Connect with us

Hot Topic

Kapolri Bentuk Virtual Police Tekan Maraknya Pemidanaan oleh UU ITE

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berupaya mengerem maraknya pemidanaan dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu upayanya, membentuk satuan khusus virtual police di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Tugas satuan khusus tersebut adalah mengedukasi warganet yang terindikasi melanggar pasal-pasal pidana di UU ITE.

”Begitu ada kalimat yang kurang pas, langgar UU ITE, virtual police yang tegur dan menjelaskan bahwa Anda berpotensi melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian,” kata Kapolri dalam rapim Polri, Selasa (16/2).

Baca juga: Komisi III DPR Kawal Janji Kapolri Listyo Sigit Terkait UU ITE 

Sigit juga memerintah Dittipidsiber untuk membatasi proses perkara dengan menggunakan UU ITE. Caranya, mewajibkan korban melapor langsung kepada penyidik tanpa perlu diwakili. Dengan begitu, tidak ada lagi kejadian asal lapor.

Selain itu, lanjutnya, bila hal yang dilaporkan tidak berpotensi konflik horizontal, laporan tersebut cukup ditindaklanjuti dengan mediasi. ”Jadi, proses mediasi. Mediasi nggak bisa, nggak usah ditahan,” tegasnya.

Sebelumnya, DPR menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan UU itu bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021.

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menyatakan, usulan Jokowi untuk merevisi UU 11/2008 merupakan bentuk kejelian presiden dalam melihat fakta di masyarakat bahwa banyak orang tidak bersalah yang dijerat UU tersebut. Itu, kata Karding, juga menunjukkan komitmen Jokowi pada keadilan.

”Jangan sampai UU tersebut menjadi alat untuk menjerat orang-orang yang tidak perlu dihukum hanya karena multitafsirnya UU itu,” tuturnya, Selasa (16/2).

Menurut Karding, DPR harus segera merespons usulan presiden. DPR harus melakukan kajian yang mendalam terhadap persoalan UU ITE. Lewat usulan itu, presiden berharap tidak ada lagi orang tidak bersalah yang dijerat UU tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menuturkan, revisi UU ITE bisa diusulkan masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Sebab, sampai sekarang prolegnas belum ditetapkan. Jadi, masih ada waktu untuk mengusulkannya. Tentu, kata dia, DPR dan pemerintah bisa mengadakan rapat kerja (raker) untuk membahas usulan tersebut.

Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan, revisi UU ITE bisa diusulkan pemerintah atau DPR. Hal tersebut bergantung pembicaraan antara dewan dan pemerintah. Willy mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya berkomunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk membahas siapa yang akan mengusulkan revisi UU ITE.

”Selama ini Fraksi Partai Nasdem dan PKS yang getol menyuarakan revisi UU ITE,” ungkap legislator asal Dapil Jatim XI tersebut.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polda Jambi Tangani 14 Kasus Karhutla

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Jambi mencatat ada 14 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak Januari hingga Februari 2021. Dari belasan kasus itu, 3 orang sudah ditetapkan jadi tersangka.

“Rinciannya Polres Tebo 2 kasus, Polres Muarojambi 2 kasus, Polresta Jambi 1, Polres Tanjab Barat 4, Polres Tanjab Timur 5 kasus,” kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto, Jumat 26 Februari 2021.

Dia meminta supaya tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar karena merugikan negara dan masyarakat luas.

“Setop bakar hutan dan lahan karena banyak yang dirugikan. Baik pelaku itu sendiri maupun secara kesehatan dan ekonomi juga akan berdampak,” katanya.

Dia menjelaskan, dampak dari karhutla yaitu membuat kabut asap tebal sehingga dapat menutupi jarak pandang. Dampak lain, debu dengan ukuran partikel kecil dan gas yang berdampak terhadap kesehatan manusia.

“Seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit sekaligus terjadinya pencemaran udara,” ucapnya.

Sementara dampak dari aspek ekonomi, yaitu terganggunya aktivitas sehari-hari. Kemudian menurunnya produktivitas dan penghasilan, hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan.

“Terlebih berkurangnya umur tanah serta terganggunya transportasi darat dan udara,” kata Mulia.

Dia juga mengingatkan, tindakan membakar hutan dan lahan bisa dikenakan sanksi dan ancaman hukuman yang cukup berat.

“Ancamannya 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

KPK Duga Uang Korupsi Eks Mensos Mengalir ke Sejumlah Pihak Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang korupsi Bansos Covid-19 eks Menteri Sosial Julari Batubara dengan menggali kesaksian Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Munawir.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, KPK mensinyalir adanya uang korupsi Bansos Covid-19 mengalir ke sejumlah pihak di daerah yang diberikan oleh tersangka Juliari.

“Munawir didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan aliran sejumlah uang yang di berikan oleh tersangka JPB (Juliari P. Barubara) ke beberapa pihak di daerah,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (26/2).

Selanjutnya, Politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus ditelisik terkait pengetahuannya mengenai adanya pembagian jatah bansos Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.

“M. R Ihsan Yunus dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos,” kata Ali.

Sementara itu, saksi Rizki dan Firmansyah selaku anggota Tim Bansos Covid-19 dicecar penyidik antirasuah mengenai telah diaturnya sejak awal vendor-vendor yang akan mendistribusikan paket sembako.

“Sejak awal sekaligus dikonfirmasi adanya dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) ke beberapa pihak di Kemensos RI,” imbuh Ali.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing berkisar Rp11, 9 miliar, USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kompolnas: Bripka CS Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Mabes Polri untuk menjerat Bripka CS dengan pasal berlapis. Pelaku penembakan di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat itu harus ditindak tegas lantaran mengakibatkan tiga orang tewas dan satu luka-luka.

“Kami mendorong proses penegakan hukum terhadap pelaku, melalui penyidikan kasus pidananya dengan menjerat yang bersangkutan dengan pasal-pasal berlapis dan pemeriksaan pelanggaran kode etik,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Jumat (26/02).

Baca juga: Propam Polri: Bripka CS Akan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Poengky menilai, Bripka CS bukan hanya harus diproses secara kode etik, namun juga harus diproses secara hukum pidana.  Pelaku juga harus diperiksa lebih lanjut apakah saat kejadian, pelaku mengkonsumsi minuman keras dan narkoba ataukah tidak.

“Jika nantinya terbukti mabuk akibat mengonsumsi minuman keras atau narkoba, maka dapat dijerat pula dengan pasal-pasal terkait penyalahgunaan miras dan atau narkoba,” tuturnya.

Poengky juga menyoroti terkait unsur penyalahgunaan senjata api. Apabila Bripka CS pada saat melakukan perbuatannya tidak dalam kondisi tengah bertugas, seharusnya tidak diperbolehkan membawa senjata api.

“Seharusnya jika yang bersangkutan tidak sedang melakukan tugas, maka tidak boleh membawa senjata api karena rentan penyalahgunaan. Sehingga selain dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, juga berpotensi dijerat pasal penyalahgunaan senjata api,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC