Connect with us

Techno

Jelang Debat Capres, Tagar Mojokin Capres Ramai Pertanyaan Jenaka Warganet

Published

on

Untuk informasi, segmen pertama diperuntukkan kepada kedua paslon untuk menyampaikan visi-misi dan program. Sementara segmen kedua dan ketiga untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun para pakar atau panelis.

Kemudian, segmen keempat dan kelima adalah debat antar kandidat dengan saling mengajukan pertanyaan secara berimbang.

Pada segmen keenam, akan ada closing statement dari kedua paslon. Seusai debat, konferensi pers akan dilaksanakan bersama-sama antara kedua tim kampanye paslon.

“Debat ini ada dua segmen pertanyaan dari panelis dan dua segmen pertanyaan dari paslon yang sifatnya tertutup atau masing-masing paslon tidak mengetahui apa yang akan ditanyakan, serta saling menanggapi. Harapan publik terkait pertanyaan tertutup ini masih tersedia dan disajikan dalam debat,” jelas Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Konferensi Pers bersama Tim Kampanye 01 dan 02 di Ruang Sidang Utama Lantai 2, KPU RI, Senin (7/1/2019).

Menurut Arief, terkait dengan kisi-kisi pertanyaan debat, pihaknya telah menerima masukan dari masing-masing paslon untuk menjaga martabat paslon dari persoalan yang teknis, tidak substansif, dan bertujuan menjatuhkan.

Selain itu, KPU juga ingin mengembalikan tujuan utama kampanye dengan penyampaian visi misi dan program kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat paham dan menggunakan referensi tersebut untuk menentukan pilihannya.

Debat ini akan dilangsungkan di Hotel Bhidakara, Jakarta dan akan dipandu oleh dua moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono. Debat ini juga akan disiarkan di empat lembaga penyiaran, antara lain TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV.

(Dam/Ysl)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Sekitar 2 ribu personel TNI-Polri dan Paspamres akan amankan debat capres cawapres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Pengamat: Soal Kominfo Blokir Medsos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana memperjelas aturan pemblokiran media sosial (Medsos) melalui Peraturan Menteri (Permen).

Menanggapi hal itu, pengamat media sosial Enda Nasution menyambut baik rencana tersebut. Namun, lanjut dia, sebaiknya aturan itu mencakup semua konten di internet.

“Memang sudah seharusnya Kominfo ambil inisiatif agar kita bisa menggunakan internet secara keseluruhan ya, nggak hanya medsos, dengan aman dan nyaman,” tutur Enda, Selasa (20/10).

Ia mengatakan, penyebaran konten negatif mestinya dikontrol keseluruhan internet. Maka dari itu, aturan pemblokiran harusnya bukan hanya berlaku untuk media sosial.

“Konten internet secara keseluruhan saat ini sudah menjadi aset bangsa, jadi harus sama-sama kita jaga agar membuat kita sama-sama nyaman,” tandasnya.

Baca juga : UU ITE Dinilai Membahayakan Demokrasi, Kominfo Tak Sepakat

Pihak Kominfo diketahui berhadapan dengan tantangan yang berat. Pasalnya, pengguna media sosial dan internet di Indonesia terus meningkat. Menimbang hal ini, Enda mengakui bahwa pemerintah melalui Kominfo perlu landasan hukum yang kuat. Atau, jika perlu mengambil tindakan tertentu.

“Selama ini kan lebih ke reaktif-reaktif saja. Misalnya ada website dianggap radikal lalu diblokir, lalu Kominfo diprotes. Kominfo nggak punya kepakaran untuk menentukan sebuah konten radikal atau nggak. Kalau ada aturannya, akan lebih jelas,” ungkap Enda.

Lebih lanjut, Enda memberi catatan agar beberapa catatan agar Permen benar efektif, guna penegakan hukum terkait konten negatif di internet.

“Ini bagus, dan kalau ada yang kurang atau tidak setuju bisa kita kritisi bersama. Gak cuma medsos saja ya, tapi semua konten di internet. Dalam penyusunannya Kominfo juga harus melibatkan masyarakat, pakar, dan harus ada mekanisme banding untuk argumentasi konten terblokir yang terbukti tidak melanggar aturan,” pungkas dia.

(LH)

Continue Reading

Techno

UU ITE Dinilai Membahayakan Demokrasi, Kominfo Tak Sepakat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Masyarakat menilai kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berbahaya bagi demokratisasi informasi. Pasalnya, UU ini justru mengancam kebebasan berekspresi di ruang publik.

Mengenai hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak sepakat.

“Saya rasa enggak. UU ITE dilihat seperti jalan raya, jala raya tanpa rambu-rambu, apakah akan lebih lancar? pasti ada tabrakan, bisa jalan jadi macet,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, melalui konferensi pers virtual, Senin (19/10).

Baca juga : Pemerintah Dukung Digitalisasi Aksara

Semuel menuturkan, pembuatan UU oleh pemerintah hakikatnya untuk menciptakan ketertiban. Demikian pula UU ITE. menilai aturan ini bukan untuk memberangus masyarakat.

“UU itu dibuat untuk membuat ketertiban, tidak ada sedikitpun saya lihat yang namanya pemberangusan. Kalau yang sering di angkat pasal 27 ayat 3, itu adalah permasalahan antar masyarakat, bukan antara negara dengan masyarakat. Ini yang perlu dipahami,” jelas dia.

Untuk diketahui, Pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

“Jadi, tidak ada upaya untuk pemberangus masyarakat. UU ini ibaratnya rambu-rambu supaya jalanannya tertib untuk di ruang digital,” tandas dia.

(LH)

Continue Reading

Techno

Pemerintah Dukung Digitalisasi Aksara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung pelestarian aksara nusantara melalui digitalisasi.

Menurut Menkominfo Johnny G Plate, aksara merupakan bagian dari budaya lokal. Di era digital ini mesti ada digitalisasi aksara agar para generasi ke depan bisa mengerti dan mengetahui aksara nusantara.

Untuk didigitalisasi, aksara bisa didaftarkan ke Unicode, standard dalam dunia komputer untuk pengkodean karakter tertulis dan teks yang mencakup hampir semua sistem penulisan yang ada di dunia. Dengan Unicode, pertukaran data teks bisa terjadi universal dan konsisten.

Johnny mengatajan, digitalisasi aksara nusantara merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya lokal untuk masa mendatang. “Agar semua yang ada di prasasti, peninggalan budaya tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia bisa dipahami dan dimengerti, tidak hanya oleh generasi masa kini, tapi juga bagi generasi masa depan,” sambung dia.

Baca juga : Intelijen Sebut Teknologi Enkripsi End to End Berbahaya

Untuk digitalisasi aksara Jawa–yang merupakan sebagian banyak dari aksara Nusantara, Menkominfo ditargetkan selesai pada Desember 2020.

“Nantinya Aksara Jawa dapat digunakan menjadi nama domain, serta alamat website maupun email. Harapannya, inisiatif ini dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020 dan dapat segera dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta serta penggiat budaya agar pelestarian Aksara Jawa semakin gencar,” tutur Johnny.

Hingga ini, sudah terdapat sejumlah aksara yang terdaftar di Unicode. Aksara nusantara tersebut antara lain Aksara Bali, Aksara Batak, Aksara Bugis, Aksara Jawa, Aksara Makassar, Aksara Rejang, serta Aksara Sunda.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC