berupa: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak mendapat jawaban. Karena hak-hak publik ini, terutama stake holders terkait, :telah diberangus”, maka otomatis materi muatan UU Ciptaker pun inskonstitusional.

Dalam rangka “mengakomodasi partisipasi publik”, Putusan MK No.91/2020 memang telah memuat terjadinya berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, FDG, lokakarya, diskusi publik dan berbagai forum yang digelar DPR dan pemerintah (halaman 441-445). Namun karena lebih bersifat searah, basa-basi, formalitas, “pemaksaan kehendak”, tanpa dialog untuk mencapai kesepakatan, maka banyak pihak yang bersifat pasif dan walk-out dari forum tersebut. Sehingga wajar jika materi muatan yang dihasilkan pun tidak sesuai konstitusi.

Kelima, hakim-hakim MK telah mendapat berbagai “fasilitas” dari pemerintah dalam UU MK No.7/2020. Hal ini patut diduga “hadiah atau suap” yang dapat membuat para hakim gagal bersikap objektif memutus perkara uji formil/materil UU Ciptaker. Misalnya, perpanjangan masa jabatan menjadi 70 tahun bagi yang tengah menjabat, perpanjangan periodisasi hakim sebagai konsekwensi masa jabatan yang diperpanjang, atau perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua menjadi lima tahun. Berbagai “hadiah” ini dapat menimbulkan “conflict of intersest” yang menghasilkan putusan MK bernuansa “moral hazard”. Publik dapat menilai MK bagian dari oligarki, sehingga putusannya tidak konsisten dengan konstitusi.

Keenam, sejumlah pakar menyatakan Putusan MK No.91/2020 jalan tengah yang pantas diterima dan diapresiasi. Lalu ada pula yang menyatakan putusan tersebut diambil karena ada asas manfaat yang harus dipertimbangkan.

Dengan dugaan adanya moral hazard di atas, publik dapat pula menilai jika putusan MK merupakan jalan tengah. Namun jalan tengah yang memilih antara amanat konstitusi dengan kepentingan oligarki dan pribadi para hakim, bukan memilih antara amanat konstitusi dengan manfaat bagi kepentingan rakyat.

Uraian di atas menjelaskan berbagai alasan mengapa Putusan MK No.91/2020 dan UU Ciptaker No.11/2020 harus dibatalkan. Guna mencapai target oligarki kekuasaan, berbagai cara dan rekayasa dilakukakn, termasuk partisipasi publik dihambat dan UU MK dirubah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, rakyat pantas menuntut agar UU Ciptaker segera dibatalkan dan untuk itu Pemerintah harus segera menerbitkan Perppu. Mari terus kita suarakan![]

Jakarta, 30 November 2021

Penulis adalah Direktur Eksekutif IRES dan Deklarator KAMI

Continue Reading

Hukum

Tak Ada Pengecualian Jabatan Dalam Hukum, Siapapun Bisa Kena OTT

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum (equality before the law) , tanpa membedakan suku, agama, pangkat, dan jabatan. Ini asas dalam hukum yang menekankan tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau kebal hukum apapun jabatannya termasuk polisi, jaksa, dan hakim sekalipun. Hukum itu diadakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bukan untuk memanifestasikan kekuasaan yang bila kekuasaan itu tidak dipagari dengan rambu hukum akan menjadi keadilan yang liar.

Jadi sepanjang seseorang tersebut sekalipun pejabat hukum bila melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pula bagi pelaku yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Tentang makna tertangkap tangan diatur oleh KUHAP dan ini berlaku bagi siapapun yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian ditemukan alat bukti yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, OTT itu harus dimaknai sebagai represi kejahatan. Suatu rule of law model, OTT masih diperlukan sekaligus menjadi proses penanggulangan kejahatan yang sebenarnya.

Karenanya, tidak ada perbedaan atau pengecualian orang dalam pemberlakukan tertangkap tangan. Malah hukum acaranya memberikan mekanisme lebih mudah dalam penerapan hukum bagi pelaku yang di OTT. Jadi, penegakan hukum tidak bisa terhalang oleh kualifikasi profesi atau jabatan pelaku dalam upaya mendorong penegakan hukum yang berkualitas. Malah dalam hukum pidana diatur bila kejahatan dilakukan oleh penegak hukum sanksinya lebih berat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal.

Jadi bila ada wacana bagi aparatur hukum tidak bisa di OTT dengan alasan sebagai pejabat simbol negara, ini harus dihindari. Dikhawatirkan bisa-bisa aparatur hukum jadi “penjahat terselubung”, akan jadi pembacking oknum- oknum yang bermufakat dalam sebuah kejahatan yang dibungkus pengamanannya melalui kewenangan jabatan atau kesempatan yang ada dalam jabatannya.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti
[

Continue Reading

HOT TOPIC