Connect with us

Nasional

Jokowi: 15 Hotel Disiapkan untuk Pasien Covid DKI

Published

on

Wisma Atlet Kemayoran

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah menyiapkan pusat-pusat karantina untuk pasien virus corona (Covid-19) dengan gejala ringan di provinsi DKI Jakarta.

Kepala Negara mengatakan, pasien dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala (OTG) ini tidak boleh melakukan isolasi mandiri karena berpotensi menular kepada keluarga.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas ‘Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’, Senin (14/09).

“Pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat karantina untuk pasien bergejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri. Ini penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga,” ujarnya.

Jokowi menuturkan, untuk menampung pasien orang tanpa gejala (OTG) yang meningkat pemerintah pun bekerja sama dengan hotel untuk dijadikan tempat karantina.

“Pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat karantina dengan gejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri, ini juga penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga,” katanya.

Baca juga: Gubernur Anies: Tanpa Rem Darurat Tempat Tidur Isolasi Bakal Penuh

Jokowi menyebut, setidaknya ada 15 hotel bintang 1 hingga 3 yang telah disiapkan sebagai tempat karantina dengan kapasitas mencapai 3.000 orang.

“Kita telah bekerja sama dengan hotel bintang 1 dan 2 untuk menjadi fasilitas karantina. Ini tolong disampaikan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dengan kapasitas 3.000, kita telah bekerja sama dengan grup-grup hotel yang ada,” imbuhnya.

Lebih jauh Jokowi menjelaskan, pemerintah terus menambah tempat isolasi pasien Corona tanpa gejala dan bergejala ringan. Menurutnya, Wisma Atlet juga masih memiliki kapasitas yang cukup banyak.

“Kita lihat di RS darurat Wisma Atlet masih kosong bisa menampung 2.581, masih punya ruang untuk gejala ringan. 858 di tower 6 dan 1.723 di tower 7. Kemudian flat isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran masih tersedia kapasitas 4.863 di tower 4 dan tower 5,” jelasnya.

“Saya kira ini yang perlu terus disampaikan, ada juga di balai pelatihan kesehatan di Ciloto juga 653 orang yang bisa ditampung di situ dan beberapa di balkes ada di Batam, Semarang, Makassar terus disiapkan,” pungkas Jokowi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Gibran Blusukan Virtual: Pakar Komunikasi, Model Kampanye Pengerahan Orang Itu Jadul

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada hari kampanye pertama melakukan blusukan daring di Kampung Bonorejo, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 26 September 2020.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyebut apa yang dilakukan paslon dari Solo itu merupakan ide dan terobosan baru dan inovatif yang efektif bagi para calon walikota di daerah perkotaan.

“Gibran membuat persoalan Covid ini menjadi peluang dengan ide dan gagasan yang baru dan inovatif. Kalau bisa hal ini dilakukan oleh semua Paslon Pilkada,” ujarnya, Sabtu (26/09).

Baca juga: Rapat Umum Dilarang dalam Kampanye Pilkada 2020

Emrus menyatakan, pada prinsipnya blusukan adalah upaya untuk menyerap aspirasi dan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

“Hasil blusukan virtual itu, kandidat bisa secara langsung mendengar, menampung, dan mengolah semua informasi menjadi suatu program yang dijanjikan,” kata Doktor Komunikasi Universitas Pelita Harapan ini.

Apalagi, lanjut Emrus, saat blusukan virtual masyarakat bisa langsung mendapatkan jawaban dari Paslon terhadap semua pertanyaan yang disampaikan dan ini efektif bagi semua calon walikota, tetapi Direktur Eksekutif Emrus Corner ini tak yakin efektif untuk calon bupati untuk kampanye di kawasan pedesaan.

Emrus menuturkan, kampanye daring bisa menampung banyak peserta sehingga bisa menjaring kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Dari hasil blusukan vitual itu, ucapnya, bisa di rekapitalisasi dan direproduksi lagi.

“Dengan lambang kearifan lokal, lalu grafik, yang dikemas sedemikian rupa. Hasil reproduksi itu bisa dia sebar ke media sosial atau juga ke handphone masyarakat,” jelasnya.

Hal lain yang dapat dilakukan paslon, kata Emrus, adalah monitoring dengan menggunakan kamera drone. Tujuannya agar bisa menangkap langsung kondisi masyarakat.

“Jadi dari hasil monitoring drone, ditambah komunikasi virtual aplikasi zoom atau yang lain, saya kira sangat efektif. Dan masyarakat akan merasa sangat dekat dengan si calon,” imbuhnya.

“Semua itu dilakukan daring bahkan tidak ada lagi kampanye langsung, maka orang yg mengatakan covid berbahaya menjadi tidak terbukti,” lanjut Emrus.

Emrus berharap, paslon lainnya dapat melakukan hal serupa agar tidak mengumpulkan massa di saat pandemi.

“Marilah kita kampanye dengan milenial, kampanye dengan mengumpulkan banyak orang itu jadul,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

IDI Sebut Mayoritas APD Dokter Bukan Dari Pemerintah, Kok Bisa?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh dokter residen alias calon dokter spesialis selama bertugas, kebanyakan adalah hasil sumbangan. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Tim Koordinator Dokter Residen beberapa waktu belakangan.

“63 persen menyatakan bahwa penyediaan APD itu dapat bantuan dari donasi. Ada dari pemerintah, tapi 63 persen dapatnya dari donasi,” kata Adib, Sabtu, 26 September 2020 dikutip dari Tempo.co.

Survei ini dilakukan terhadap 7.280 dokter residen atau mencakup 54,54 persen dari 13.355 orang dokter residen. Survei yang dilakukan pada 3-5 Agustus 2020 lalu ini dilakukan kepada dokter residen asal 17 dari 18 Perguruan Tinggi Negeri dan 35 Program Studi spesialis.

Baca juga: Dokter Gigi Cantik yang Viral Karena Pakai APD Fashionable

Adib mengatakan donasi APD dari masyarakat memang terhitung cukup banyak. Selain dari donasi, mereka juga mendapat APD dari rumah sakit tempat bekerja, atau bahkan ada juga yang mengusahakan sendiri. Namun Adib mengatakan hal ini menunjukkan masih bermasalahnya perlindungan kepada dokter residen atau bahkan kepada tenaga kesehatan secara umum.

Hal ini juga akhirnya berimplikasi pada jumlah dokter residen yang terpapar Covid-19. Dari hasil survei tersebut, Adib mengatakan sejak Maret hingga 5 Agustus 2020 lalu, 5,8 persen atau 423 orang residen pernah swab dengan hasil positif.

“Ini cukup tinggi. Karena memang mereka termasuk kalau di layanan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit rujukan, mereka termasuk yang garda terdepan, selain teman-teman UGD, dokter umum, atau dokter spesialis lainnya,” kata Adib.

Adib kemudian mengatakan angka ini bisa jadi bukan angka riil. Pasalnya, dari hasil survei yang sama, menyebutkan bahwa 31 persen responden belum mendapatkan swab dari sejak pandemi hingga survei dilaksanakan.

“Kemungkinannya ada dua, karena dia memang tidak mendapatkan atau memang belum mendapatkan,” kata Adib.

IG

Continue Reading

Nasional

KPU Harus Jamin Pelaksanaan Disiplin Prokes pada Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menggelar simulasi jelang proses pemungutan suara akhir Pilkada Serentak 2020. Termasuk merumuskan strategi bagaimana menjamin hak konstitusi warga negara yang terkonfirmasi positif Covid-19. KPU juga harus menjamin disiplin protokol kesehatan secara ketat pada Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suswanto pada Sabtu (26/09).

“KPU harus menjamin pelaksanaan pilkada serentak 2020 dengan disiplin protokol cegah covid19 secara ketat. Oleh karena itu KPU agar bekerja sama dengan Pemda khususnya gugus tugas dan dinas kesehatan untuk mendukung tegaknya protokol kesehatan untuk semua tahapan pemilu,” ujar Eko.

Eko menuturkan, penyelenggaraan pilkada di masa wabah harus memastikan juga pelaksanaan aturan PKPU 13/2020 bisa operasional dalam praktek.

Polisiti PDIP ini melanjutkan, pasal 88C dengan tegas menyebutkan sejumlah kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan massa dilarang penyelengaraan nya seperti rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; dan kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau  peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

“Penyelengaraan pilkada bisa berjalan baik kalau semua disiplin jalankan protokol kesehatan. Semua elemen kita ajak mematuhi,  sudah ada pedoman aturan. Mari bersama terus upayakan berdisiplin,” katanya. Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Lebih lanjut Ketua PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini mengatakan, Disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan kesadaran bersama harus terus diingatkan agar rakyat selamat dan proses politik elektoral berjalan lancar.

“Satu cara memastikan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah sikap disiplin jalankan protokol kesehatan. Semua yang bersinggungan dengan proses pilkada 2020 wajib berdisiplin jaga jarak, pakai masker, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC