Connect with us

Opini

Jalur Rempah: Masa Lalu dan Masa Depan Kita (3)

Published

on

Oleh: Andre Donas*

Channel9.id-Jakarta. Perang dunia telah berakhir, bahaya ekspansi dari negara lain mulai mengecil kemungkinannya. Konsepsi geopolitik pun harus segera diubah. Konsep geopolitik kita yang selama ini cenderung defensif, dan lebih memusatkan perhatian pada pertahanan kedaulatan dari serangan luar, harus digeser menjadi aktifitas kreatif yang mampu memaksimalkan potensi laut buat kesejahteraan.

Laut harus dilihat sebagai peluang, sebagai potensi ketimbang rintangan. Pandangan ini akan mereinterpretasi dan mereorientasi terhadap doktrin wawasan nusantara yang kita miliki.

Jaman berubah demikian pula konsepsi geopolitik bangsa-bangsa di dunia. Geopolitik modern tidak lagi memfokuskan dirinya pada strategi perluasan kekuasaan dan kolonisasi wilayah seperti dilakukan bangsa-bangsa kolonial berpuluh-puluh tahun lalu. Globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi menggeser praktek-praktek peningkatan power sebuah negara melalui perluasan wilayah menjadi peningkatan power melalui praktek Geoekonomi dan Geokultural. Urusan politik- keamanan bergeser menjadi soal ekonomi dan budaya. Celakanya ketergantungan, jika tak mau disebut keterjajahan, bangsa kita di bidang ekonomi dan budaya justru fakta yang sulit dibantah. Perlu upaya dekolonisasi ekonomi dan budaya untuk menjadi negara mandiri.

Lalu kemandirian seperti apa yang bisa kita capai di bidang ekonomi dan budaya, jika kita tidak bisa memanfaatkan segala potensi yang kita punya? Jawaban yang mungkin salah satunya adalah melalui upaya rekonstruksi dan revitalisasi potensi bahari yang kita miliki. Kenapa bahari? Karena laut adalah keunggulan komparatif yang nyata-nyata kita miliki dibanding bangsa lain di dunia. Bangsa lain yang bukan bangsa Bahari mampu mengoptimalkan potensi lautnya, lucunya kita justru tidak mampu menjadikan wilayah laut sebagai sumber kehidupan masa depan kita. Kita harus mampu mengoptimalkan potensi sejarah dan potensi geografis kehidupan bahari kita.

Beruntung kita punya jejak sejarah panjang kehidupan bahari yang terekam dengan baik dalam wujud Jalur Rempah. Jalur Rempah adalah bukti peran besar bangsa kita sebagai bangsa bahari dalam jalur perdagangan dunia yang sangat intensif pada masanya. Perdagangan rempah telah menghubungkan dunia barat dan timur, utara dan selatan, yang jauh lebih besar pengaruhnya terhadap revolusi teknologi perlayaran dan perdagangan ketimbang Jalur Sutra atau jalur lainnya. Kemajuan dunia pelayaran dan perdagangan tak mungkin dipicu hanya oleh upaya mencari Sutra dan Emas. Sutra dan Emas bukan kebutuhan primer yang butuh upaya luar biasa. Rempah lebih dibutuhkan untuk kuliner, obat-obatan, kosmetik, pengawet, dan terbukti telah merevolusi cara hidup, bahkan menciptakan Kolonialisme dan Imperialisme yang merubah peta geopolitik dunia.

Merekonstruksi dan merevitalisasi potensi bahari dengan demikian sama dan sebangun dengan upaya merekonstruksi dan merevitalisasi Jalur Rempah. Karena aspek sejarah, geografi, ekonomi dan budaya yang sangat kuat berkelindan dalam konsep Jalur Rempah. Rekonstruksi adalah proses penataan ulang cara berpikir (mindset) melalui tuntunan Imajinasi Sejarah yang pernah dan hendak dibangun. Tentu ini tidak bermaksud mengembalikan situasi seperti dulu, tapi sekedar membuat kita sadar dari amnesia sejarah, dari lupa lautan, serta meyakinkan diri kita sebagai bangsa yang mampu hidup dan mengembangkan sebuah kebudayaan baru di laut. Jika dulu mampu kenapa sekarang tidak? Jangan-jangan, kita cuma sekedar lupa cara mengakrabkan diri dengan laut.

Untuk itu, kisah-kisah atau imajinasi sejarah harus direproduksi dan diproduksi terus-menerus. Untuk imajinasi ini, Paul Ricouer membagi menjadi 2 tingkatan: Pertama, Imajinasi reproduktif (Reproductive Imagination), yaitu imajinasi yang dibangun dengan cara menghadirkan kembali kenangan-kenangan dan kejayaan masa lalu. Yang Kedua, disebut sebagai imajinasi produktif (Productive Imagination), yaitu imajinasi kreatif yang menghadirkan gambaran tentang masa depan, yang belum pernah ada dan belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Baca juga: Jalur Rempah: Masa Lalu dan Masa Depan Kita (2) 

Imajinasi tingkat pertama bisa dikatakan sebagai kebanggan kita pernah menjadi bangsa bahari. Romantisme masa lalu sering menjadi alasan kuat untuk sadar. Tapi imajinasi ini dengan segera kehilangan daya pikatnya. Lagu nenek moyangku seorang pelaut, tidak serta-merta membuat para cucunya ingin menjadi pelaut. Dia cuma membuat kita sadar akan asal-usul dan potensi serta bakat yang kita punya. Di saat imajinasi tingkat pertama mengalami penurunan efektifitas, imajinasi tingkat kedua yang disebut imajinasi produktif perlu dihadirkan. Itu sebabnya berbagai penelitian sejarah, arkeologi dan antropologi tidak cukup berhenti pada kesimpulan “kita pernah” tapi harus dikembangkan menjadi “kita bisa”. Membuktikan bahwa bangsa kita pernah berjaya di laut, tidak cukup untuk membangun kesadaran bahwa kita bisa dan perlu menguasai ilmu pelayaran kembali, menguasai laut kembali. Imajinasi Produktif dibutuhkan saat kisah-kisah kebesaran masa lalu tidak mampu memberi jawaban dan harus diganti iming-iming tentang masa depan yang di dalamnya dihadirkan sebuah horizon of expectation. Janji-janji mesianistik tentang bangsa yang besar.

Kampanye-kampanye dan komunikasi massal tentang Jalur Rempah harus segera diintensifkan. Pikiran masyarakat harus dibombardir dengan pesan-pesan dan tawaran berbagai keuntungan menghidupkan kembali Jalur Rempah. Dibutuhkan sebuah strategi komunikasi untuk mengubah mindset tadi. Film-film tentang laut, khususnya tentang Jalur Rempah harus diproduksi. Festival- festival seni yang mengangkat kekayaan tradisi masyarakat pesisir harus digalakkan. Buku-buku tentang laut dan Jalur Rempah harus dicetak. Promosikan berbagai kehebatan kemampuan adaptasi masyarakat dan budaya bahari. Tentunya semua ini telah dilakukan. Tapi itu saja tidak cukup. Terlalu banyak buku, film-film dan festival seni yang monoton dan membosankan yang tidak bisa dinikmati dan diminati khalayak. Yang juga dibutuhkan adalah kreatifitas dan inovasi.

Tidak mudah memang merubah dan membalik begitu saja budaya darat yang sudah kita hidupi selama bertahun-tahun. Kampanye-kampanye yang bersifat penyadaran tentu mudah sekali terjatuh menjadi cliché dan sloganistik. Karena sebenarnya merubah mindset tak bisa cuma dengan menjejali pikiran masyarakat dengan himbauan dan ajakan. Dibutuhkan upaya konkret yang intinya menjadikan laut sebagai ruang budaya baru, basis produksi baru. Menjadikan laut sebagai basis produksi, akan mengubah suprastruktur kesadaran masyarakat dengan sendirinya.

Di sini dibutuhkan revitalisasi Jalur Rempah dengan menghidupkan kembali Jalur Rempah dalam kehidupan kita. Menghidupkan Jalur Rempah tentu berkaitan dengan manfaat geografisnya, yang intinya menghidupkan kembali sarana dan infrastruktur yang memungkinkan berlangsungnya pelayaran di Jalur Rempah. Masyarakat harus didorong menanam berbagai jenis rempah yang akan menjadi produk unggulan. Pelabuhan-pelabuhan harus dibangun dan diaktifkan kembali. Kapal- kapal harus kembali menjadi tulang punggung lalu lintas perdagangan antar pulau. Rempah yang berlimpah, diolah dan diproses menjadi produk jadi berkualitas ekspor dengan membangun pabrik- pabrik dan industri pengolahan. Bangun pusat riset dan pengembangan rempah serta budidayanya. Biarkan kapal-kapal dari seluruh dunia datang untuk mencari rempah kembali. Indonesia akan menjadi pusat rempah dunia. Karena rempah adalah Indonesia.

Menghidupkan Jalur Rempah tidak bisa tidak memang harus dengan membangun alasan yang membuat orang mau datang ke negeri kita. Tentu ini bukan sebuah upaya yang sporadik dan temporal, hangat-hangat tahi ayam. Membangun kejayaan Jalur Rempah harus menjadi sebuah upaya jangka panjang yang terencana. Karena selain manfaat eksternalnya, merevitalisasi Jalur Rempah dengan sendirinya berarti ikut memperbarui KeIndonesiaan kita dan membuatnya terus relevan dan konteksual dengan kebutuhan jaman di tengah pusaran perubahan besar-besaran yang terjadi di dunia. Sesungguhnya merekonstruksi dan merevitalisasi Jalur Rempah adalah semacam mekanisme adaptif, upaya kita untuk bertahan sebagai bangsa.

Jalur Rempah harus dilihat sebagai sebuah jalur budaya. Jalur yang dalam sejarahnya, telah terjadi interaksi budaya dari begitu banyak tempat di Nusantara dengan budaya asing, penyebaran agama, pendidikan, pertukaran ilmu pengetahuan, seni, bahasa, teknologi perkapalan, dan juga pertemuan berbagai kepentingan politik. Jalur inilah yang ikut membangun budaya dan identitas Indonesia yang majemuk seperti sekarang ini. Jalur Rempah juga menguatkan ikatan Indonesia sebagai bangsa yang satu dengan keanekaragaman budaya, tradisi, bahasa, agama, dan etnis. Dengan merekonstruksi dan merevitalisasi, berarti kita memperkuat ikatan Indonesia tadi yang di hari-hari terakhir ini disibukkan oleh wacana-wacana intoleransi akibat menguatnya sentimen primordial.

Tentu sudah banyak usaha yang dilakukan untuk itu. Tapi sekali lagi, membangun budaya bahari melalui rekonstruksi dan revitalisasi Jalur Rempah adalah pilihan strategis sekaligus tantangan bangsa ke depan. Jatuh bangunnya bangsa akan bergantung pada kemampuan kita mengelola mengembangkan laut, dan itu artinya juga akan mempengaruhi sukses tidaknya mewujudkan mimpi Indonesia menjadi poros maritim dunia, melalui program Jalur Rempah. Saatnya untuk tidak lagi meremehkan dan memandang rendah budaya bahari. Meremehkan budaya bahari sama dengan merendahkan asal-usul kita sendiri dan membutakan mata dari kemungkinan- kemungkinan dan peluang masa depan. Seperti yang telah kita baca sepanjang tulisan ini: Sesungguhnya, Jalur Rempah adalah masa lalu dan masa depan kita.

*Penulis dan Pegiat kebudayaan, anggota Perkumpulan Luar Kotak

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Batalkan UU Cipta Kerja Segera!

Published

on

By

Oleh: Marwan Batubara

Channel9.id – Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen.

Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”.

Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di bawahnya *dibatalkan*. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi (29/11/2021) di atas. Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali. Tuntutan pembatalan UU Ciptaker No.11/2020 didasari berbagai fakta dan logika hukum, serta kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia seperti diurai berikut.

Baca juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional

Pertama, MK menyatakan secara formil pembentukan UU No.11/2020 bertentangan dengan konstitusi. Maka, jika cara dan proses pembentukan UU No.11/2020 saja sudah tidak sesuai konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka materi muatan yang ada di dalamnya otomatis juga bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, dengan putusan MK No.91/2020 maka concern publik, terutama stake holders terkait, tentang adanya moral hazard dalam pembentukan UU Ciptaker telah “terkonfirmasi.” Karena dominannya kepentingan sejumlah kalangan dalam lingkar kekuasaan, terutama para anggota oligarki penguasa-pengusaha, maka amanat konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun dilanggar.

Ketiga, dominannya peran oligarki dalam proses pembentukan UU Ciptaker tak lepas dari motif yang diusung. Justru motif inilah yang lebih merusak negara dan merugikan rakyat dibanding pelanggaran asas formil pembentukan peraturan. Motif oligarki terlibat aktif adalah agar ketentuan dan materi muatan UU Ciptaker menjamin tercapainya agenda dan kepentingan yang dituju, tak peduli jika materi muatan tersebut melanggar konstitusi. Karena berstatus UU oligarkis, maka sangat pantas jika UU Ciptaker dinyatakan batal segera!

Keempat, bertolak belakang dengan kesempatan dan peran luas tanpa batas bagi anggota oligarki, pemerintah justru membatasi partisipasi dan akses publik. Secara esensial, hak publik berpartisipasi harus memenuhi syarat berupa: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak mendapat jawaban. Karena hak-hak publik ini, terutama stake holders terkait, :telah diberangus”, maka otomatis materi muatan UU Ciptaker pun inskonstitusional.

Dalam rangka “mengakomodasi partisipasi publik”, Putusan MK No.91/2020 memang telah memuat terjadinya berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, FDG, lokakarya, diskusi publik dan berbagai forum yang digelar DPR dan pemerintah (halaman 441-445). Namun karena lebih bersifat searah, basa-basi, formalitas, “pemaksaan kehendak”, tanpa dialog untuk mencapai kesepakatan, maka banyak pihak yang bersifat pasif dan walk-out dari forum tersebut. Sehingga wajar jika materi muatan yang dihasilkan pun tidak sesuai konstitusi.

Kelima, hakim-hakim MK telah mendapat berbagai “fasilitas” dari pemerintah dalam UU MK No.7/2020. Hal ini patut diduga “hadiah atau suap” yang dapat membuat para hakim gagal bersikap objektif memutus perkara uji formil/materil UU Ciptaker. Misalnya, perpanjangan masa jabatan menjadi 70 tahun bagi yang tengah menjabat, perpanjangan periodisasi hakim sebagai konsekwensi masa jabatan yang diperpanjang, atau perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua menjadi lima tahun. Berbagai “hadiah” ini dapat menimbulkan “conflict of intersest” yang menghasilkan putusan MK bernuansa “moral hazard”. Publik dapat menilai MK bagian dari oligarki, sehingga putusannya tidak konsisten dengan konstitusi.

Keenam, sejumlah pakar menyatakan Putusan MK No.91/2020 jalan tengah yang pantas diterima dan diapresiasi. Lalu ada pula yang menyatakan putusan tersebut diambil karena ada asas manfaat yang harus dipertimbangkan.

Dengan dugaan adanya moral hazard di atas, publik dapat pula menilai jika putusan MK merupakan jalan tengah. Namun jalan tengah yang memilih antara amanat konstitusi dengan kepentingan oligarki dan pribadi para hakim, bukan memilih antara amanat konstitusi dengan manfaat bagi kepentingan rakyat.

Uraian di atas menjelaskan berbagai alasan mengapa Putusan MK No.91/2020 dan UU Ciptaker No.11/2020 harus dibatalkan. Guna mencapai target oligarki kekuasaan, berbagai cara dan rekayasa dilakukakn, termasuk partisipasi publik dihambat dan UU MK dirubah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, rakyat pantas menuntut agar UU Ciptaker segera dibatalkan dan untuk itu Pemerintah harus segera menerbitkan Perppu. Mari terus kita suarakan![]

Jakarta, 30 November 2021

Penulis adalah Direktur Eksekutif IRES dan Deklarator KAMI

Continue Reading

Hukum

Tak Ada Pengecualian Jabatan Dalam Hukum, Siapapun Bisa Kena OTT

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum (equality before the law) , tanpa membedakan suku, agama, pangkat, dan jabatan. Ini asas dalam hukum yang menekankan tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau kebal hukum apapun jabatannya termasuk polisi, jaksa, dan hakim sekalipun. Hukum itu diadakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bukan untuk memanifestasikan kekuasaan yang bila kekuasaan itu tidak dipagari dengan rambu hukum akan menjadi keadilan yang liar.

Jadi sepanjang seseorang tersebut sekalipun pejabat hukum bila melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pula bagi pelaku yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Tentang makna tertangkap tangan diatur oleh KUHAP dan ini berlaku bagi siapapun yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian ditemukan alat bukti yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, OTT itu harus dimaknai sebagai represi kejahatan. Suatu rule of law model, OTT masih diperlukan sekaligus menjadi proses penanggulangan kejahatan yang sebenarnya.

Karenanya, tidak ada perbedaan atau pengecualian orang dalam pemberlakukan tertangkap tangan. Malah hukum acaranya memberikan mekanisme lebih mudah dalam penerapan hukum bagi pelaku yang di OTT. Jadi, penegakan hukum tidak bisa terhalang oleh kualifikasi profesi atau jabatan pelaku dalam upaya mendorong penegakan hukum yang berkualitas. Malah dalam hukum pidana diatur bila kejahatan dilakukan oleh penegak hukum sanksinya lebih berat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal.

Jadi bila ada wacana bagi aparatur hukum tidak bisa di OTT dengan alasan sebagai pejabat simbol negara, ini harus dihindari. Dikhawatirkan bisa-bisa aparatur hukum jadi “penjahat terselubung”, akan jadi pembacking oknum- oknum yang bermufakat dalam sebuah kejahatan yang dibungkus pengamanannya melalui kewenangan jabatan atau kesempatan yang ada dalam jabatannya.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti
[

Continue Reading

Opini

Tiga Putaran Terakhir Joko Widodo

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sahabat saya, Ubeidillah Badrun, menulis artikel bertajuk “Tujuh Tahun Jokowi: New Kleptocracy” (Tempo, 19 Oktober 2021). Bersama Ubeidillah dan aktivis Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) lainnya, kami mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Dalam sejarah kelahiran FKSMJ di internet, disebutkan bahwa hulu kelahiran FKSMJ berasal dari “Simposium Nasional Angkatan Muda 1990an: menjawab Tantangan Abad 21” atau terkenal dengan sebutan SNAM yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1994.

Kebetulan, saya menjadi Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committtee) dengan Wakil Ketua Indra Kusuma (sekarang pengacara) dan Sekretaris Umum Subuh Prabowo (sekarang Direktur Eksekutif Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Penanggungjawab adalah Bagus Hendraning Kobarsih (sekarang di Kementerian Luar Negeri) dan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committtee) Hadi Juanda (sekarang Kolonel Tentara Nasional Indonesia yang sedang bertugas di Provinsi Papua).

SNAM SMUI 1994 tercatat sebagai forum pertukaran gagasan aktivis mahasiswa intra dan ekstra kampus terbesar dan terpenting yang pernah diselenggarakan tahun 1990an. Satu komponen yang tidak bisa diundang berasal dari taruna akademi militer. SC yang beranggotakan Eep Saifullah Fatah, Chandra M Hamzah, Fadli Zon, Riri Fitri Sari, dan pimpinan top mahasiswa UI lainnya itu, kesulitan meyakinkan pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kala itu. Andai saja para penerima Adi Makayasa yang sedang menempuh pendidikan perwira itu hadir, bakal terjadi komunikasi sipil-militer terbesar di kalangan berpendidikan tinggi.

Baik, sebagai lanjaran saja.

Bagi saya, apa yang ditulis oleh Ubeidillah – yang terus terang, ketika saya masih menjadi peneliti Centre for Strategic and International Studies, bahkan lebih akrab dengan ponakannya yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri – adalah a condiciones sine quibus non yang ditangkap oleh sebagian ilmuwan. Sekalipun, tentu terdapat sejumlah ilmuwan yang menyatakan kebalikannya. Parameter pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga konektivitas melalui jejaring internet dan (industri) perhubungan jauh lebih baik.

Badan Pusat Statistik, misalnya, mencatat rasio gini Indonesia per September 2017 hingga Maret 2018 ada pada pusaran angka 0,389. Angka itu terendah dalam tujuh tahun terakhir. Artinya, ketimpangan hidup antara masyarakat, baik masyarakat perkotaan, antar kota, pedesaan atau antar desa, semakin mengecil. Pada bulan Maret 2021, angka itu mencapai 0,384.

Ketika Ubeidilllah hanya menukil indeks demokrasi Indonesia (Freedom House) dan indeks persepsi korupsi, sudah barang tentu mengalami fluktuasi. Bukan saja Indonesia, tetapi juga negara-negara (kampiun) demokrasi lain di dunia yang berhadapan dengan masalah korupsi. Pun, saya tentu saja tak lengkap jika hanya menawarkan indeks pertumbuhan ekonomi – seperti yang dicapai negara Republik Rakyat China atau India – dikaitkan dengan demokrasi.

Secara metodologi, kedua korpus itu (Freedom House dan Corruption Perseption Index) sama-sama bermasalah. Indeks korupsi, misalnya, disusun berdasarkan persepsi dari para pelaku bisnis (trans nasional) yang menanamkan investasi guna menarik keuntungan atau laba di negara yang sedang disurvei. Di sejumlah negara, seperti Australia, sudah muncul regulasi baru yang melarang kehadiran baik orang atau perusahaan dari negara-negara yang terindikasikan korupsi, maupun orang dari negara yang bersangkutan yang berhubungan dengan negara dimaksud. Namun lebih banyak negara kapitalis yang menyukai untuk mengkuya-kuya negara lain sebagai korup, tetapi mereguk keuntungan terus-menerus dari para pengusaha nasional mereka guna berbisnis di negara-negara korup itu.

Bahkan, ketika CPI menyebut bahwa Indonesia adalah negara kleptokrasi baru, sama sekali tak menyebutkan nama-nama yang dikaitkan dengan istilah itu. Buku Yushihara Kunio, the Rise of Ersazt Capitalism in Southeast Asia pada akhir era Orde Baru, lebih berani menyebut sejumlah nama pengusaha nasional Indonesia. Sayang sekali, ketika pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih saham pengendali sejumlah perusahaan besar, saya justru melihat kehadiran pengusaha boemi poetera Indonesia makin menipis.

Pengusaha boemi poetera seakan mengalami busung lapar di negara yang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi. Bandingkan dengan kehadiran sejumlah taipan atau orang kaya baru, ketika Jepang, China, Korea Selatan atau India menangguk pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun. Mereka muncul dalam daftar orang-orang terkaya, bahkan membeli klub-klub sepakbola mahal.

Mana yang lebih tak diterima rakyat Indonesia, terutama pada level menengah ke atas (middle class to upper class), apakah model Partai Komunis China yang punya delapan sekondan, ataukah Partai Baratiya Janata yang didominasi oleh fundamentalis Hindu yang mengalahkan partai nasional ala Partai Kongres dengan hanya menyisakan tiga negara bagian buat Partai Komunis India? Bagi saya, partai ekstrim kiri model Partai Komunis China atau partai ekstrim kanan model Partai Baratiya Janata sama-sama “tak tepat” dalam lanskap bumi nusantara.

Namun, baiklah, sebagai kawan baik, apabila keseluruhan argumen dari Ubeidillah Badrun saya terima, berarti yang tersisa hanyalah tiga tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo. Tiga tahun putaran terakhir dalam sirkuit demokrasi, pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pencapaian parameter terpenting dari Trisakti: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Pemerintahan yang diampu Presiden Soeharto melakukan metode Trilogi Pembangunan: Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan Kesejahteraan. Joseph Stalin, lebih luar biasa lagi, yakni membunuh sekitar 10 Juta Rakyat Russia, ketika mengubah bangsanya dari agraris menjadi semi industri. Ratusan ribu nyawa melayang ketika menimbun rawa-rawa sangat dalam di belahan selatan Russia. Atau, korban dalam Revolusi Kebudayaan yang dilakukan oleh Deng Xiao Ping di China.

Banyak kawan, termasuk kalangan ilmuwan luar negeri, menyebut bahwa sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada, seorang presiden-pun di negara-negara demokrasi moderen yang berani melakukan pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur seperti yang dilakukan Joko Widodo di Indonesia. Bagaimana bisa presiden seperti itu hadir, ketika generasi yang akan datang sudah pasti dibebani oleh utang luar negeri yang lebih banyak dan bertimbun dibanding beban orangtuanya?

Baca juga: Ketakutan China, Ketakutan Atas China 

Pembangunan Tembok Besar China yang dilakukan sejak tahun 722 Sebelum Masehi, hitung saja kapan selesainya. Pembangunan jalur kereta api di Amerika Serikat, bahkan sempat menyebut Presiden Abraham Lincoln sebagai pemburu para vampir. Sebab, ketika jalur kereta api hadir di area-area yang tak ada manusianya berkilo-kilo meter, tentu saja mengganggu pemukiman vampir pengisap darah yang sudah ikut “berperang” sejak koloni pertama terbentuk.

Apapun itu, saya tentu ikut mengaminkan kritikan yang dilakukan oleh Prof Dr Emil Salim. Pangkat fungsional terakhir beliau adalah widya iswara di BP-7 Pusat, ketika saya tercatat sebagai Penatar Tingkat I sejak 1995. Ada yang keliru dalam pilihan pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan, kata Emil Salim. Saya membayangkan, putaran terakhir dalam sirkuit yang tengah disiapkan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Walau, saya tahu, bahwa hampir seluruh visi yang disampaikan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan ketika dijalankan.

Yang lebih cilaka, pandemi Covid 19 membuat turbulensi yang serius bagi pemenang pemilihan. Saya sendiri tak membaca lagi sebagai referensi utama. Teks sudah lama kehilangan daya pikat. Apalagi daya ikat. Bahkan bagi apa yang dinamakan janji-janji politik.

Tak apa. Indonesia baru dua bulan lebih mendayung lagi roda ekonomi. Keajaiban, bisa jadi selalu datang ke negara yang banyak diisi oleh dewa-dewa dari nirwana ini. Pun bagi pertumbuhan agama dan sekaligus ummat beragama. Indonesia selalu berhasil mengubah sesuatu yang datang dari luar. Pembaratan, bahkan punya batas-batas pembaratan, sebagaimana ditulis oleh sejarawan Denys Lombard dalam “Nusa Jawa Silang Budaya”. Noam Chomsky memuji Indonesia dalam “memerangi” terorisme atas nama Islam.

Mayoritas ummat tidak bertempat-tinggal di negara-negara ibu kelahiran agama Islam. Indonesia, India, dan Pakistan justru menjadi negara paling dominan dihuni ummat Islam. Bukan saja itu, persentuhan dengan Hindu dan Budha, telah membuat Islam lebih berwatak moderat, ketimbang di negara-negara Arab yang lebih bersentuhan dengan agama Yahudi dan Nasrani.

Jadi, manakala perjalanan pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dihiruk-pikukkan selama putaran kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, sudah tentu bukan satu persoalan fundamental. Baik dalam berpikir, berimajinasi, maupun berjanji. Arnold Toynbee sudah lama menanam jampi-jampi, betapa bangsa Melayu – tentu bukan termasuk Melanesia – adalah bangsa yang easy to forgotten and easy to forgiven.

Barangkali, saya hanya mengingat, bahwa ketika sirkuit Sentul dibangun, apa yang disebut sebagai nepotisme berkecambah. Bukan oleh kehadiran gadis-gadis payung, tetapi lebih-lebih niatan gua melakukan “lompatan” di dunia olahraga. Bukankah penyumbang medali emas terbanyak dalam Asian Games adalah pencak silat yang dikomando oleh Prabowo Subianto – tentu juga cabang wushu yang diampu oleh Airlangga Hartarto? Ketika sepak takraw dan bulu tangkis, termasuk kayak dan perahu, makin menjauh dari Indonesia, lalu adrenalin Generasi Z dan generasi Z dipacu menelusuri kedigdayaan otomotif yang bahkan berpotret dengan cara – yang saya sepakat melanggar etika profesional – langsung mencoreng Indonesia tercampak 40 tahun oleh sang pemilih motor?

Apabila tiga putaran terakhir dalam sirkuit kepemimpinan Joko Widodo tak mengalami perubahan, barangkali saya dan Ubeidillah Badrun hanya siap bermurung durja atas tantangan abad 21 yang sudah pasti sudah menghulubalangkan kami, generasi aktivis mahasiswa 1990an.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

HOT TOPIC