Connect with us

Opini

Baliho Tokoh Partai Era Pandemi

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Baliho Airlangga Hartarto, bersama sejumlah nama lain seperti Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar dapat reaksi ‘hebat’ sejumlah pihak. Sinisme. Divonis tak punya hati. Tak peduli jantung rakyat. Uang terhambur. Lebih elok bantu korban pandemi.

Berkebalikan.

Mural berimajinasi Jokowi yang ‘hilang’ disambut antusias dan diusung menggejuju ke langit biru. Pembuat yang belum bersua, bakal disematkan tuah kepahlawanan.

Nilai mural itu disamakan dengan tulisan-tulisan bernada republiken di Jakarta, dalam grammar bahasa Inggris dan Belanda, setelah Jepang menyerah perang 1945. Tan Malaka brada dibalik mural “Merdeka atau Mati” itu.

Beberapa membuat perbandingan. Mural yang digunakan bagai kelompok ‘perlawanan’ bawah tanah zaman Hitler, Mussolini, Lenin, hingga de Gaulle.

Saling dukung. Berkerumun bagai ribuan bayi ikan toman berwarna orange di seputar kepala induk. Demokrasi subtantif sedang ditegakkan,  diargumenkan. Seni berbentuk grafiti, bermakna relasi etis, berdimensi humanis.

Partai politik?

Kian tak dianggap. Padahal, upaya membangun eksistensi partai politik baru berlangsung dalam dua puluh tahun terakhir. Walau, mayoritas warna partai politik masih terpengaruh figur-figur ketua umum yang memimpin.

Model perebutan kekuasaan di Afghanistan dielu-elukan, bersandar pilihan kitab sendiri. Berapa harga begitu banyak senjata di tangan non militer dan non polisi, tak ditanya. Formulasi seperti apa guna gudangkan senjata-senjata itu dalam transisi pemerintahan, tak dipedulikan.

Baliho bergambar ketua umum partai politik di Indonesia, kadang dinilai lebih berbahaya ketimbang senapan moderen yang menyalak di tanah Afghanistan. Pihak mana yang menekan pelatuk, punya fans sendiri-sendiri. Partai politik masih menjadi kelompok yang paling tidak disukai, ketimbang militer dan polisi, misalnya.

Sejumlah negara, terlebih dulu mengalami revolusi fisik atau perang saudara, sebelum demokrasi mulai dijalankan. Negara dalam bentuk kerajaan, terutama. Revolusi Perancis (1789-1799) dan Revolusi Oktober yang dikenal juga dengan Revolusi Bolsyevik di Russia (7-8 November 1917), misalnya. Negara lain, ketika melepaskan diri dari negara kolonial, sama sekali belum memikirkan kehadiran partai politik. Revolusi Amerika (Serikat) yang berlangsung dari 1765 – 1791, lebih dari seperempat abad, berlangsung dalam bentuk perang melawan pasukan pendudukan Inggris Raya.

Indonesia, sudah mengenal bentuk partai politik, jauh sebelum perang kemerdekaan terjadi. Partai politik pertama di Indonesia, De Indische Partij, didirikan oleh Tjiptomangunkoesoemo, Douwes Dekker, dan Ki Hadjar Dewantara, pada 25 Desember 1912. Pada 4 Juli 1927, Sukarno, Sartono dan lain-lain mendirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung.  Partai Indonesia Raya atau Parindra didirikan oleh Soetomo di Surakarta pada 1935.

Sejak Volksraad berdiri pada 18 Mei 1918, perwakilan partai-partai politik ini bersama perwakilan pegawai pemerintah Hindia Belanda, menjadi penggerak. Tahun 1939, terdapat tiga faksi dominan dalam Volksraad, yakni Fraksi Nasional pimpinan Mohammad Husni Thamrin, Indonesische Nationale Groep pimpinan Muhammad Yamin, dan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera (PPBBB) pimpinan Prawoto.

Hampir seluruh partai politik pra kemerdekaan itu didirikan kaum intelegensia yang rata-rata berpendidikan tinggi, baik yang berhaluan kooperatif ataupun non kooperatif terhadap Hindia Belanda. Keadaan itu berlanjut setelah kemerdekaan. Pelaksana pemerintahan selama Sukarno menjadi presiden (1945-1966) adalah partai-partai politik di kabinet. Kedudukan Sukarno hanya sebagai Kepala Negara. Kepala Pemerintahan berada di tangan sejumlah perdana menteri. Walau pemilu pertama dihelat tahun 1955, eksistensi partai-partai politik sudah diakui dua bulan sejak Indonesia merdeka lewat Maklumat X/1945 Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Bukan saja berbentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, keberadaan partai politik juga ditampung dalam Komite Daerah. Perwakilan politik diberikan kepada partai-partai politik yang sebagian memiliki organisasi para militer atau laskar atau gerilyawan.

Berhubung yang datang ke Indonesia adalah pasukan Inggris, bukan pasukan Amerika Serikat, China atau Sovyet yang juga menang dalam Perang Dunia II, para pendiri bangsa kudu berpikir keras. Intelijen Amerika Serikat sudah mengetahui, betapa dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terdapat bantuan (aktif) dari pihak Jepang. Supaya tidak menjadi bulan-bulanan, model sistem presidensial yang diadopsi dalam konstitusi, segera diubah menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer dipakai oleh Inggris dalam memenangkan perang.

Tanpa sandaran kuat dalam konstitusi, terbentuk Kabinet Sjahrir Pertama (14 November 1945 – 12 Maret 1946). Sutan Sjahrir ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Kekuasaan pemerintahan, diambil alih dari tangan Presiden Sukarno. Keadaan ini berlangsung hingga Dekrit Presiden Sukarno tanggal 5 Juli 1959.

Apa yang mau saya sampaikan?

Bahkan dalam keadaan genting seperti perang kemerdekaan, bahkan dua puluh tahun setelah itu, partai-partai politik tetap mengajukan orang-orangnya dalam tubuh pemerintahan. Kampanye tentu saja terus-menerus terjadi, setiap hari. Bedanya dengan sekarang, sejak berdiri, partai-partai politik memiliki koran-koran partai atau koran-koran yang berafiliasi dengan partai. Sekalipun pemilu baru digelar tahun 1955, pertarungan ideologi, program, hingga strategi pembangunan, terjadi setiap hari lewat pilihan berita dalam koran-koran itu.

Baca juga: Persekutuan Jonker Palakka Syech Burhanuddin 

Kaum inteligensia itu menulis dalam halaman-halaman koran dimaksud. Contoh, salah satu koran itu dimiliki dan diterbitkan oleh Raden Didi Sukardi dengan nama “Oetoesan Indonesia”. Dalam halaman koran inilah, Mohammad Hatta dan Haji Agus Salim, misalnya, menulis. Raden Didi Sukardi tercatat sebagai Generasi Perintis Kemerdekaan. Airlangga Hartarto adalah cucu kandung dari Raden Didi Sukardi ini.

Puan Maharani adalah cucu dari Sukarno. Sejak muda, Sukarno rajin menulis dalam berbagai halaman koran. Berbeda dengan Raden Didi Sukardi yang mencarikan honor buat menerbitkan koran dan membayar para penulis, tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia seperti Hatta, Agus Salim, dan Sukarno, justru mendapatkan honor dari menulis.

Airlangga dan Puan menjadi generasi ketiga, dalam garis pergerakan politik (kepartaian) moderen di Indonesia. Muhaimin Iskandar lebih muda lagi, generasi keempat dalam keluarga besar Hasyim Asyari. Muhaimin adalah ponakan dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur cucu dari Hasyim Asyari dari Wahid Hasyim.

Sekalipun Puan berdarah Minangkabau dari Ibu Fatmawati, dalam lanskap politik, Muhaimin lebih berwatak ke-Minang-an. Tradisi politik di Minang, bukan dari ayah turun ke anak, tetapi dari paman (mamak) turun ke keponakan. Agus Salim dan Tan Malaka bersuku Piliang. Keponakan dari keduanya, Indra J Piliang. Sebab, ayah kandung Indra J Piliang bernama Boestami Datuk Nan Sati bersuku Koto. Trah politik Boestami, turun ke Chandra Faisal Koto yang dalam pemilu kemaren menjadi fungsionaris Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto.

Puan Maharani bertapak di Bengkulu.

Muhaimin Iskandar berasal dari Jombang.

Airlangga Hartarto berhulu di lereng Gunung Lawu.

Cukup di sini saya tulis dulu.

Sebelum azan Jum’at berkumandang.

Tunggu lanjutan di lain waktu.

 

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

HOT TOPIC