Connect with us

Hukum

Pungli Dana Bansos, Sekdes di Bogor Jadi Buron Polisi

Published

on

Channeĺ9.id – Jakarta. Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi buron polisi lantaran menarik setoran dari dana bantuan sosial (bansos) warga terdampak pandemi Covid-19.

“Sekdes tidak di tempat sementara ini tersangka. Masih telisik, masuk DPO (daftar pencarian orang),” ungkap Kapolres Bogor, AKBP Harun dilansir Antara, Rabu 17 Februari 2021.

Sekdes di Bogor itu bernama Endang Suhendar. Endang menarik setoran dari stafnya berinisial LH, 32, yang juga berstatus tersangka karena memanipulasi 30 data penerima bansos.

Baca juga: Pungli Dana Bansos, Polri Sudah Tetapkan 3.176 Tersangka 

Harun menyebut, LH yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan di Desa Cipinang itu memanipulasi 30 data penerima bansos, sehingga meraup uang senilai Rp54 juta atau Rp1,8 juta dari setiap satu akun penerima bansos.

“Pemerintah kan memberikan bantuan setiap bulannya Rp600 ribu, dikalikan tiga jadi Rp1,8 juta per orang,” katanya.

Harun menyatakan, LH melakukan aksinya dengan dibantu 15 warga yang masing-masing dibekali dua akun penerima bansos untuk melakukan pencairan di Kantor Pos Cicangkal, Rumpin, Bogor.

Kemudian, sebanyak 15 warga yang mencairkan dana bantuan dengan kertas barcode berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga setempat itu masing-masing dibayar oleh LH senilai Rp250 ribu.

“Sementara 15 figuran ini masih berstatus saksi, masih kita dalami. Kalau bukti cukup akan kita tersangkakan,” kata Harun.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster

Published

on

By

Upaya Penyelundupan Benih Bening Lobster Berhasil di Gagalkan Bea Cukai Juanda

Channel9.id-Sidoarjo. Situasi pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan kegiatan pengawasan yang di lakukan secara terus menerus dan maksimal terhadap upaya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan salah satunya penindakan penyelundupan pengiriman BBL illegal tujuan Kawasan Bebas Batam.

Bea Cukai Juanda berhasil melakukan penggagalan upaya penyelundupan pengiriman Benih Bening Lobster (BBL) tujuan kawasan bebas batam melalui terminal 1 Bandar Udara Internasional Juanda, Senin (8/3/21).

Bermula dari informasi yang di terima oleh petugas P2 Bea Cukai Juanda terkait adanya BBL illegal tujuan Kawasan Bebas Batam menggunakan pesawat Lion JT 0971 dari Surabaya (SUB) tujuan Batam (BTH).

Baca juga : Terungkap, Pengusung Vendor Kasus Suap Bansos

Dari informasi tersebut petugas Unit P2 Bea Cukai Juanda bersama BKIPM Surabaya I melakukan pengawasan terhadap cargo pengiriman pesawat yang diduga akan melakukan pengiriman BBL illegal tersebut.

“Mendapatkan informasi tersebut, petugas unit P2 Bea dan Cukai Juanda bersama BKIPM Surabaya I melakukan pengawasan terhadap kargo pengiriman pesawat yang diduga akan melakukan pengiriman BBL ilegal tersebut,” kata Budi Harjanto, kepala kantor Bea Cukai Juanda.

Petugas lalu mencurigai satu paket karton dengan nomor Surat Muatan Udara 990-16622992 yang dikirimkan oleh seseorang berinisial S melalui ekspedisi PT AAP.

Setelah diperiksa, petugas menemukan 30 kantong plastik yang di dalamnya berisi puluhan ribu ekor benur. Dari total kantong itu, sebanyak 29 di antaranya masing-masing memuat seribu ekor benur jenis pasir.

Sedangkan satu kantong lainnya berisi 250 ekor benur jenis mutiara. Bea Cukai memperkirakan puluhan ribu benur ini memiliki nilai Rp 2,93 miliar.

Barang hasil sitaan petugas kemudian diserahkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Surabaya I. Bea Cukai akan melakukan proses lebih lanjut terkait penangkapan benur ilegal ini dan kejadian eksportasi illegal baby lobster tersebut dilakukan penindakan, penelitian dan penyelidikan lebih lanjut.

Continue Reading

Hot Topic

Terungkap, Pengusung Vendor Kasus Suap Bansos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bekas Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial, Adi Wahyono mengungkapkan nama-nama para pengusung perusahaan-perusahaan vendor penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

Hal itu disampaikan Wahyono saat bersaksi untuk dua orang terdakwa yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19 di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3).

Nama-nama pengusung tersebut termasuk mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara; Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras; Staf Ahli Menteri Sosial, Kukuh Ari Wibowo; Inspektur Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar; Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Erwin Tobing; anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang; anggota Fraksi PDIP DPR RI, Ihsan Yunus dan nama-nama lainnya.

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara no 45 saudara mengatakan ‘adapun perusahaan-perusahaan tersebut afiliasinya ditunjukan oleh antara lain perinciannya nomor 1-38 ada CV Bahtera Asa II kuota 223.865, Moncino pengusul terafiliasi dengan Hartono Laras, Primer Koperasi Nasional terafiliasi Dadang Iskandar. Tapi PT PPI, PT Pertani kenapa kosong Pak?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Muhammad Nur Azis seperti dilaporkan Antara.

“Ya benar, untuk PT PPI dan Pertani tidak ada afiliasinya karena saya tidak tahu. Kan ada di daftar penunjukan, kalau Pertani saya dapat ada dalam rapat,” jawab Adi Wahyono.

Baca juga: Kasus Bansos, KPK Periksa Sekjen Kemensos Hartono Laras

Adi sebelumnya juga menjabat sebagai Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos Tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19.

“Nama-nama pengusul ini jelas. Ini ada Kukuh, Marwan Dasopang, Hartono Laras, Dadang Iskandar, Ihsan Yunus, Juliari P Batubara, Candra Mangke, M Royani ini tentu saudara gak salah sebut tentu ada data kan?” tanya Jaksa Azis.

“Jadi waktu itu disampaikan nama pengusul sudah di akhir, makanya informasi itu akumulasi dan pertemuan yang sering kita lakukan jadi saya mendengar nama pengusul-pengusul itu,” ungkap Adi.

“Jadi PT Moncino saudara dengar terafiliasi Pak Hartono Laras, PT Andalan Pesik Internasional terafiliasi ke Ihsan Yunus, PT Anugerah Bangun Kencana terafiliasi dengan Erwin Tobing, Sri Citra Pratama terafiliasi Juliari P Batubara begitu?” tanya Jaksa Azis.

“Ya betul,” jawab Adi.

“Jadi ini karena sering rapat saudara tahu perusahaan ini terafiliasi dan diusulkan oleh nama-nama tersebut?” tanya jaksa.

“Ya Betul,” jawab Adi. Dalam BAP no 46, Adi juga menjelaskan nama-nama perusahaan dan pengusul masing-masing.

“BAP 46 terkait tahap ketiga yang saudara sudah jadi KPA-nya ini saya bacakan, Bumi Pangan pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus; Food Station pengusulnya M Royani; Pertani tidak ada yang mengafiliasi; PT Tahta Jaga Internasional pengusulnya Hartono Laras; Galasari Gunung Sejahtera pengusulnya Kukuh dari Menko PMK; Giring Mekar Abadi pengusulnya rekan menteri; Andalan Persik Internasional pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus; Moucino pengusulnya Hartono Laras; Bahtera Assa pengusulnya Kukuh; Alfa Indah Mikatama pengusulnya Adi Wahyono; termasuk Anomali Lumbung Arta’, benar keterangan saudara?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Adi.

IG

Continue Reading

Hukum

Tahanan Kasus Narkoba Kabur, DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Pengawasan Lapas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tahanan kasus narkoba bernama Melvira alias Ira kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat 5 Maret 2021, pukul 06.00 WITA.

Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kemenkumham melakukan evaluasi, melakukan peningkatan pengawasan, serta memperketat keamanan di Lapas.

“Kemenkumham harus segera menambah jumlah sipir dengan melakukan penyesuaian jumlah tahanan, apalagi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas, tentunya harus disesuaikan,” kata Azis dalam keterangannya, Senin 8 Maret 2021.

“Jangan sampai jumlah tahanan tidak sebanding dengan jumlah sipir, dan pengawasan serta pengamanan melalui kamera pengawas atau “CCTV” harus lebih dimaksimalkan untuk mempermudah pengamatan di seluruh wilayah lapas,” lanjutnya.

Dia menilai, kaburnya tahanan dari lapas bukan yang pertama kali terjadi. Karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenkumham untuk lebih melakukan perbaikan dari segi sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Lapas.

“Saya berharap kabur-nya tahanan di Palu menjadi yang terakhir dan peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran. Agar tidak terulang kembali di setiap Lapas di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia pun meminta Lapas Kelas III Palu dapat segera melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap pihak Kepolisian. Tujuanya, supaya dapat segera ditangkap kembali tahanan atas nama Melvira.

Dia menegaskan, Lapas Kelas III Palu harus bertanggung jawab. Lantaran, wilayah Sulawesi merupakan daerah yang luas dan memiliki banyak akses untuk melarikan diri.

“Jangan sampai tahanan yang kabur sudah terlalu jauh dan sulit ditemukan,” ucap-nya.

Sebelumnya, Melvira kabur dari Lapas Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat 5 Maret 2021, pukul 06.00 WITA.

Salah satu staf Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Perempuan Palu Gusti Noviyanto menyatakan, petugas baru menyadari ada tahanan kabur saat pergantian jaga.

Dari informasi yang didapatkan, tahanan ini kabur melalui pagar dan kemudian menaiki atap Lapas Perempuan Palu.

“Dia naiknya lewat pagar samping jadi tidak ada yang melihat. Dia naik pagar terus naik ke atap kantor dan melompat ke bawah,” ungkap Gusti.

Gusti menjelaskan, tahanan dengan kasus narkoba ini baru satu bulan yang lalu masuk di Lapas perempuan Palu, dan masih berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC