Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung vaksinasi untuk jurnalis di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (25/02) di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Ketua Dewan Pers M Nuh.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 ntuk Jurnalis Dilaksanakan Akhir Februari 

Jokowi mengatakan, sebanyak 5 ribu awak media bakal melakukan vaksinasi. Ia berharap, vaksinasi terhadap wartawan ini berjalan lancar.

“Diharapkan memberikan perlindungan awak media yang sering berinteraksi dengan publik, narasumber, dan memberikan perlindungan bagi insan pers yang dilakukan vaksinasi,”ujarnya.

Jokowi berharap, program vaksinasi bagi insan pers ini akan segera berlangsung untuk wilayah lainnya di tanah air.

Channel9.id-Jakarta. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, berdasarkan kesaksian para kader, ada keterlibatan aktif dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pengambilalihan partai Demokrat.

“Termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, nyata sekali,” ujar SBY lewat keterangan video yang dirilisnya, Rabu (24/2).

Namun, SBY mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo tak terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya. Meski begitu, SBY pun menyayangkan pernyataan Menteri Kesekretariatan Negara (Mensesneg) Pratikno, yang mengaku tak akan membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dengan alasan, masalah tersebut adalah persoalan internal partai.

“Pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan,” ujar SBY.

Dari laporan yang diterima SBY, gerakan kudeta tersebut belumlah berhenti. Masih ada upaya tersembunyi yang menyasar kepengurusan daerah untuk terus melancarkan pendongkelan tersebut.

“Bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD (gerakan pengambialihan kepemimpinan Partai Demokrat) masih bergerak di lapangan. Sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Berarti gerakan ini masih ada,” ujar SBY.

Baca juga: Demokrat: Kudeta AHY Terkait Pengusungan Moeldoko Sebagai Capres 2024

Mereka awalnya menyasar ketua DPD dan DPC Demokrat. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut menargetkan siapapun yang mau bergabung diimingi imbalan dan janji-janji.

“Sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadudomba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para ketua DPD dan ketua DPC,” ujar SBY.

Demokrat, tegas SBY, tak dijual dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Bila ada kader yang terbukti melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia tegas akan mengusirnya.

“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjual belikan,” ujar SBY.

IG

Channel9.id – Jakarta. Tim Siber Bareskrim Polri telah memberikan 12 kali peringatan melalui direct message (pesan langsung) ke sejumlah media sosial yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks.

Peringatan virtual itu merupakan bagian dari sistem kerja Virtual Police (VP) dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Tim Siber Bareskrim Polri yang telah mengirimkan peringatan VP ke 12 akun media sosial itu.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pendekatan baru yang segar dan menunjukkan Polri yang humanis.

“Ini adalah pendekatan baru yang segar dan positif, di mana polisi lebih mengutamakan pendekatan yang humanis dalam menindak dugaan hoaks daripada langsung melakukan penindakan,” kata Sahroni, Rabu 24 Februari 2021.

Namun, Sahroni menilai, kebijakan Tim Siber Bareskrim Polri ini merupakan kerja yang tidak mudah. Pasalnya harus melakukan koordinasi dengan ahli dari berbagai latar belakang.

“Ini bukti nyata dari komitmen Polri untuk memberantas hoaks. Langkah dari Direktorat Siber Polri ini sangat jenius, dan saya sangat apresiasi karena untuk melakukan kordinasi bersama ini butuh effort yang besar,” ujarnya.

Kendati begitu, menurut Sahroni, VP yang dikirimkan oleh Tim Siber Bareskrim Polri ini merupakan bentuk upaya Bareskrim dalam menjalankan misi Polri menjadi institusi pengayom yang lebih humanis sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Adanya peringatan virtual polisi kepada akun medsos artinya mereka tidak perlu harus langsung dpidanakan, cukup diberi peringatan terlebih dahulu. Dengan begitu menurut saya Polri sudah menjalankan arahan Kapolrinya, yaitu menjadi Polri yang lebih humanis,” pungkasnya.

HY