Connect with us

Hot Topic

Juri: KPU dan Bawaslu Harus Satu Langkah Agar Pilkada Aman Covid-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Deputi IV KSP RI Juri Ardiantoro mendorong KPU dan Bawaslu mengambil satu langkah lebih maju dalam menyelenggarakan Pilkada di masa pandemi Covid-19.

Juri menilai, KPU dan Bawaslu tak bisa membuat peraturan yang bersifat himbauan saja. Peraturan yang dibuat harus dibarengi dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Hal ini untuk mengantisipasi peserta yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 saat tahapan pilkada berlangsung.

“Dalam pencalonan kemarin, saya merinding dan galau. Karena harapan Pilkada yang aman Covid menjadi sedikit pesimis. Karena dalam praktik tahapan pendaftaran pilkada kemarin, ada calon membawa rombongan, ini bahaya,” kata Juri dalam Webinar ‘Menimbang Opsi Penundaan Tahapan Pilkada Akibat Semakin Memburuknya Pandemi Covid-19’, Selasa (15/9).

Terkait masalah itu, Juri menyarankan, KPU bisa memberikan sanksi kepada pasangan calon yang membawa rombongan saat pendaftaran. Dengan cara tidak menerima atau menunda pemberkasan.

“Saya membayangkan sanksi tanpa mengurangi hak. Pemberkasan mereka tidak diterima atau ditunda pemberkasannya sampai yang bersangkutan mematuhi protokol kesehatan,” kata Eks Komisioner KPU RI ini.

Juri sadar bahwa KPU dan Bawaslu sudah membuat berbagai macam peraturan supaya Pilkada bisa diselenggarakan aman dari Covid-19. Namun, menurut Juri, peraturan itu harus ditegakkan secara hukum. Dalam hal ini, KPU bisa bekerja sama dengan stakeholder terkait.

“Misal mengurus lalu lintas perjalanan orang, dibuat MOU KPU dengan Pemda dan Polisi. Jadi ada strategi penegakan hukum bersama,” ujarnya.

“Jadi, keinginan mengamankan pandemi dari covid tidak sebatas aturan dan imbauan. Tapi juga penegakan hulum yang nyata. Harus bekerja lintas sektoral saling bergerak bersama-sama,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Presiden AGSI: Mapel Sejarah Digeser Jadi Pilihan, Penjelasan Nadiem Belum Jernih

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah P. Kusuma menyampaikan, draf penyederhanaan kurikulum berupaya menggeser mata pelajaran sejarah dari wajib menjadi pilihan.

“Posisi mata pelajaran sejarah bergeser, yang semula wajib kemudian menjadi pilihan, implikasinya siswa bisa saja tidak belajar sejarah karena tidak menjadikannya pilihan,” kata Sumardiansyah dalam Webinar ‘Penyederhanaan Kurikulum: Ambisi atau Solusi’, Jumat (25/9)

Menurut Sumardiansyah, hal itu yang ingin dicegah AGSI meski tak menyangkal pernyataan Kemendikbud yang tak ingin menghapus mapel sejarah. Mapel sejarah tetap ada dalam struktur penyederhanaan kurikulum.

“Kemendikbud benar, Nadiem benar. Tapi pelajaran sejarah digeser posisinya dan belum ada penjelasan yang jernih dari Kemendikbud,” ungkapnya.

Menurut Sumardiansyah, menggeser mapel sejarah bisa diamati dari upaya menjadikannya bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang SMA kelas X. Seharusnya mapel sejarah, begitu pun mapel dalam rumpun IPS lainnya, tetap berdiri sendiri.

“Seharusnya mapel berdiri sendiri secara leg specialis, dan ternyata sejarah menjadi bagian IPS di kelas X,” katanya.

AGSI sendiri sejak awal tak pernah menyatakan pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum, melainkan digeser perannya. Namun, hingga saat ini Kemendikbud belum bisa menjelaskan alasan mengenai rencana menggeser posisi mapel sejarah di tingkat SMA.

“Kami juga menuntut agar mapel sejarah jangan direduksi menjadi IPS di jenjang menengah atas. Implikasinya bukan hanya (mapel) sejarah, tapi sosiologi, geografi juga sama,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Merasa Ditipu, Djoko Tjandra Berencana Laporkan Pinangki dan Andi Irfan Jaya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Merasa ditipu, tersangka Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya berencana melaporkan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan tersangka Andi Irfan Jaya terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan ke Kepolisian.

Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Krisna Mukti menyampaikan kliennya merasa telah ditipu sebesar US$500.000 oleh keduanya tentang pembuatan fatwa Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu diperlukan supaya Djoko tidak dieksekusi oleh eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Uang sebesar US$500.000 tersebut hanya uang muka untuk mengurus fatwa MA. Kemudian setelah uang itu dikirim ke Andi Irfan Jaya, kliennya baru menerima action plan yang akan dijalankan Andi Irfan Jaya dan Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa MA.

“Kemudian, setelah dilihat action plan-nya itu Pak Djoko tidak setuju dan ditolak. Kemudian dikirim ke Anita Kolopaking dan bilang kalau ini penipuan. Kami sedang pertimbangkan untuk melaporkan hal ini,” katanya, Jumat (25/9).

Krisna menyampaikan, peran tersangka Andi Irfan Jaya dalam kasus ini adalah sebagai konsultan hukum kliennya. Menurut Krisna, Andi Irfan Jaya minta uang sebesar US$1 juta untuk jasa konsultasi dan keberhasilan action plan tersebut.

“Pak, kalau sepakat kami sebagai konsultannya dengan fee sekian (US$1 juta), saya minta 50 persen dulu,” kata Krisna menirukan bahasa Andi Irfan Jaya saat melobi Djoko Tjandra di salah satu restoran mewah di Jakarta.

Sekedar informasi, Djoko Tjandra telah diperiksa tim penyidik Kejagung sebagai saksi untuk tersangka Andi Irfan Jaya di Gedung Bundar pada Kamis 24 September 2020. Djoko Tjandra dicecar sebanyak 25 pertanyaan oleh tim penyidik berkaitan dengan action plan yang dibuat tersangka Andi Irfan Jaya.

(HY)

Continue Reading

Ekbis

PSBB di DKI Diperpanjang, Pengusaha: Kami Tak Punya Pilihan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta kalangan pengusaha mendukung kebijakan perpajangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperketat hingga 11 Oktober 2020. “Bagi dunia usaha tidak ada pilihan, bahwa kami harus menerima dan melaksanakan aturan main PSBB sekalipun membatasi ruang gerak operasional usaha,” ujarnya, Jumat, 25 September 2020.

Menurut Sarman, perpanjangan PSBB memberatkan kalangan pengusaha, karena omset bakal turun 80 persen, arus kas tertekan dan biaya operasional naik. Namun, semua beban itu merupakan risiko yang ditanggung akibat pandemi Covid-19.

Sarman berharap PSBB kali ini menjadi yang terakhir. Sebab pandemi berkepanjangan akan memunculkan berbagai masalah. “Seperti PHK bertambah, banyak UMKM tutup, angka kemiskinan bertambah dan munculnya berbagai masalah sosial,” ujarnya.

Para pengusaha, kata dia, tidak khawatir dengan resesi ekonomi. Alasannya, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan dapat membaik jika Covid-19 dapat segera teratasi. Sebaliknya pandemi berkepanjangan membuat pengusaha was-was dan tak pasti melakukan usaha.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC