Connect with us

Techno

Pakar Sebut Revisi UU ITE Harus Berfokus Pada Pemidanaan

Published

on

Pakar Sebut Revisi UU ITE Harus Berfokus Pada Pemidanaan

Channel9.id-Jakarta. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan keharusan. Hal ini menimbang UU tersebut telah banyak memakan korban dan cenderung tak adil.

Utamanya, pasal karet yakni Pasal 27 ayat (3) dan juga Pasal 28 ayat yang sering kali digunakan untuk memidanakan korban, seperti penyampaian kritik.

Diketahui, UU tersebut kembali menjadi perhatian masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Gayung akhirnya bersambut, kritik masyarakat terhadap UU ITE direspons pemerintah dan muncul wacana untuk perevisian UU.

Pratama mengaku mendukung sikap Presiden Joko Widodo untuk merevisi pasal karet di UU ITE. Menurutnya, pasal di KUHP sudah cukup untuk urusan pencemaran nama baik.

“UU ITE ini memang sudah banyak dikeluhkan, terutama akhir-akhir ini digunakan untuk pelaporan banyak pihak. Tentunya kepolisian juga mendapatkan tekanan dari masyarakat, karena masing-masing pihak ingin laporannya dan pihak terlapor segera di proses,” tutur dia, Kamis (18/2).

Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini mengatakan, misalnya dalam sejumlah kasus hoaks, yang ditangkap adalah pihak-pihak yang menyebarkan saja. Padahal, lanjutnya, bisa dibilang mereka juga korban karena terhasut dan tak tahu konten yang diposting adalah hoaks.

Ia menekankan bahwa edukasi antihoaks di masyarakat ini hampir tidak ada. Jadi masyarakat ini kesannya diancam UU tapi tak punya bekal—atau pengetahuan. Padahal, lanjut dia, seharusnya masyarakat dilindungi dan diberikan edukasi. Selama ini sejumlah pasal UU ITE jadi momok.

Lebih lanjut, Pratama menyebutkan bahwa revisi harus fokus pada pemidanaan pada para penyebar hoaks yang menjadi satu tim dengan aktor intelektual maupun aktor kreator kontennya. Jadi, masyarakat yang mendapatkan konten hoaks sekedar memposting tak serta merta menjadi korban pemidanaan.

Meski begitu, ia mengakui bila hoaks masih bisa menyebar. Namun, edukasi harus terus dilakukan. Masyarakat butuh pendekatan kultural, tak selalu dengan pendekatan hukum yang membuat gusar.

“Memang sebaik apapun UU dan regulasi yang ada, tetap kemampuan aparat, jaksa dan hakim adalah yang paling menentukan dalam proses keadilan di tanah air. Namun itikad baik Presiden Joko Widodo ini sebaiknya di dukung seluruh elemen masyarakat agar segera di eksekusi DPR. Kita tunggu saja, semoga pemerintah segera mengajukan revisi pada pasal-pasal UU ITE yang sudah ada,” tandasnya.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Mobil Patroli Korlantas Polri Pakai Tesla Model 3 Seharga Rp1,5 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Motor Indonesia (IMI) menyerahkan satu unit mobil listrik Tesla Model 3 Standard Range Plud seharga Rp1,5 Miliar kepada Korlantas Polri.

Tesla ini siap digunakan sebagai kendaraan patroli lalu lintas dan bisa menempuh jarak hingga 400 km dengan waktu carge baterai 4-6 jam.

Penyerahan satu unit Tesla tersebut diterima Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono, di halaman parkir NTMCPOLRI, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021.

Kakorlantas Irjen Istiono menyebut, hibah mobil listrik ini sebagai motivasi Korlantas Polri.

“Hibah satu unit mobil Tesla dari IMI ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat,” kata Istiono, Kamis 25 Februari 2021.

Istiono mengungkap ke depannya mobil-mobil patroli Polisi akan diorientasikan menggunakan mobil listrik yang tentunya ramah lingkungan dan efektif, efisien, serta lebih irit.

Dia juga berharap kerja sama dengan IMI yang selama ini dilakukan dapat tetap berjalan.

Selama ini IMI dan Korlantas melakukan banyak hal kaitannya dengan safety driving center di beberapa daerah untuk melakukan pembinaan keterampilan sertifikasi mengemudi kendaraan.

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa terus berlanjut untuk kemajuan, keterampilan mengemudi kita sebagai penanggung jawab lalu lintas di bidang keselamatan di jalan,” kata Istiono.

Badan Pengawas PP IMI, Kombes Syamsul Bahri, mewakili ketua IMI Pusat Bambang Soesatyo, dalam penyerahan tersebut menyatakan penyerahan Tesla model 3 ini sebagai support kepada Korlantas dan program pemerintah untuk beralih dari bahan fosil ke listrik.

“Insya Allah kerja sama ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan kita ditargetkan tahun 2027 sudah beralih ke kendaraan listrik,” kata Samsul Bahri.

Tesla model 3 merupakan kelas mobil kencang. Di atas kertas kemampuan akselerasi 0-100 km per jam pada varian Standar 5,6 detik, Long Range 4,6 detik, dan Performance setara supercar yakni 3,4 detik.

HY

Continue Reading

Internasional

Facebook Memblokir Junta Militer Myanmar

Published

on

By

Facebook Memblokir Junta Militer Myanmar

Channel9.id-Myanmar. Disaat unjuk rasa besar-besaran di Myanmar telah berlangsung selama berminggu-minggu, Facebook memblokir junta militer Myanmar dalam menggunakan platformnya pada hari Kamis (25/2/2021). Bukan hanya Facebook saja, namun Instagram juga melakukannya.

Perusahaan teknologi dari Amerika Serikat itu juga mengatakan mereka akan memblokir semua entitas komersial yang mempunyai hubungan dengan Tadmadaw untuk beriklan di platformnya.

“Serangkaian kejadian dari tanggal 1 Februari di Myanmar, termasuk tindak kekerasan mematikan, semakin menguatkan alasan pemblokiran kami,” kutip Facebook di postingan blognya. “Kami percaya resiko membiarkan Tatmadaw (Tentara Myanmar) menggunakan Facebook dan Instagram sangatlah besar”.

Baca juga : Retno Marsudi Membatalkan Kunjungannya ke Myanmar

Dikatakan bahwa keputusan memblokir junta militer Myanmar dikarenakan adanya pelanggaran HAM yang sangat berat dan juga adanya resiko kekerasan yang dipelopori militer Myanmar di masa mendatang. Alasan lainnya adalah junta militer yang melanggar aturan Facebook, termasuk saat kudeta ini.

Junta militer Myanmar masih belum bisa dimintai komentar saat ini.

Facebook digunakan secara luas di Myanmar dan merupakan salah satu cara junta militer untuk memonitor rakyat Myanmar.

Dalam beberapa akhir tahun ini Facebook telah berkomunikasi dengan aktivis HAM dan juga partai politik demokratis di Myanmar. Facebook juga ikut andil dalam melawan junta militer Myanmar setelah adanya kritik terhadap Facebook yang dianggap gagal memfilter hate speech.

Sebelumnya di tahun 2018, Min Aung Hlaing dan 19 pejabat senior lainnya telah diblokir oleh Facebook. Facebook juga telah menghapus ratusan halaman dan akun yang di kelola oleh anggota militer untuk melakukan tindakan yang tidak autentik.

(RAG)

Continue Reading

Techno

Warganet Indonesia Makin Tak Sopan

Published

on

By

Warganet Indonesia Makin Tak Sopan

Channel9.id-Jakarta. Tingkat kesopanan warganet Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara di dunia. Skor kesopanan daringnya naik delapan poin, dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020.

Hal tersebut sebagaimana catatan Microsoft terkait tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020, yang tertuang di laporan berjudul ‘Digital Civility Index (DCI)’.

Adapun laporan tersebut merupakan hasil survei terhadap 16.000 responden di 32 negara di dunia, pada April dan Mei 2020. Microsoft memaparkan ada 503 remaja dan dewasa yang menjadi responden. Sembari menyurvei, Microsoft pun berupaya mempromosikan interaksi online yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih saling menghormati.

Kemudian dilakukan penilaian dengan skala nol hingga 100. Semakin tinggi skor, maka semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut.

Untuk diketahui, negara dengan tingkat kesopanan daring terbaik secara global andalan Belanda. Skor DCI-nya sebesar 51.

Sementara itu, dalam konteks Asia Tenggara, Singapura masih menjadi negara teladan. Negara ini menempati urutan keempat secara global dan pertama di Asia Tenggara dalam hal tingkat kesopanan daring. Skor DCI-nya di 2020 ialah 59, angka ini turun empat poin dari sebesar 63, jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Kemudian disusul kedua ditempati oleh Malaysia dengan skor 63 dan berada di peringkat kelima secara global. Lalu di posisi ketiga di Asia Tenggara ditempati Filipina dengan skor 66 dan berada di peringkat 13 global. Lalu Thailand dengan skor 69 dan peringkat 19 global.

Di atas Indonesia ditempati oleh Vietnam dengan skor 72 dan berada di peringkat 24 secara global. Indonesia sendiri di urutan ke-29 dari 32 negara di dunia dan paling tak sopan se-Asia Tenggara.

Menurut laporan DCI itu, didapati bahwa penurunan DCI di Indonesia didorong oleh orang dewasa, dengan skor +16. Hal ini berdampak pada pengabaian hal negatif dalam interaksi online negatif sebesar -15 poin.

Terdapat tiga risiko utama di ruang digital yang dihadapi warganet Indonesia, yakni hoax dan scam (+13), ujaran kebencian (+5), dan diskriminasi (-2).

Laporan DCI mencatat bahwa 69% responden Indonesia mengakui tindakan yang paling umum dilakukan saat berinteraksi ialah membela diri dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Kemudian perihal perundungan di internet, 19% responden mengatakan mereka menjadi target. Sementara 47% mengaku terlibat insiden tersebut.

Secara menyeluruh, 54% kaum milenial yang paling terpukul dalam konteks. Kemudian disusul Generasi Z (47%), Generasi X (39%), dan Boomers (18%).

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC